Kepentingan DGSE Menghadapi Tuduhan Hoaks Rafale

Dassault Rafale. Photo by Mihael Lazar on Unsplash

Hoaks yang dilancarkan Tiongkok pasca Operasi Sindoor India-Pakistan beberapa waktu lalu, langsung menyasar performa jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Fokus utamanya mengenai performa jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis yang dimiliki India berhasil dijatuhkan oleh pilot Pakistan yang menggunakan J-10, pesawat tempur buatan Tiongkok. Keberhasilan Pakistan menembak jatuh pesawat India tidak hanya dirayakan oleh Pakistan saja namun juga Tiongkok, tidak hanya membuktikan kemampuan pesawat tempurnya, namun juga berusaha untuk mempengaruhi penjualan Rafale ke negara-negara pembelinya, di mana salah satunya adalah Indonesia.

Informasi yang dilancarkan oleh pemerintah Prancis, khususnya oleh Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) yang merupakan badan intelijen luar negeri Prancis ini menyebutkan bahwa Tiongkok menjadi aktor di balik kampanye hitam terhadap produk Prancis tersebut. Hal ini juga membuka tabir bagaimana badan intelijen secara aktif melindungi kepentingan negara, khususnya dalam hal ini kedaulatan ekonomi dan reputasi nasional.

Jet tempur Rafale bukan hanya mesin perang, tetapi simbol kemandirian teknologi Prancis, hasil puluhan tahun riset, investasi, dan inovasi. Penjualannya ke berbagai negara — mulai dari India, Mesir, Yunani, Serbia, UEA, hingga Indonesia — bukan sekadar transaksi dagang. Setiap kontrak Rafale menyiratkan aliansi strategis, kepercayaan teknologi, hingga potensi kerja sama militer jangka panjang. Bagi Prancis, industri pertahanan, termasuk Rafale, merupakan industries of sovereignty — industri yang dianggap vital bagi kedaulatan negara. Maka, reputasi Rafale bukan hanya urusan pabrik Dassault, tapi harga diri nasional Prancis.

DGSE dan Pengamanan Intelijen Ekonomi Prancis

DGSE dalam praktiknya merupakan badan intelijen yang mengurusi urusan luar negeri seperti mitranya yakni CIA (AS) dan MI6 (Inggris). DGSE juga memiliki fungsi pengamanan intelijen strategis yang salah satunya adalah intelijen ekonomi. Deteksi dini terhadap ancaman bagi kepentingan ekonomi Prancis, baik dari spionase industri, sabotase, hingga serangan siber yang dapat merugikan perusahaan strategis nasional. Tidak berhenti disitu, pengawasan terhadap pesaing asing dan perlindungan teknologi serta inovasi Prancis dari infiltrasi dan operasi kontra-spionase untuk menggagalkan upaya negara atau entitas asing yang berusaha mencuri rahasia dagang, teknologi, atau data strategis perusahaan Prancis.

Dalam konteks ini, DGSE mengidentifikasi dan membongkar upaya sistematis Tiongkok yang menggunakan atase pertahanan di kedutaan besar untuk menyebarkan narasi negatif tentang performa Rafale kepada negara-negara calon pembeli. DGSE menemukan lebih dari 1.000 akun media sosial baru bermunculan selama konflik India-Pakistan, yang menyebarkan konten manipulatif, gambar reruntuhan palsu, video AI, hingga cuplikan video game yang disajikan seolah-olah sebagai dokumentasi nyata pertempuran udara. DGSE dan Kementerian Pertahanan Prancis, secara aktif mengklarifikasi data riil di forum internasional dan media, menegaskan bahwa hanya satu Rafale yang jatuh dalam konflik tersebut, serta menyoroti bahwa serangan terhadap Rafale adalah upaya untuk merusak kredibilitas industri pertahanan nasional Prancis.

Penjualan Rafale bukan hanya pemasukan devisa, tetapi juga senjata diplomasi Prancis. Negara pembeli akan secara otomatis terhubung dengan ekosistem pertahanan Prancis — mulai dari pelatihan, perawatan, hingga transfer teknologi. Hal ini memperluas jejaring pengaruh Prancis di panggung global. Jika narasi negatif dibiarkan menyebar, Prancis bisa kehilangan momen strategis, terutama di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kawasan ini kini menjadi target utama penjualan jet tempur, sekaligus area di mana pengaruh Tiongkok sedang tumbuh agresif.

Di abad ke-21, informasi telah menjadi senjata strategis yang mampu mempengaruhi opini publik, menekan pemerintah, hingga menggeser keseimbangan geopolitik. Inilah yang disebut sebagai information warfare atau perang informasi. Tiongkok, dengan penguasaan masif atas infrastruktur digital, media global, serta jejaring pengaruhnya, dinilai semakin lihai memanfaatkan information warfare untuk melemahkan kompetitor.

Dalam konteks Rafale, narasi yang menyebut pesawat ini memiliki masalah teknis, gagal dalam uji tempur, atau tidak cocok di iklim tropis, dapat menimbulkan keraguan di kalangan calon pembeli. Sekali keraguan tertanam, proses negosiasi bisa terganggu, bahkan batal. Ini bukan teori; di beberapa negara, rumor soal kehandalan senjata menjadi alasan resmi membatalkan pembelian, meski kontrak sudah mendekati final.

Pelajaran bagi Indonesia dan kawasan

Kasus Rafale ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ketahanan nasional kini bukan hanya soal kemampuan militer fisik, tetapi juga ketahanan narasi. Indonesia, yang sedang dalam tahap modernisasi alutsista dan memiliki kontrak Rafale, perlu memperkuat satuan kontra-informasi dan intelijen siber. Bukan hanya untuk melindungi transaksi strategis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan stabilitas kebijakan pertahanan.

Selain itu, aktor-aktor domestik seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Bais TNI, serta unit siber Kementerian Pertahanan harus memiliki kapasitas untuk mendeteksi dan menetralisir operasi pengaruh asing yang bisa memecah belah opini masyarakat.

Kasus tuduhan hoaks Rafale membuka mata kita bahwa information warfare kini sudah menjadi bagian integral dari operasi intelijen modern. DGSE memberi contoh bagaimana lembaga intelijen tidak lagi hanya berburu agen rahasia atau mencegah sabotase fisik, tetapi juga bertempur di ranah narasi — senyap, tetapi berdampak sangat besar.

Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi perang informasi yang begitu senyap tetapi berdampak besar? Kasus tuduhan hoaks Rafale membuka mata kita bahwa information warfare kini sudah menjadi bagian integral dari operasi intelijen modern. DGSE memberi contoh bagaimana lembaga intelijen tidak lagi hanya memburu agen rahasia atau mencegah sabotase fisik, tetapi juga harus bertempur di ranah narasi — senyap, namun sangat menentukan.

Dalam dunia di mana satu rumor bisa lebih berbahaya daripada satu misil, kemampuan intelijen dalam menjaga dan membangun persepsi publik menjadi senjata kedaulatan baru. Dan mungkin, inilah bentuk perang masa depan yang harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.