Belajar dari Polemik Pemberian Sertifikat Halal Mie Gacoan, Jangan Diulangi Ya!

Belajar dari Polemik Pemberian Sertifikat Halal Mie Gacoan, Jangan Diulangi Ya!

Ada kabar gembira nih, bagi kamu penikmat mie pedas, Mie Gacoan. Setelah sekian lama, restoran yang selalu ramai pengunjung ini kini resmi mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur PT Pesta Pora Abadi, Harris Kristianto mengatakan, terhitung 22 Juni 2023 silam, seluruh gerai Mie Gacoan kini telah bersertifikasi halal. Ya, keputusan ini diambil setelah polemik seputar status sertifikat halal yang sempat menghantui popularitas restoran ini. Mie Gacoan telah melakukan sejumlah penyesuaian dan kini bersiap untuk menggebrak pasar kuliner Indonesia secara lebih massif.

Memangnya apa sih, polemik yang dimaksud? Dan bagaimana ceritanya hingga Mie Gacoan dapat mengantongi sertifikat halal dari MUI? Biar nggak salah paham, yuk, simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut ini: Polemik Sertifikat Halal Mie Gacoan, Gara-Gara Nama Produk?

Beralih ke berita selanjutnya, geliat belanja online kini semakin diminati, terutama sejak pasca pandemi. Pergeseran perilaku berbelanja ini dipengaruhi oleh perkembangan e-commerce dan ditutupnya toko fisik selama pandemi.

Berdasarkan data Statista Market Insights, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178,94 juta orang pada 2022. Angka tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 196,47 juta pengguna hingga akhir 2023.

Dari sekian banyak e-commerce di Indonesia, Tokopedia masih menjadi platform belanja nomor satu di Indonesia. Hal menarik lainnya adalah platform e-commerce satu ini dapat memberikan label Official Store kepada penjual yang memenuhi syarat. Status ini tentu berpengaruh terhadap penjualan.

Nah, apakah kamu termasuk pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya ke platform e-commerce, khususnya Tokopedia? Dan ingin tahu syarat dan cara daftar jadi Official Store di Tokopedia? Simak sampai akhir, ya: Bisa Tambah Penjualan, Intip Cara Jadi Official Store Tokopedia!

Berita terakhir terkait pemadanan NPWP menjadi NIK. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mendorong masyarakat untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden No 83 Tahun 2021. Adapun untuk waktu implementasinya, pemerintah resmi mengundur penggunaan NIK sebagai NPWP dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.

Nah selengkapnya untuk mengetahui terkait informasi tersebut, langsung baca di sini saja ya: Pemerintah Tetapkan Pemadanan NIK Jadi NPWP, Begini Caranya

Nah, bagi Sobat KH yang masih memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi masalah bisnis, perdagangan, atau membutuhkan jasa legal mulai dari pendirian PT, merek, kontrak/perjanjian, serta notaris dan seputar bisnis lainnya jangan segan menghubungi kami, Kontrak Hukum. Bingung gimana caranya? Bisa klik link ini ya Linktree kontrak Hukum.