People Power Dalam Demokrasi Elektoral

Oleh: Masz Ton

Pemerhati Media dan Komunikasi Politik

KAMPANYE pasangan Capres-Wapres Prabowo-Sandi 7 April 2019 di Gelora Bung Karno (GBK) sungguh spektakuler. Ratusan ribu massa, bahkan ada yang menyebut mencapai satu juta, datang memadati bagian dalam dan luar stadion. Belum lagi massa di luar area stadion yang terpaksa tertahan di jalan-jalan karena tidak bisa masuk kompleks olah raga Senayan.

Sejumlah kalangan menyebut itu kampanye politik terbesar dalam sejarah politik di tanah air. Belum pernah ada kampanye politik yang melibatkan massa sedemikian besar dalam sejarah kampanye politik di tanah air.

Ada yang menganggap kampanye Paslon 02 itu tidak lazim. Sepakat. Jika mendengar kronologis berlangsungnya kampanye ini memang tidak lazim. Semula pihak panitia dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan ijin penggunaan GBK pukul 13.00 wib. Namun karena satu dan lain hal, pihak pengelola GBK hanya bisa memberi ijin mulai pukul 06.00-10.00 wib.

Lazimnya, kampanye dimulai siang hari. Kalaupun pagi, minimal pukul 10.00 wib. Sehingga tidak lazim ada kampanye politik yang melibatkan massa dalam jumlah besar dimulai di pagi hari. Risikonya terlalu besar. Jangankan mengumpulkan ratusan ribu orang, mengumpulkan ribuan orang saja sulitnya bukan kepalang di awal pagi.

Namun sungguh luar biasa. Hal yang tidak lazim, bahkan belum pernah terjadi, ternyata bisa terjadi saat itu. Massa mengalir masuk ke GBK sejak sore hari. Dini hari pukul 02.00 wib GBK sudah penuh. Mereka melaksanakan sholat malam dan sholat subuh berjamaah di lapangan, di tribun, dan di jalanan sekitar GBK. Ini juga tidak lazim. Belum pernah terjadi ratusan ribu orang sholat berjamaah di dalam dan di luar arena kampanye.

Hal tidak lazim lainnya adalah pengumpulan dana dari dan oleh peserta kampanye untuk kemudian diserahkan kepada kandidat. Tidak diketahui jumlah dana yang terkumpul saat kampanye di GBK itu. Namun memang bukan sekali itu saja Paslon 02 mendapat sumbangan dana langsung dari publik peserta kampanye.

Berkantong-kantong uang sudah diberikan langsung massa peserta kampanye kepada Paslon 02, baik Prabowo maupun Sandi. Dalam laporan dana kampanye yang diumumkan kepada publik, tanggal 27 Februari 2019 tercatat sumbangan masyarakat untuk Paslon 02 mencapai Rp 1,3 miliar. Untuk ukuran Pilpres jumlah itu mungkin tidak seberapa. Namun dari sisi moral hal itu menunjukkan partisipasi yang paripurna dari masyarakat luas untuk membantu perjuangan Prabowo-Sandi. Ini lebih tidak lazim lagi.

Lazimnya, untuk hadir ke acara kampanye politik, peserta disediakan kendaraan, disiapkan konsumsi, dan diberi uang bensin. Yang terjadi justru sebaliknya. Pada kampanye di GBK tanggal 7 April 2019 itu peserta kampanye justru membiayai diri sendiri. Mereka datang dari berbagai daerah dengan beragam moda transportasi. Yang punya rejeki lebih, naik pesawat dan sewa hotel sendiri. Ada yang bermalam di GBK atau masjid-masjid di sekitarnya.

Dan yang mengagumkan, banyak di antara peserta yang secara khusus membuka tenda-tenda logistik di luar stadion. Mereka menyediakan makanan dan minuman gratis. Tidak ada peserta yang rebutan makanan dan minuman. Karena ada ratusan tenda penyedia logistik di area GBK saat itu.

Samuel Phillips Hutington, ilmuwan politik AS, menyebut partisipasi semacam itu sebagai autonomus participation, partisipasi otonom, partisipasi mandiri. Lawannya adalah mobilized participation atau partisipasi yang digerakkan atau dimobilisasi oleh pihak lain. Bukan atas kemauan sendiri.

Partisipasi otonom tidak muncul begitu saja. Ada faktor. Ada sabab musabab yang menggerakkan hati dan pikiran massa sehingga mereka bukan saja rela datang, tetapi juga rela mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan politik. Kerelaan seperti ini tidak hanya ditunjukkan dalam kampanye 02 di GBK. Pada kampanye sebelum dan sesudah GBK juga tertangkap suasana seperti itu. Karena skalanya yang besar, kampanye GBK adalah puncak pertunjukkan kesukarelaan (volunteerism) dalam Pilpres 2019.

Sebab utama munculnya secara masif dan merata partisipasi otonom di masyarakat adalah keinginan akan perubahan (change). Perubahan menjadi kata kunci (keyword) sekaligus faktor pendorong (booster factor) yang menggerakkan partisipasi otonom. Keinginan yang kuat akan hadirnya perubahan menghadirkan militansi, yang dengan itu bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Membangkitkan semangat dan keberanian untuk melawan segala kesulitan.

Partisipasi otonom yang sangat masif ini menjelma menjadi people power, kekuatan rakyat yang dalam beberapa contoh telah mengubah keadaan, mengubah iklim politik, dan mengganti kepemimpinan secara demokratis. Karena di alam demokrasi elektoral, people power yang dihasilkan dari partisipasi otonom terkonversi menjadi suara di bilik-bilik pemilihan.

@masz_ton