Pilgub Kaltim: Mayjen TNI Soedarmo, Kandidat Terbaru DPP Golkar?

Kancah perpolitikan di Provinsi Kalimantan Timur semakin menghangat setelah munculnya nama baru di bursa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada Pilgub tahun 2018. Nama tersebut berasal dari kalangan militer. Dalam bursa kandidat calon gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) muncul nama Mayjen TNI Soedarmo.

Sosok yang sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri ini adalah alumni AKABRI tahun 1983. Beliau disebut-sebut mempunyai peluang besar untuk diusung oleh Partai Golkar. Bahkan ada selentingan kabar yang menyebutkan bahwa salah satu petinggi DPP Partai Golkar sudah bicara dengan Soedarmo dan memintanya maju di Pilkada Kaltim.

Soedarmo merupakan mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN). Pernah menjabat sebagai Kabinda Kaltim. Selain itu, saat masih di BIN, pernah juga dipercaya sebagai Direktur BIN willayah Sumatera-Kalimantan.

Mayjen TNI Soedarmo adalah sosok pria ramah yang sempat menjadi Atase Pertahanan RI di Bangkok. Juga staf Atase Pertahanan RI di Singapura. Selain itu, Soedarmo merupakan mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN). Pernah menjabat sebagai Kabinda Kaltim. Saat beliau masih di BIN, pernah juga dipercaya sebagai Direktur BIN willayah Sumatera-Kalimantan.

Soedarmo adalah putra kelahiran Tulungagung, 28 September 1959. Pernah menduduki kursi Dandim 1408/Makassar, dan beralih status dari anggota TNI menjadi PNS terhitung mulai 1 Juli 2015. Sosok ini juga sudah sarat pengalaman di pemerintahan. Pernah dipercaya sebagai Plt Gubernur Aceh. Munculnya nama Soedarmo ini bakal makin membuat panggung politik menjelang Pilgub Kaltim semakin dinamis.

Masuknya nama Soedarmo yang berlatarbelakang militer ini praktis membuat militer akan berhadapan dengan Kepolisian dalam kancah politik. Sebelumnya publik menyoroti pernyataan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dalam sebuah silaturahmi di Samarinda, Jumat (3/11).

Dalam rekaman yang telah beredar luas, Kapolda yang masih mengenakan seragam dinas berbicara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Safaruddin mengatakan akan berpasangan dengan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. Kapolda menjadi bakal calon gubernur (cagub) dan Jaang sebagai bakal wakilnya.

Sikap jenderal bintang dua aktif yang diduga memasuki ranah politik praktis itu menuai pertanyaan. Institusi yang dipimpinnya disebut berpotensi tidak netral dalam pesta demokrasi Kaltim tahun 2018. Ucapan Kapolda yang beraroma politik ketika masih mengenakan seragam Polri segera mendapatkan kritik dari berbagai pihak.

Para pengkritik mempertanyakan netralitas Korps Bhayangkara. Fakta yang menunjukkan bahwa Kapolda telah mendaftar di PDI Perjuangan dan tebaran baliho di berbagai tempat. Dikhawatirkan potensi penyalahgunaan wewenang Polri. Potensi paling besar dan berbahaya di institusi penegak hukum adalah abuse of power, penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Dalam konteks pilkada, potensi itu dapat mengganggu perkembangan demokrasi lokal. Argumennya, posisi Kapolda, yang hendak terjun dalam pilkada, adalah pimpinan tertinggi institusi penegak hukum di Kaltim. Posisi Kapolda berbeda dengan Sekprov Kaltim Rusmadi yang juga pernah didesak mundur karena hendak maju di pemilihan gubernur (pilgub).

Sekprov bukan top leader di daerah seperti halnya Kapolda, yang hanya memegang jabatan tertinggi aparatur sipil negara di Kaltim dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum seperti kepolisian. Masih ada Gubernur sebagai top level di atas sekprov. Kapolda, bagaimanapun, adalah top leader, pemegang komando tertinggi aparat penegak hukum di Kaltim.

Walaupun tanpa penyalahgunaan wewenang sekali pun, Kapolda tidak dalam posisi ikut serta dalam kontes sipil tetap dapat membuat banyak pihak khawatir atas keberpihakannya terhadap suatu kubu. Apalagi jika seperti terjadi sekarang, ketika yang bersangkutan nyata terlibat kontestasi pilgub. [Satumandau]