Sulawesi Utara Jadi Runner Up IKP 2024, Bawaslu RI: Banyak Laporan ke DKPP

Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenti saat menyampaikan sambutannya soal IKP Sulut yang berada di peringkat dua setelah DKI Jakarta.

MANADO - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berada di posisi kedua Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sulut dengan skor 87,48 hanya berada satu tingkat di bawah Jakarta yang memiliki skor 88,95.

Skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020, di mana saat itu Provinsi Sulut memiliki skor kerawanan 86,42. Saat itu, angka ini menjadi paling tinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty SSosI MH mengatakan salah satu hal yang menyebabkan IKP di Sulut tinggi adalah banyaknya aduan ke DKPP terkait penyelenggara Pemilu.

"Untuk itu, untuk meningkatkan kinerja Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, sangat diharapkan media massa ikut dilibatkan," ujar Lolly di Manado.

Menurutnya, untuk mengawasi kinerja penyelenggara Pemilu, peran media massa sangat penting agar penyelenggara Pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Media massa jangan sungkan menyampaikan gagasan bahkan kritikan kepada Bawaslu. Ini sebagai bentuk membangun demokrasi kita," ungkapnya.

Lanjut dikatakan Lolly, Pemilu kini sedang berada di tahapan yang krusial yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hal ini tidak sekadar datang dari rumah ke rumah coklit dan memasang stiker.

Tapi menurutnya, esensinya adalah memastikan jangan sampai ada warga Sulut yang punya hak pilih tapi tidak bisa memilih, dan sebaliknya yang tidak punya hak pilih justru bisa memilih. Apalagi Sulut ada beberapa pulau yang ada di daerah perbatasan.

"Salah satu tantangan ke depan, memastikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di daerah perbatasan tidak hilang hak pilihnya. Butuh kepastian hukum sejak awal, itu penting," ujar dia.

Sementara itu, terkait peran pemerintah, Lolly mengingatkan kembali Dinas Dukcapil harus serius memastikan tidak ada yang terlewat. Begitu juga tingkat RT/RW, harus aktif menyampaikan jika ada warganya yang meninggal. Begitu juga jika ada TNI-Polri ada yang beralih status dari aktif menjadi sipil.

"Kalau nggak, rawan kita jika data tidak akurat. Kerawanan berikutnya surat suara yang bisa digunakan sembarangan," ujarnya kembali.

YINTHZE GUNDE