Pesan Toleransi Bupati Minahasa Tenggara Soal Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap

MITRA - Aksi pelarangan ibadah kembali viral. Kali ini terjadi di Lampung, di mana umat nasrani yang tengah beribadah dihentikan oleh seorang warga yang disebut sebagai Ketua RT. Alasannya, tempat itu belum memiliki izin sebagai rumah ibadah.

Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) tepatnya di Desa Molompar II, Kecamatan Tombatu Timur. Sebuah masjid berhasil dibangun walaupun sempat mendapatkan penolakan warga sejak tahun 2016.

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap yang mendengar penolakan tersebut, akhirnya turun tangan dan mencarikan solusi agar masjid tempat umat muslim beribadah bisa berdiri di desa tersebut. Masjid itu akhirnya dalam proses pembangunan dan diberikan nama Al-Iksan.

Saat diwawancarai, Bupati Mitra, James Sumendap menitipkan pesan toleransi untuk seluruh kepala daerah di Indonesia. Dia bilang bahwa menjadi seorang kepala daerah harus peka dan selalu menengahi persoalan terkait pendirian rumah ibadah.

"Saya mau titip pesan kepada teman-teman kepala daerah di seluruh Indonesia. Kita adalah sebagai orang beriman sesuai kepercayaan kita masing-masing. Tapi kalau kita, anda tidak menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan terkait pendirian rumah ibadah, maka iman kita tak kuat. Mari sama-sama menyelesaikan," ujar James.

Politisi PDIP ini bilang, terkait persoalan pendirian rumah ibadah selama ini sudah mendapatkan atensi khusus oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, di mana dalam setiap penyampaian ditekankan agar kepala daerah harus menengahi setiap persoalan yang diakibatkan kepercayaan dari masing-masing agama

"Karena pak Presiden ingin semua warga bisa terjamin beribadah sesuai kepercayaan mereka. Jadi, kita sebagai kepala daerah harus ikut itu dan menengahi persoalan atau polemik yang tercipta. Terjun langsung," kata James.

James mengatakan, tidak akan ada persoalan maupun penolakan yang terjadi, jika kepala daerah mau mencari solusi yang terbaik untuk kebebasan beragama.

"Indonesia itu majemuk sehingga kita harus bisa menjadi kepala daerah untuk semua," ujar pria yang pernah menjadi aktivis di masa mudanya ini.

febry kodongan