TKI Ilegal Kian Marak, DPRD Sulut Minta Perketat Pengurusan Paspor-Visa

Ilustrasi paspor Indonesia.

MANADO - Mudahnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal pergi ke luar negeri membuat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti pengurusan paspor dan visa. Lembaga legislatif ini minta pengurusan paspor dan visa harus diperketat.

Hal ini disampaikan legislator PDIP, Rhesa Waworuntu. Dia mengatakan hal ini akan meminimalisasi bahkan bisa mencegah pengiriman TKI ilegal ke luar negeri karena sudah diantisipasi terlebih dahulu.

"Jika pengurusan paspor dan visa sejak awal diperketat maka potensi adanya TKI ilegal lolos ke luar negeri itu jadi lebih kecil," kata Rhesa.

Dia meminta pihak imigrasi untuk bisa mengidentifikasi setiap orang yang mengurus paspor atau visa, di mana bisa dilihat riwayat perjalanannya, agar jangan sampai kecolongan.

Lanjut dikatakan, jika masih marak TKI ilegal yang lolos ke luar negeri, dampaknya akan banyak. Tak hanya pemasukan devisa, tapi juga akan jadi persoalan untuk negara jika kemudian TKI ilegal itu bermasalah di kemudian hari.

"Kita harus ambil contoh kasus-kasus terkait TKI ilegal terakhir ini. Bukan hanya TKI yang dirugikan, negara juga akhirnya ikut jadi getahnya," kata Rhesa.

Sementara itu, Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja juga harus ikut terlibat dengan terus melaksanakan sosialisasi sebagai upaya pencegahan adanya TKI ilegal.

“Jangan sampai hanya diiming-imingi uang yang banyak, akhirnya menjadi korban penipuan. Ini yang harus jadi fokus dinas untuk memberikan sosialiasi agar para pencari kerja ini tak terjebak," kata anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Minahasa dan Tomohon ini kembali.

manadobacirita