Lebarnya Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Ilustrasi kemiskinan (Foto: Pixabay)

Laporan Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Develop­ment (lNFID) pada 23/02/2017, menguak kondisi ketimpangan ekonomi Indonesia yang memprihatinkan.

Dalam laporannya, Oxfam Indonesia dan INFID mengungkapkan bahwa kesenjangan antara segelintir orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih lebar. Kebijakan pajak dan intervensi pemerintah diyakini ampuh untuk menekannya.

Data ketimpangan di Indonesia Oxam (Foto: Oxam)

Dalam pemaparannya di Jakarta pada 23/02/2017, Direktur INFID, Sugeng Bahagijo, mengutarakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah berkurang menjadi sekitar 8%. Namun, pertumbuhan ekonomi itu belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata.

Hal itu membuat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Lebih lanjut, Sugeng mengatakan bahwa ketimpangan itu tak hanya memperlambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Seminar Menuju Indonesia yang Lebih Setara (23/02/2017), menyatakan bahwa kunci untuk mempersempit kesenjangan ialah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif.

Semakin tinggi pendapatan seseorang, tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak.

Laporan yang menunjukkan adanya ketimpangan ekstrem tersebut kemudian mendapat reaksi dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution (24/02/2017). Darmin menilai, data yang dipaparkan dalam laporan Oxfam tersebut terbilang "gawat".

Darmin menyebutkan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan adalah pembangunan infrastruktur. Meski sebagian orang memandang bahwa pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau kawasan industri hanya menguntungkan kelompok elit. Darmin menilai bahwa kelompok pertama yang merasakan manfaat dari pembangunan infarstruktur adalah kelompok ekonomi lemah.

Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Hal ini juga telah dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017.

Menurut survei tersebut, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.

Credit Suisse Global Wealth Report (Foto: Credit Suisse Global)

Hal ini juga telah disinggung oleh Pengamat Ekonomi Indonesia, Faisal Basri. Menurut Faisal, besarnya kesenjangan juga terlihat pada penguasaan orang-orang kaya di sektor perbankan.

Dana bank di Indonesia didominasi oleh pemilik rekening di atas Rp 2 miliar. Meskipun hampir 98 persen jumlah rekening di bank dimiliki oleh nasabah dengan jumlah tabungan di bawah Rp 100 juta.

Kelompok milyarder di Indonesia meraup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatannya dengan kekuasaan.

Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika Crony-Capitalism Index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014.

The crony-capitalism index (Foto: The Economist Daily Chart)

Lebih lanjut, Faisal Basri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas.

Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa--terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi-- yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.

Data pertumbuhan tenaga kerja Indonesia (Foto: BPS - Statistik Indonesia)

Jika merujuk pada laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia's Rising Divide (2015) dijelaskan bahwa setidaknya ada empat hal pendorong utama ketimpangan di Indonesia yaitu: 

Salah satu hal yang bisa menyelamatkan Indonesia dari ketimpangan ekonomi yang semakin lebar ini adalah kebijakan publik yang memihak rakyat kecil. Dengan pengambilan kebijakan publik yang baik, tingginya ketimpangan dapat dihindari.

Para pembuat kebijakan dapat mengurangi ketimpangan dengan menangani faktor-faktor di luar kendali individu yang memperparah ketimpangan. Bank Dunia merekomendasikan empat tindakan utama yang perlu dilakukan Pemerintah untuk mempersempit ketimpangan ini yaitu:

Ketimpangan pendapatan tidak selalu merupakan hal buruk karena terdapat kesempatan untuk memberi imbalan bagi mereka yang bekerja keras dan mengambil resiko. Kerja keras dan inovasi, menguntungkan masyarakat karena dapat menciptakan barang dan jasa baru yang bisa dinikmati semua orang, sehingga memberi kontribusi ekonomi lebih luas.

Kemampuan Pemerintah menyediakan pelayanan publik pun menjadi lebih besar. Jika kemudian ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan diantara mereka yang bekerja keras dan kurang keras, maka dapat dibenarkan dan bahkan diinginkan.

Banyak orang Indonesia setuju dengan pandangan ini. Ketika ditanya dalam sebuah survei yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2016, apakah ketimpangan akan pernah dapat diterima?

74 persen responden mengatakan “ketimpangan kadang-kadang dapat diterima” selama kekayaan diperoleh dengan adil dan berbasis kepatutan, harga barang terjangkau, dan orang miskin dilindungi. Namun, ketimpangan dapat menjadi tidak adil jika disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali individu. 

Ada banyak jenis ketimpangan yang bisa kita lihat di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dalam pendapatan, kekayaan, dan konsumsi. Ketimpangan peluang, ketika tidak semua orang memiliki akses ke peluang yang sama dalam hidup.

Ada pula faktor-faktor di luar kendali individu yang sangat berpotensi memengaruhi fase kehidupan nantinya: di mana Anda lahir, seberapa berpendidikan atau kayanya orangtua Anda, dan akses pada pelayanan publik apa saja yang Anda dapatkan saat tumbuh dewasa.

Mendapatkan awal yang sehat dalam hidup dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat mendasar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan memperoleh penghidupan layak dimasa depan.

Saat ketimpangan ekonomi timbul karena ketimpangan peluang — yakni ketika tidak semua orang mendapatkan awal yang setara dalam hidup—maka itu tidak adil.

Faktor-faktor lain diluar kendali individu yang dapat memengaruhi pendapatan, standar kehidupan, dan ketimpangan antara lain: kebijakan pemerintah, seperti pembatasan impor pangan yang meningkatkan biaya hidup sebagian besar orang miskin, atau pola perpajakan dan alokasi belanja pemerintah yang tidak mengumpulkan dan menyalurkan sumber daya yang cukup untuk rakyat miskin atau yang tidak mempunyai akses setara.

Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sementara negara yang lebih setara dapat tumbuh lebih cepat. Tingginya ketimpangan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh World Bank baru-baru ini menunjukkan bahwa rasio Gini yang lebih tinggi mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil. Ketika total penghasilan dari 20 persen warga terkaya naik 5 poin persentase, pertumbuhan ekonomi turun 0,4 poin.

Sebaliknya, ketika total penghasilan dari 20 persen warga termiskin naik sebesar 5 poin persentase, pertumbuhan justru naik 1,9 poin. Demikian pula peningkatan pendapatan dari 20 persen warga termiskin golongan kedua dan ketiga, turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tingginya ketimpangan menimbulkan dampak sosial yang dapat memperparah konflik. Ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik.

Memang terbukti bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah. Konflik tentunya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui gangguan tenaga kerja dan penurunan investasi.

Dampak semakin buruk ketika ketimpangan disebabkan oleh perilaku cari untung sendiri—mencoba menguasai sumber daya yang ada tanpa menghasilkan kekayaan baru melalui kegiatan produktif.

Oknum-oknum tertentu mencari perlakuan khusus dan perlindungan terhadap posisi mereka, sehingga menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, korupsi dan nepotisme, yang semuanya dapat menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap lembaga publik.

Oleh karena itu, dalam era di mana sistem teknologi digital sudah semakin maju, kita dapat berkontribusi secara positif untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah, terutama dalam pengambilan kebijakan publik yang lebih baik.

Harapannya, di tahun-tahun mendatang, kemajuan Indonesia semakin bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan angka ketimpangan ekonomi ini bisa dipersempit.