Sastra dan Kenyataan: Mimpi Indah yang Sulit Dihidupi

Cangkir kosong di dekat buku yang terbuka. Sumber: freepik.com

Seringkali, kita mendengar ungkapan-ungkapan manis yang menyamakan sastra dengan “cermin peradaban,” “lilin bagi nurani,” dan “jiwa bangsa.” Namun, di balik retorika puitis ini, terhampar fakta yang tak terbantahkan: sastrawan di Indonesia kerap hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Saya berani bilang bahwa realitas ini, meski sudah lama menjadi rahasia umum, tetap menjadi semacam tabu sosial. Masyarakat tampaknya lebih suka merayakan sastra sebagai simbol kebudayaan tinggi ketimbang mengakui bahwa para penciptanya, para pekerja kata ini, terjebak dalam pusaran kemiskinan struktural yang hampir mustahil dilepaskan.

Jika kita telaah lebih jauh, kita akan menemukan bahwa situasi ini bukan semata akibat kegagalan pribadi para sastrawan untuk menafkahi diri mereka sendiri. Ada suatu ironi besar yang saya amati: betapa pun sastrawan dipuja dalam diskursus intelektual, mereka kerap tak pernah mendapat penghargaan yang setara dengan kerja kreatif yang mereka lakukan. Sementara negara dan masyarakat sibuk menegaskan betapa pentingnya “kebudayaan,” sastrawan justru dibiarkan terombang-ambing di antara pujian kosong dan pengabaian praktis. Sebuah kontradiksi memalukan, tetapi juga mengandung kebenaran yang tak bisa kita sangkal.

Tak dapat disangkal bahwa sastra sendiri adalah kerja yang sangat memerlukan pengorbanan. Berjam-jam waktu dihabiskan, riset mendalam, dan pergulatan mental yang kerap kali menempatkan sastrawan dalam keadaan yang rawan secara psikologis. Namun, ketika hasil kerja ini dijajakan ke penerbit atau media cetak, nilainya kerap kali hanya beberapa ratus ribu rupiah. Sebuah nilai yang tak pantas jika dibandingkan dengan intensitas upaya yang telah dicurahkan. Dari sinilah muncul pertanyaan: apakah masyarakat kita benar-benar menghargai kerja kreatif, ataukah kita sekadar memujanya dalam kata-kata sementara menolak memberinya nilai ekonomi yang pantas?

Saya melihat bahwa salah satu biang keladi dari keadaan ini adalah sistem ekonomi yang mengatur nilai tukar kerja sastra. Di Indonesia, royalti penulis novel, misalnya, hanya berkisar 10–15% dari harga jual buku. Dalam konteks pasar buku yang tak pernah terlalu gemuk, angka ini sangatlah rendah. Sementara itu, cerpen yang diterbitkan di media cetak hanya dihargai beberapa ratus ribu rupiah. Tampak sebuah ketidakadilan: bahwa yang disebut sebagai “warisan budaya” hanya dihargai dalam kata-kata, bukan dalam bentuk yang bisa menghidupi si penciptanya.

Lebih buruk lagi, sistem perpajakan yang diterapkan negara tampaknya buta terhadap kenyataan pahit para sastrawan. Royalti yang diterima penulis langsung dipotong pajak tanpa mempertimbangkan biaya-biaya riset, waktu yang terbuang, dan kecemasan yang melekat dalam proses kreatif. Negara memperlakukan sastrawan seperti pekerja formal dengan pendapatan tetap, padahal realitasnya mereka hidup dalam ketidakpastian konstan. Saya memandang ini bukan hanya sebagai kegagalan kebijakan fiskal, melainkan juga sebagai kegagalan moral negara untuk memperlakukan warganya dengan adil.

Hal ini menjadi semakin parah ketika kita sadari bahwa lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi pilar bagi perkembangan sastra justru abai pada kerja kreatif. Fakultas Sastra, di banyak universitas, lebih suka mengajarkan teori dan kritik ketimbang membina sastrawan-sastrawan baru. Ada suatu sikap elitis yang tampaknya menganggap teori sastra lebih penting daripada praktik menulis. Sastrawan pun, akhirnya, harus berjuang sendiri untuk menumbuhkan bakatnya tanpa sokongan institusional yang memadai.

Saya merasa perlu menggarisbawahi bahwa keadaan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga soal nilai. Masyarakat kita tampaknya memandang sastra sebagai sesuatu yang “indah,” tetapi bukan sesuatu yang “penting.” Ini adalah konsekuensi dari budaya apresiasi yang setengah hati: kita menikmati sajak-sajak yang menggugah, tetapi enggan membelinya atau membayar harganya secara layak. Akibatnya, sastrawan hanya menjadi semacam “penghibur rohani” yang hidup di pinggir sejarah ekonomi bangsa.

Saya melihat sastra di Indonesia adalah salah satu contoh paling gamblang dari gagalnya harmoni atau keseimbangan antara idealisme dan realitas. Di satu sisi, sastra dianggap sebagai “jiwa bangsa”; di sisi lain, para penulisnya tidak pernah dijamin kesejahteraannya. Ketidakadilan ini adalah cerminan dari ketidaksinkronan antara nilai-nilai luhur yang diucapkan dan realitas yang dijalankan.

Banyak sastrawan yang akhirnya, dengan berat hati, meninggalkan sastra sebagai profesi utama. Mereka menjadi ghostwriter, penulis konten digital, atau penerjemah. Tentu saja, semua ini adalah bentuk adaptasi kreatif—dan saya tidak meremehkannya. Namun, perlu dicatat bahwa ini juga berarti bahwa hasrat sastrawi mereka terpaksa ditanggalkan, setidaknya untuk sementara waktu. Mereka yang dulunya menulis untuk menantang realitas, kini menulis untuk menyesuaikan diri dengan realitas. Inilah yang saya maksud dengan hilangnya kebebasan berpikir, salah satu pilar penting dalam kehidupan yang baik.

Apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Bagi saya, jelas bahwa perbaikan mendesak harus dimulai dari kebijakan publik. Pajak untuk penulis perlu disesuaikan dengan sifat kerja mereka yang fluktuatif dan penuh ketidakpastian. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan mesti merevisi pendekatannya—memberi ruang bagi praktik menulis, bukan sekadar teori. Ini langkah awal yang akan membantu membangun ekosistem sastra yang lebih adil dan berkelanjutan.

Namun, kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab ini kepada negara. Masyarakat sendiri harus belajar menghargai sastra bukan hanya sebagai “hiasan budaya,” melainkan sebagai kebutuhan nyata. Ini berarti membeli buku, hadir di diskusi sastra, dan memberi penghargaan yang layak kepada para penulis. Salah satu sumber kebahagiaan manusia adalah rasa memiliki yang sehat terhadap dunia. Menghargai sastrawan adalah salah satu bentuk rasa memiliki itu.

Ada yang mungkin bertanya, “Bukankah sastra harus lahir dari panggilan hati, bukan dari dorongan ekonomi?” Saya setuju bahwa motivasi menulis sastra sering kali melampaui logika materi. Namun, kita tak bisa menutup mata terhadap kebutuhan hidup mendasar. Kebebasan berpikir sebagai kebajikan tertinggi, hanya mungkin tercapai jika kebutuhan dasar sastrawan terpenuhi. Tanpa itu, sastra menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sudah kenyang.

Saya percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya merayakan karya sastra, tetapi juga merawat para penciptanya. Sastra yang hanya hidup dalam kata-kata indah dan retorika kosong hanyalah ilusi budaya. Sementara itu, sastra yang sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari menuntut kita untuk menjamin kesejahteraan mereka yang menulisnya.

Pada akhirnya, tulisan saya ini ingin mengajak kita agar berhenti menjadi penonton pasif. Sastrawan adalah mereka yang memberi makna pada zaman, dan zaman ini tidak boleh lagi bersikap abai terhadap mereka. Karya mereka mengajarkan kita tentang cinta, kemanusiaan, dan kebebasan. Sudah waktunya kita membalas kebaikan itu, bukan dengan sekadar pujian, tetapi dengan jaminan kehidupan yang layak—agar sastra tetap menjadi rumah bagi kebebasan berpikir, dan sastrawan tetap menjadi jiwa bangsa yang hidup, bukan sekadar legenda yang dilupakan.(*)