Penolakan Dialog Antaragama: Tantangan Pluralisme dan HAM di Jakarta tahun 2020

Ilustrasi keberagaman agama. Foto: Shutterstock

Pada tahun 2020, Jakarta menyaksikan penolakan terhadap acara yang diadakan oleh Jaringan Muslim untuk Kemanusiaan JMK, sebuah kelompok yang membahas isu-isu kemanusiaan dan perumahan dan mendorong toleransi antar-umat beragama. Acara ini ditemukan dipusatkan pada HAM dalam rangka mendukung dialog antaragama di tengah situasi meningkatnya ketegangan sosial. Sebagaimana didefinisikan di atas, penolakan ide tentang acara ini dinyatakan oleh sebagian masyarakat bahwa JMK tidak boleh ada karena dianggap melanggar nilai-nilai agama dan budaya masyarakat pihak berkaitan.

JMK, yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, berusaha mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai perlunya toleransi, hak asasi manusia dan hidup berdampingan secara damai. Namun, sebelum kegiatan ini berlangsung, beberapa kelompok masyarakat yang menentang kehadiran JMK melakukan protes di lokasi acara. Mereka mengklaim bahwa kehadiran JMK akan menjadi ancaman bagi doktrin-doktrin agama dan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kejengkelan lebih lanjut terjadi ketika penyelenggara acara mencoba untuk tetap melanjutkan rencana awal mereka meskipun protes massa semakin meningkat.

Pihak keamanan, yang juga merupakan aparat kepolisian, turut dikirimkan untuk menjamin situasi tetap kondusif. Namun, upaya pengamanan mungkin tidak berhasil bagi pihak yang menerimanya; situasi di parkir terus berlarut dan berlalu tak terkendali. Reaksi terhadap acara yang semula adalah protes telah berkembang menjadi kericuhan, dengan dukungan dan kelompok penentang bertemu satu sama lain. Itu menampakkan bahwa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masih bersarang dalam masyarakat. Inilah mungkin merupakan bukti terhadap kesenjangan yang besar antara nilai universal kemanusiaan dan norma lokal di tanah rantau.

Konsekuensi dari penolakan terhadap acara ini sangatlah mencekam. Banyak peserta yang sudah tiba merasa terancam dan terpaksa menarik diri. Sayangnya, ini menunjukkan bahwa suara dan hak masyarakat yang peduli dengan kebebasan beragama dan berpendapat seringkali ditindas oleh suara intoleran dari mayoritas. Penghentian acara ini mencerminkan semakin sulitnya menjaga demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Karena itu, kami sangat menilai apakah pemerintah Indonesia serius dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak sipil, terutama hak minoritas.

Menurut laporan dari Komnas HAM, tindakan intimidasi terhadap panitia dan peserta acara melanggar hak berkumpul dan benpendapat. Lebih dari itu, laporan dari Human Rights Watch mengungkapkan bahwa di Indonesia kasus cacat hak beragama adalah kasus yang masih sering terjadi. Hak buruh juga menjadi salah satu hak asasi manusia yang paling sering diabaikan di Indonesia. Kasus yang tengah terjadi ini menjadi contoh implementasi apa yang bisa diambil dari tantangan mempertahankan hak asasi manusia di tengah masyarakat-mayarakat yang plural.

Solusi Penyelesaian

Kritik atas peristiwa ini harus ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum karena kurang waspada saat melindungi hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah seharusnya melindungi organisasi yang ingin memperhatikan dialog antaragama dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketidakmampuan mereka untuk menciptakan iklim yang mengizinkan dialog dan pembicaraan mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan komitmen terhadap HAM.

Jadi, saran yang dapat saya berikan berkenaan dengan masalah ini adalah pentingnya pendidikan tentang toleransi dan pluralisme dalam lembaga pendidikan. Pendidikan yang berkaitan dengan menghormati kebebasan dan hak asasi manusia sangat bermanfaat bagi pembentukan pemahaman yang lebih baik di kalangan masa muda. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam forum yang disebut dialog yang berguna untuk mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan kebebasan serta tugas toleransi. Forum-forum dapat memasukkan elemen dari setiap grup minoritas.

Peran penegakan hukum dan lembaga pemerintah terkait harus ditingkatkan. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak sipil, termasuk kebebasan berekspresi, beropini, berkumpul, dan menghakimi, harus dihukum. Pelatihan aparat penegak hukum tentang isu yang sensitif mengenai praktik HAM juga harus diberikan, agar mereka lebih menghargai keragaman populasi.

Kasus tersebut menunjukkan sejauh mana tantangan adalah menjaga hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada. Dengan mengambil langkah-langkah, intoleransi atau diskriminasi harus dieliminasi dan Indonesia harus menjadi negara yang inklusif dan adil bagi semua warganya. Dialog antar agama harus diperkuat, pendidikan toleransi harus diimplementasikan, dan hak asasi manusia harus lebih diperhatikan. Negara dan masyarakat harus bekerja sama dalam upaya ini dan masa depan Indonesia yang efektif, kreatif, dan beradab akan segera di depan.