Saluran Terbuka, Perdamaian Abadi: Pelajaran Thailand Selatan bagi ASEAN
Tulisan dari Suyany Marth tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika kekerasan meningkat dengan sangat cepat di provinsi perbatasan selatan Thailand pada tahun 2004, banyak orang melihatnya sebagai kebangkitan mendadak dari gerakan separatis. Ini adalah salah satu cara untuk menjelaskannya, karena hal ini menempatkan semua kesalahan pada para pemberontak. Namun dua tahun sebelumnya, sebuah keputusan kebijakan telah dibuat. Pada tahun 2002, pemerintah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra membubarkan Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC) dan Satuan Tugas Sipil-Polisi-Militer 43 (CPM 43), dua badan yang telah menghubungkan negara Thailand dengan komunitas Melayu-Muslim di Selatan.
Apa yang Hilang?
Kedua lembaga tersebut didirikan pada tahun 1981 untuk membangun kerjasama dan saling percaya antara Bangkok dan komunitas Melayu-Muslim serta untuk mempromosikan koordinasi otoritas Thailand . SBPAC mengawasi provinsi perbatasan selatan; CPM 43 bekerja pada keamanan. Keamanan di Selatan dialihkan dari militer ke polisi setelah perubahan tahun 2002 .
Apa yang disediakan oleh lembaga-lembaga ini adalah akomodasi: komunitas memiliki suara dalam sistem, dan keluhan disampaikan melalui dialog daripada konflik. Akomodasi tidak melemahkan negara. Ini memberi orang alasan untuk bekerja sama dengan sistem. Kehadiran lembaga sosial seperti SBPAC penting bukan hanya untuk fungsi administratifnya tetapi juga untuk simbol yang dimilikinya: negara adalah mitra dialog, bukan sekadar aparat. Ketika simbol itu hilang, kesenjangan antara negara dan masyarakat melebar, dan kesenjangan inilah yang paling mudah dieksploitasi oleh mereka yang menentang negara.
Apa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga ini dapat disebut akomodasi: memberikan komunitas suara dalam sistem, sehingga keluhan dikelola dalam bentuk dialog dan bukan konflik. Akomodasi tidak melemahkan negara. Ini memberi orang alasan untuk bekerja sama dengan sistem.
Dalam konteks ini, kehadiran lembaga sipil seperti SBPAC penting tidak hanya karena fungsi administratifnya tetapi juga karena simbol yang dibawanya: negara adalah mitra dialog, bukan hanya aparat. Ketika simbol itu hilang dan negara serta masyarakat tidak selaras, kesenjangan menjadi yang terbesar dan yang paling dieksploitasi oleh mereka yang menentang negara.
Dari Akomodasi ke Sekuritisasi
International Crisis Group (2005) telah mengamati bahwa kekerasan terus meningkat sejak awal 2004 dan kebijakan represif telah menyebabkan runtuhnya sistem manajemen krisis yang sangat efektif. Para penulis dalam buku yang diedit oleh McCargo (2007) juga berpendapat bahwa kesalahan penanganan pemerintah adalah kunci dalam krisis politik yang menyebabkan kudeta militer tahun 2006.
Filosofi sekuritisasi dari Sekolah Kopenhagen adalah salah satu cara untuk menjelaskan pergeseran ini. Ketika suatu isu dianggap sebagai ancaman eksistensial, Ole Wæver (Universitas Helsinki, n.d.) mengatakan, isu tersebut harus disisihkan dan ditangani dengan cara-cara luar biasa. Sederhananya: sebuah masalah hanya dilihat sebagai ancaman keamanan dan, oleh karena itu, alat dialog dan kerja sama yang ada lebih jarang digunakan. Perantara lokal tidak digunakan dan keluhan warga diperlakukan sebagai ancaman alih-alih isu yang dapat didiskusikan.
Masalahnya adalah pendekatan keamanan memiliki logika yang memperkuat. Operasi keras dapat memicu kemarahan publik, yang kemudian diinterpretasikan sebagai bukti bahwa ancaman itu nyata dan memperkuat alasan untuk tindakan yang lebih keras lagi. Akan sulit untuk memutus siklus ini tanpa saluran politik yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Di situlah letak kesalahannya: pembubaran tahun 2002 mengasumsikan bahwa kontrol yang lebih ketat akan membawa stabilitas, tetapi juga menghilangkan mekanisme yang telah membantu mempertahankannya.
Perspektif Seimbang tidak ada satu keputusan pun yang dapat menjelaskan konflik seperti ini. Askew (2007) menantang pernyataan bahwa pembubaran tahun 2002 membuka pintu bagi pemberontakan: SBPAC dan rezim sebelumnya tidak mengambil tindakan untuk mengakui bentuk-bentuk militan baru. Sejarah, identitas, dan keluhan lokal juga terlibat. Kritik Askew tidak membatalkan argumen di sini tetapi mempertajamnya. Jika institusi lama tidak sempurna, maka tuntutannya bukan untuk merekonstruksi sejarah itu, tetapi untuk menciptakan saluran percakapan yang lebih baik dalam menanggapi bentuk-bentuk perlawanan dan keluhan yang berubah. Namun, pihak berwenang Thailand melihat nilai dari institusi-institusi ini kemudian. Setelah perubahan pemerintahan pada tahun 2006, diumumkan bahwa keduanya akan dibentuk kembali dan SBPAC secara resmi diaktifkan kembali pada Januari 2007 (Storey, 2007). Karena sejarah dan identitas tidak mudah diubah, institusi yang dirancang dengan baik adalah salah satu alat paling praktis dari pemerintah.
Pengalaman Asia Tenggara menunjukkan bahwa inklusi akhirnya dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Kebijakan "Win-Win" Kamboja yang mengintegrasikan sisa-sisa pejuang Khmer Merah ke dalam institusi negara pada tahun 1998 mengakhiri pertempuran (Al Jazeera, 2018). Indonesia juga memiliki pelajaran serupa melalui perjanjian damai Aceh pada tahun 2005. Setiap negara berbeda satu sama lain dan tidak ada model yang dapat diterapkan secara langsung, tetapi ide dasarnya sama: sebuah negara yang memiliki tempat untuk kelompok bersenjata dan komunitas mereka dalam sistem memberikan mereka alasan yang lebih sedikit untuk tetap berada di luar.
Langkah Praktis
Negara-negara yang menghadapi konflik lokal perlu membentuk badan dialog berdasarkan hukum dan dengan suara lokal mengenai bagaimana mereka akan berfungsi ketika pemerintahan berubah. SBPAC dibubarkan pada tahun 2002 dan dihidupkan kembali pada tahun 2007; stabilitas lebih kuat ketika lembaga-lembaga semacam itu bersifat jangka panjang.
ASEAN dapat mendukung perdamaian tanpa melanggar prinsip non-intervensi. Forum sukarela berbasis undangan untuk resolusi konflik dan rekonsiliasi yang dapat dibagikan akan membantu anggota belajar satu sama lain. Indonesia, yang telah mengalami Aceh, memiliki dasar yang baik untuk mempromosikan forum semacam itu karena berada dalam saluran perdamaian dan rekonsiliasi ASEAN saat ini.
Dialog awal dan rutin dengan komunitas jauh lebih murah daripada merespons ketika ketegangan telah mengeras. Mahasiswa dan peneliti ASEAN dapat melakukannya melalui pertukaran akademik dan budaya yang membangun saling pengertian.
Perdamaian tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga pada kepercayaan, dan kepercayaan bergantung pada saluran yang membuat orang didengar. Thailand Selatan mengingatkan kita bahwa saluran semacam itu mudah dihapus dan lambat dibangun kembali. Bagi kawasan yang menghargai stabilitas, menjaganya adalah investasi yang bijak.