Konflik Myanmar dan Dampaknya bagi Kemanusiaan

Pengungsi Rohingya. (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Semuanya telah terbakar menjadi abu. Tragis memang, namun itulah kenyataan yang terjadi. Kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Myanmar melawan minoritas Muslim, merupakan salah satu kekerasan yang paling mematikan sepanjang beberapa dasawarsa.

Pembantaian Rohingya

Dalam seminggu, hampir 400 orang telah terbunuh dan 38.000 orang Rohingya telah meninggalkan desa mereka, berusaha menyeberang ke Bangladesh. Tidak ada jalan lain, rumah mereka telah habis terbakar.

Citra satelit baru menunjukkan ratusan bangunan terbakar dan penghancuran total desa. 99% struktur telah rusak dilalap kobaran api. Pemerintah Burma harus segera memberikan akses kepada pemantau independen untuk menentukan sumber kebakaran dan menilai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan terhadap pengungsi etnis Rohingya (HRW, 2/9).

Foto: Human Right Watch

Satelit pada awalnya mendeteksi kebakaran aktif pada sore hari tanggal 25 Agustus di saluran desa Koe Tan Kauk di kota Rathedaung, tempat Chein Khar Li (desa muslim) berada. Ada dua desa yang berdekatan yang terletak di utara dan selatan Chein Khar Li yang tampak utuh dalam citra satelit, yaitu desa Koe Tan Kaung dan Chein Khar Li (sebuah desa berpenduduk etnis Rakhine dengan nama resmi yang sama dengan desa yang hancur).

Foto: Human Right Watch

Analisis Human Rights Watch menunjukkan bahwa area luas yang terlihat seperti dibakar dalam citra satelit, sangat mungkin dilakukan dengan sengaja. Pemerintah Myanmar menyalahkan kelompok Arakan Rohingya Salvation Arm (ARSA) dan warga desa Rohingya yang menurut pemerintah membakar rumah mereka sendiri. Kelompok ARSA disebut bertanggung jawab atas serangan terhadap pos-pos keamanan militer Myanmar pada pekan lalu.

Pemerintah belum memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhan tersebut, dan juga tidak pernah membuktikan tuduhan serupa yang dilakukan dalam pembakaran wilayah Rohingya antara bulan Oktober 2016 dan Desember 2016.

Human Rights Watch (HRW) dan berbagai lembaga pendukung Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa aparat keamanan Myanmar secara sengaja mengatur kebakaran tersebut dan memaksa etnis minoritas ini untuk mengungsi. Pengamat khawatir kekerasan tersebut akan lebih buruk daripada laporan HRW tahun lalu ketika penyidik PBB menggambarkan pembantaian Rohingya sebagai "kekejaman yang menghancurkan", atau bisa berarti kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus ini sangat ironis mengingat Myanmar dipimpin secara de facto oleh Aung San Suu Kyi, tokoh yang dikenal sebagai pejuang demokrasi dan telah menghabiskan 15 tahun usianya sebagai tahanan jenderal militer Myanmar. Karenanya, Suu Kyi bahkan meraih nobel perdamaian pada tahun 1991.

Namun siapa mengira bahwa Suu Kyi, peraih penghargaan prestisius itu, hanya diam saat terjadi pembunuhan dan pengusiran etnis secara besar-besaran di negaranya. Tak cukup sampai disitu, ia bahkan menuduh pekerja bantuan internasional, termasuk perwakilan dari badan-badan PBB, sebagai pihak yang sedang membantu "teroris" Islam yang telah menyerang 30 pos polisi, 27 Agustus lalu.

Pengungsi Rohingya di pengungsian Bangladesh (Foto: Reuters/)

Dampak Konflik Myanmar terhadap Anak

Terlepas dari upaya reformasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah berusia satu tahun yang dipimpin oleh Suu Kyi, anak-anak merupakan pihak yang paling terkena dampak akibat pertempuran dan kemiskinan.

UNICEF melaporkan bahwa 150 anak meninggal setiap hari di negara ini, sebelum mereka mencapai usia lima tahun. Bertrand Bainvel, perwakilan UNICEF untuk Myanmar mengatakan bahwa penyakit yang tidak diobati pada bayi yang baru lahir adalah salah satu faktor pembunuh terbesar.

“Angka kematian anak diperkirakan sekitar 50 per 1.000 kelahiran hidup di Myanmar,” kata Bainvel. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan angka kematian di Inggris, yang hanya 4 kali dalam setiap 1.000 kelahiran hidup (22/5).

Bekas pembakaran rumah etnis Rohingya di Myanmar (Foto: Soe Zeya Tun/Reuters)

Myanmar telah dipuji di seluruh dunia karena reformasi politik yang terjadi pada tahun 2010. Namun kehidupan yang layak bagi anak-anak Myanmar, masih membutuhkan perjuangan panjang.

Hampir 30% anak balita menderita gizi buruk, sedang, atau parah. Adapun lebih dari separuh anak hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan UNICEF menjelaskan bahwa Myanmar telah mengalami periode perubahan dan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi optimisme pada tahun 2015 dan awal tahun 2016 telah dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan kebijakan lainnya, yang bergerak lebih lamban dari perkiraan semula.

Pengungsi Rohingya (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Penduduk sipil kini menghadapi tantangan kemiskinan, masalah kewarganegaraan, dan perdagangan manusia. Mereka juga memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pada daerah Rakhine, 120.000 pengungsi tinggal di tenda-tenda pengungsi akibat konflik antar-komunal yang meletus pada tahun 2012.

Menurut Bainvel, akses bantuan ke Rakhine telah meningkat, namun ketika sampai di Kachin dan Shan utara, bantuan tersebut ditolak oleh pemerintah. Oleh karena itu, UNICEF meminta pemerintah Myanmar untuk membuka akses kemanusiaan kepada 2,2 juta anak yang terkena dampak kekerasan di daerah-daerah konflik.

UNICEF menyinggung urgensi penghentian pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk penggunaan anak-anak sebagai tentara. Lebih lanjut, mereka menyerukan larangan pemakaian ranjau darat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.

Aung San Suu Kyi, telah dikritik oleh lebih dari selusin rekan sejawat, yang menulis sebuah surat terbuka kepada dewan keamanan PBB pada bulan Desember. Mereka memperingatkan sebuah tragedi pembersihan dan kejahatan etnis terhadap kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Namun, ia tetap tak bergeming.

Suu Kyi bahkan menolak untuk berbicara atas nasib 1,1 juta kaum Rohingya yang tidak berkewarganegaraan dan yang telah lama dianiaya. Dia mungkin tidak mengendalikan angkatan bersenjata negaranya. Namun sejak menjabat, Suu Kyi tidak pernah mengakui keberadaan etnis Rohingya.

Beberapa aktivis hak asasi manusia yang berkampanye selama bertahun-tahun demi pembebasan Suu Kyi saat dia menjadi tahanan politik, kini merasakan pengkhianatan mendalam terhadap wanita yang sebelumnya mereka anggap sebagai pahlawan wanita. Mungkin sudah saatnya Suu Kyi mengembalikan Nobel Perdamaian yang diberikan padanya pada tahun 1991 atas “perjuangan tanpa kekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia”.

Suu Kyi yang kita lihat sekarang, bukanlah sosok yang mewakili perjuangan tanpa kekerasan dalam pencapaian demokrasi dan HAM, dua puluh enam tahun yang lalu. Gelar Nobel Perdamaian tidak lagi layak untuk disematkan padanya.

Hampir lima ratus korban berjatuhan dalam seminggu. Ini adalah genosida. Sebuah kejahatan kemanusiaan di era global yang harus segera dihentikan.

Entah langkah apa yang musti diambil dan bagaimana pemerintah harus bersikap, yang jelas kita tidak boleh diam. Perlu ada langkah cepat dan terstruktur untuk merespons isu-isu terkini untuk menghindari dampak lanjutan yang mungkin timbul dari pembantaian Rohingya maupun pelanggaran HAM terhadap anak di Myanmar.

Kerjasama dan koordinasi yang solid antar negara ASEAN sangatlah diperlukan untuk mempercepat resolusi konflik dan mencegah jatuhnya korban lebih besar.