Kebijakan Fiskal untuk Covid-19 dan Ibu Kota Negara Baru

FISCAL (FOTO: Jhony Manuel)

Kebijakan Fiskal memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi negara dan juga memiliki dampak positif dalam perekonomian negara, seperti contoh dalam menangani COVID-19. Dua tahun COVID-19 melanda Indonesia dan juga COVID-19 melanda seluruh dunia. Akibat dari wabah COVID-19 yang memengaruhi seluruh dunia menyebabkan banyak korban jiwa, kepanikan, kekhawatiran dan juga memberikan dampak pada kesehatan serta perekonomian negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan segera untuk menangani COVID-19 demi menghindari dampak lebih besar yang akan terjadi.

Pemerintah dalam mengurangi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 yaitu dengan menerapkan beberapa aturan seperti wajib memakai masker saat keluar rumah, wajib rutin mencuci tangan, wajib cek suhu sebelum masuk ke tempat-tempat di luar rumah seperti mal, bandara, tempat wisata dan lain-lain. Ada juga kebijakan pemerintah dalam mengurangi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan social distancing, yang dengan tujuan untuk mengurangi kontak fisik antara satu orang dengan orang lainnya. Dari social distancing ini dapat menghindari perkumpulan yang berisiko dalam penularan virus COVID-19, lalu dengan social distancing ini yang sebelumnya bekerja dan bersekolah secara tatap muka menjadi pertemuan secara daring.

Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia benar-benar memberikan dampak yang besar terhadap negara dan masyarakat, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian lebih dalam melindungi masyarakat, energi dan sumber daya negara dalam menangani pandemi COVID-19. Dampak dari COVID-19 memengaruhi perekonomian negara Indonesia seperti para pelaku ekonomi yang terpaksa harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam mengurangi kegiatan atau aktivitas di kantor, perusahaan yang harus membatasi jumlah orang yang sedang bekerja hingga bahkan terpaksa suatu perusahaan harus tutup agar mengurangi aktivitas dan pertemuan secara kontak fisik. COVID-19 juga memberikan dampak pada sektor - sektor ekonomi seperti salah satu nya sektor pariwisata, dikarenakan adanya kebijakan pembatasan aktivitas dan social distancing yang menyebabkan sektor pariwisata menjadi terhambat dalam berjalan dengan baik.

Pemerintah Dengan Kebijakan Fiskal untuk Menghadapi Covid-19

Maka dari itu pemerintah segera dan cepat untuk menangani permasalahan tersebut untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat wabah COVID-19 dimana itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Dengan cara melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menangani krisis yang terjadi di Indonesia akibat dampak dari wabah COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan fiskal untuk menghadapi COVID-19 yaitu dengan pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan juga alokasi anggaran. Kementerian Keuangan dilaporkan akan melakukan alokasi dana APBN yang sebesar Rp 62,3 triliun. Di mana dana tersebut diambil mulai dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional dan honor-honor yang dipakai untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial (social safety net) dan insentif dunia usaha APBD.

Dari dampak yang terjadi pada Indonesia akibat COVID-19 dilakukannya peningkatan daya beli masyarakat oleh social safety net melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu sembako dan beras sejahtera. Presiden RI memberikan arahan untuk Kementerian/lembaga untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM, lalu mendorong BUMN untuk memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-katalog. Awal tahun 2022 Indonesia telah menjadi salah satu negara yang berhasil dalam penanganan pandemi dikarenakan kasus COVID-19 yang menurun tajam. Dan dalam kondisi perekonomian terjadi pemulihan ekonomi yang baik dimana ekonomi Indonesia kembali ke level pra pandemi, juga terdapat dukungan dari sektor-sektor utama penyumbang PDB negara seperti industri pertanian, perdagangan, pertambangan, pengolahan dan konstruksi. Ekspor tumbuh tinggi dan meningkatnya penyerapan kerja sebanyak 2,6 juta lapangan kerja pada tahun 2021 yang membuat tingkat pengangguran menurun cukup signifikan.

Pemulihan ekonomi Indonesia memberikan dampak positif pada kinerja APBN. Lalu defisit fiskal yang melebar hingga 6,14% PDB pada tahun 2020, menurun menjadi 4,65% PDB pada tahun 2021 lebih rendah dari target awal di APBN 2021. Lalu menguatnya kinerja penerimaan negara meskipun alokasi anggaran untuk PEN 2021 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga pemerintah sudah dapat melanjutkan agenda-agenda prioritas seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan.

Kebijakan Fiskal untuk Ibu Kota Negara Baru

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan perencanaan strategis karena memiliki manfaat pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional. Ibu Kota Negara (IKN) juga dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur pada wilayah IKN dan sekitarnya yang dimana mendorong perdagangan antar wilayah serta menciptakan kesempatan kerja. Dari pembangunan IKN dapat juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya yang dimana dapat meningkatkan berbagai aktivitas ekonomi serta berkembangnya sektor - sektor ekonomi baru. Pembangunan IKN juga akan berimplikasi besar terhadap tujuan pemerataan kesejahteraan nasional, sesuai dengan komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi. IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN.

Porsi APBN dalam pembiayaan IKN dikerjakan dengan secara terukur dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, oleh sebab itu, anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan ekonomi yang makin kuat diikuti dengan reformasi fiskal yang komprehensif, IKN dapat berjalan dengan konsolidasi fiskal yang berperan penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan proyek IKN berjalan di dalam pengelolaan fiskal yang sehat dalam jangka menengah dan panjang. Ibu Kota Negara atau IKN memiliki peran penting dan dampak baik pada wilayah IKN yaitu aktivitas ekonomi meningkat di wilayah IKN.