Kepemimpinan Laissez-Faire Bupati Sukoharjo dan Pengaruhnya pada Tipe Pengikut

sumber: kumparan.com

Sebelum membahas lebih jauh, sedikit informasi bagi pembaca bahwa pada periode ini yang menjabat menjadi Bupati di Kabupaten Sukoharjo adalah Etik Suryani yang menjabat untuk periode 2021-2026. Beliau merupakan istri dari mantan Bupati Sukoharjo periode sebelumnya, yaitu Wardoyo Wijaya. Bupati Sukoharjo ini cenderung menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire, di mana delegasi wewenang terhadap pemimpin-pemimpin kecil dilakukan secara tidak efektif dan efisien.

Bagi saya, gaya kepemimpinan seperti ini menimbulkan masalah pada proses pengambilan keputusan yang cenderung satu arah, terlebih lagi bawahan dipaksa untuk berinisiatif mencari sendiri solusi masalah karena pemimpin yang cenderung pasif, contohnya beberapa bulan yang lalu terjadi kasus pencabutan izin acara Konferensi IPPAT Wilayah Jateng oleh Bupati Sukoharjo. Menurut pengakuan dari perwakilan IPPAT, pencabutan izin dilakukan secara mendadak dan sepihak tanpa adanya konsolidasi terlebih dahulu. Parahnya lagi, Bupati Sukoharjo memilih untuk menyerahkan masalah ini kepada Sekretaris Daerah Sukoharjo, alih-alih dirinya sendiri yang memberi penjelasan terkait pencabutan izin tersebut.

Pada praktiknya bagi saya kepemimpinan jenis ini dinilai rawan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dikarenakan pemimpin yang pasif cenderung membuat kebijakan yang “asal jalan” tanpa mempertimbangkan aspek eksternalitas yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu pada kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Bank yang dinilai tidak dapat menyerap anggaran secara maksimal. Hal ini disebabkan karena miskomunikasi yang terjadi ketika penunjukan bank penyalur, di mana terdapat bank yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan program-program pemerintah pusat, padahal bank tersebut merupakan bank dengan jumlah nasabah penerima subsidi terbanyak di Sukoharjo yang berakibat pada serapan subsidi per-13 Oktober 2021 hanya berkisar 15 persen dari total anggaran yang telah disediakan.

Kepasifan pemimpin ini bukan merupakan hal baru bagi saya sebagai masyarakat Sukoharjo, Bupati sebelumnya yang juga merupakan suami Bupati Etik Suryani, Wardoyo Wijaya juga kerap kali melakukan hal serupa. Mantan Bupati ini pernah berkonflik dengan masyarakat Sukoharjo terkait permasalahan limbah pabrik PT. RUM yang baunya sangat menyengat dan menggangu aktivitas masyarakat. Pabrik yang mulai beroperasi pada 2017 silam menyisakan banyak derita untuk masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi pabrik.

Sedikit kilas balik, pada tahun 2020 serikat warga yang didampingi oleh LBH Semarang berulang kali meminta dokumen amdal dan informasi anggota tim investigasi pencemaran lingkungan PT. RUM, tetapi mereka tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari jajaran instansi terkait, termasuk Bupati Sukoharjo kala itu, Wardoyo Wijaya yang terkesan “loyo” dalam mengentaskan kasus limbah PT. RUM ini. Bahkan, sampai akhir tahun 2021 pun masalah limbah pabrik PT. RUM ini belum diselesaikan dan bau menyengat masih bisa tercium di daerah Sukoharjo.

Walaupun banyak terjadi mismanagement, kinerja Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam pengentasan pandemi Covid-19 bagi saya tergolong lumayan bagus walaupun pada awalnya kebijakan yang beliau keluarkan terkesan tidak efektif dan hanya bertumpu pada masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo akhir-akhir ini cenderung menunjukkan tren positif dalam hal pemulihan keadaan masyarakat pascapandemi. Kebijakan seperti alokasi anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp6,9 miliar digunakan untuk memaksimalkan potensi di bidang kesejahteraan, penegakan hukum, dan kesehatan. Alokasi dana ini menghasilkan beberapa manfaat bagi masyarakat seperti pembangunan irigasi tingkat usaha tani (Jitut), pelatihan pascapanen hingga digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh di Sukoharjo.

Untuk kebijakan vaksinasi sendiri sekarang ini sudah mulai diselenggarakan di seluruh daerah di Sukoharjo, hal ini dikarenakan di daerah Surakarta sendiri vaksinasi sudah hampir menyentuh angka 100% sehingga Sukoharjo sebagai daerah satelit tentunya menerima kiriman vaksin berlebih dari daerah Surakarta. Kemudian, untuk kebijakan pemulihan kondisi ekonomi dampak dari pandemi Covid-19, Bupati Sukoharjo bekerja sama dengan Kodim 0726 Sukoharjo mengadakan pameran UMKM Bangkit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual para pelaku UMKM yang ada di Sukoharjo. Kasus positif di Sukoharjo pun dapat ditekan hingga 34 kasus positif paa bulan Oktober 2021. Hal tersebut dikarenakan Bupati Sukoharjo menginstruksikan seluruh warga untuk mematuhi PPKM Mikro dan menutup akses jalan di beberapa spot yang rawan keramaian. Walaupun cenderung pasif dan lebih senang mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, kinerja Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dinilai sedikit lebih baik daripada bupati terdahulu.

Lalu untuk tipe pengikut di daerah Sukoharjo, bagi saya mereka cenderung berkutat pada level passive following dari model followership Kelley. Mereka cenderung berperilaku pasif yang hanya bergerak ketika diperintah oleh pemimpin tanpa mempertanyakan maksud dari perintah tersebut. Perilaku followership tipe ini merupakan hasil dari bentuk manajerial yang terlalu fokus pada kesalahan. Pengikut tidak memiliki sikap aktif dan inisiatif, perlu dorongan ekstra, butuh pengawasan yang serius, dan cenderung menghindari tanggung jawab. Hal tersebut sering ditemui pada masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin bertipe laissez-faire di mana mereka jarang sekali menunjukkan active engagement dan pemikiran kritis.

Tetapi, menurut saya tidak semua penduduk di Kabupaten Sukoharjo memiliki tipe followership yang pasif, beberapa penduduk lainnya yang memiliki kedekatan dengan Bupati Etik Suryani (seperti tim kampanye dan pendukung beliau) memiliki tipe followership yang cenderung Konformis (Yes-Man). Pengikut yang konformis cenderung mengikuti pemimpin secara sukarela, mereka tidak mengharapkan imbalan sebagai tujuan utama dan lebih menyukai jalan damai dalam menyelesaikan masalah, mereka juga sangat setia dengan pemimpin mereka.

Jadi jika kita lihat dari paparan di atas, menurut saya kepemimpinan laissez-faire di daerah Sukoharjo ini menimbulkan sifat pengikut yang pasif karena tiadanya perintah atau kontrol yang jelas tentang apa dan bagaimana sesuatu harus mereka dilakukan. Dari pengamatan saya mereka hanya mendapatkan sedikit akses untuk berdialog langsung dengan pemimpin karena pemimpin lebih suka mendelegasikan wewenangnya kepada pemimpin kecil di bawahnya. Hal tersebut membuat masalah-masalah yang dialami oleh pengikut sangat sulit untuk dicari penyelesaiannya. Dalam kasus daerah Sukoharjo, salah satu problematika yang sampai saat ini sangat sulit untuk diselesaikan adalah masalah limbah pabrik PT. RUM yang dari 2017 sampai 2021 belum ditemui penyelesaiannya.

Sumber

Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(2), 111-119.

Rosani, S. A., & Tarigan, M. (2019). VALIDASI INSTRUMEN FOLLOWERSHIP MODEL KELLEY VERSI INDONESIA. JURNAL PSIKOLOGI INSIGHT, 3(2), 70-79.