Keinginan Pemisahan Diri Catalonia dari Spanyol: Dari Kacamata Konstruktivisme

Sumber: Gambar dari Dokumen Pribadi

Latar Belakang

Awalnya, Catalonia adalah daerah yang berdiri sendiri di daerah Semenanjung Iberia yang lokasinya diapit oleh Spanyol dan Portugal. Namun, perang suksesi Spanyol yang berlangsung dari tahun 1701-1714 mengubah status mandiri dari daerah Catalonia. Perang tersebut terjadi antara Raja Philip V dari Bourbon dan Archduke Charles dari Austria, dan Catalonia mendukung Archduke Charles dari Austria karena menolak pemerintahan terpusat yang dipromosikan Raja Philip V. Namun, kemenangan ada di pihak Raja Philip V dari Bourbon dan kekalahan tersebut menjatuhkan Valencia yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Aaragon. Setelah jatuhnya Valencia, Raja Philip V melanjutkan kampanye militernya ke wilayah timur, termasuk Catalonia. Pengepungan berlangsung lama pada Catalonia, dan akhirnya jatuh pada 11 Septermber 1714. Penerapan Dekrit Nueva Planta yang menciptakan pemerintahan terpusat, juga adalah usaha mengikis identitas dengan larangan penggunaan bahasa Catalan dalam administrasi dan penerapan hukum Kastilia.

Namun, Catalonia terus berdinamika dan tidak sepenuhnya menerima Spanyol. Pemberontakan terus terjadi, dan puncaknya terjadi pada tahun 1938. Pembantaian dilakukan oleh Jenderal Francisco Franco pada perang saudara di Spanyol. Pembantaian dilakukan untuk mengamankan kekuasaannya yang absolut, dimana, kelompok catalan yang adalah kiri sosialis memainkan peran penting dalam menjaga wilayah ini. Gerakan separatis Catalan menghambat visi Spanyol yang terpusat, maka pada akhir kampanyenya, ia menjatuhkan Barccelona pada januari 1939. Setelah kematian Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, Spanyol mulai memasuki masa transisi menuju demokrasi di bawah kepemimpinan Raja Juan Carlos I. Pada tahun 1977, Generalitas de Catalunya, pemerintahan otonom Catalonia mulai dipulihkan. Dilanjut pada tahun 1978, konstitusi Spanyol mengakui keberadaan komunitas nasional dan mengakui komunitas otonom, termasuk Catalonia. Diperkuat pada tahun 1979, melalui referendum, statuta otonomi Catalonia diresmikan. Ini memperkuat identitas Catalonia dengan meresmikan bahasa Catalan bersama dengan bahasa Spanyol. Statuta ini juga memberikan wewenang pemerintah Catalonia pada bidang sosial dan politik. Jadi, kelompok pro-kemerdekaan berargumen bahwa proyek pemisahan diri ini adalah proses berabad-abad, karena sejatinya Catalonia tidak bersedia atau tidak ingin menjadi bagian dari Spanyol.

Selain faktor sejarah yang panjang, adapun alasan yang melatarbelakangi keinginan masyarakat Catalon untuk berpisah dari Spanyol adalah kekuatan statuta otonomi Catalonia yang semakin memperkuat pemisahan diri Catalonia, ini berpuncak pada Statuta Otonomi Catalonia pada tahun 2006 oleh Madrid, dimana statuta tersebut memampukan Catalonia untuk mengelola ekonomi dan pajaknya sendiri. Meskipun statuta tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol pada tahun 2010, Catalonia tetap memiliki kontrol perekonomian yang besar bila dibandingkan dengan region lain di Spanyol. pembatalan tersebut menambah keinginan masyarakat Catalan untuk memisahkan diri dari Spanyol. Kelompok pro-kemerdekaan berargumen bahwa dengan kekayaannya yang bersumber dari industri seperti industri logam, makanan, farmasi, kimia, dan pariwisata adalah modal yang kuat untuk memisahkan diri, bahkan sumber pendapatan tersebut membuat Catalonia sebagai wilayah terkaya di Spanyol. Ketidakpuasan ekonomi juga menjadi pemicu, ini dapat dilihat dari bagaimana Catalonia menyumbang besar pajak Spanyol pada tahun 2014 (Sekitar US$ 11,8 miliar), namun alokasi untuk pembangunan Catalonia tidak sebesar sumbangsihnya. Faktor lainnya adalah faktor sosial dan budaya, ini dapat dilihat dari perbedaan identitas Catalonia dengan wilayah Spanyol lainnya, mulai dari bahasa, budaya, dan sejarah. Walaupun sempat ingin dimusnahkan oleh rezim Franco, semangat mempertahankan identitas tetap berjalan.

Pada jurnal berjudul Rencana Pemisahan Catalonia dari Spanyol Ditinjau dari Prinsip Self-Determination oleh Mochamad Ardhi Ma’arif1, Wisnu Aryo Dewanto, Muhammad Insan Tarigan menghasilkan temuan baru sekaligus menjelaskan bahwa Catalonia memiliki dasar hukum untuk memisahkan diri melalui referendum bila hak-haknya dilanggar melalui prinsip self-determination. Untuk memisahkan diri, Catalonia harus memenuhi syarat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yakni wilayah tetap, penduduk tetap, pemerintahan berdaulat (meskipun di bawah pemerintahan Spanyol), dan kemampuan berhubungan internasional. Syarat kemampuan berhubungan internasional sering kali menjadi perhitungan dalam geo-politik, karena kemerdekaan Catalonia dapat menjadi pemicu gerakan serupa di negara lain, seperti Bavaria di Jerman dan Skotlandia di Inggris. Penelitian ini juga menyinggung ada ketidakpuasan masyarakat Catalonia mengenai kehidupan sosial budaya, karena mereka merasa tidak mendapatkan pengakuan yang cukup terhadap identitas tersebut.

Pembahasan

Sejarah panjang membuat dinamika kompleks atas Pemisahan diri wilayah Catalonia dengan Spanyol. Pada dasarnya, wilayah Catalonia dan Spanyol berada dalam Pemerintahan yang berbeda. Bersatunya kedua wilayah tersebut terjadi pada Abad ke-15, setelah Raja Ferdinand of Aragon (Catalonia) menikahi Ratu Isabella of Castile (Spanyol). Walau Demikian, Bangsa Catalan tidak pernah merasa bahwa diri mereka merupakan bagian Dari Spanyol, hal ini dapat terjadi karena, Catalonia sebagai wilayah Otonom dari kerajaan Castille tidak berdampak apa-apa dikarenakan Catalonia termasuk kedalam kategori Wilayah Miskin. Perbedaan Bahasa, budaya juga membuat diskriminasi terlihat jelas.

Ketika Perang Suksesi selesai Pada Tahun 1714, Spanyol kembali menguasai wilayah Catalonia dan beberapa wilayah lainnya. Dan setelah itu, Selama tiga abad masyarakat Catalan mengupayakan terus untuk memisahkan diri yang berujung pada Perang Saudara. Puncaknya, pada 1938, ketika Diktator Spanyol, Jenderal Fransisco Franco membantai 3.500 kaum Separatis Catalonia. Perbedaan ini lebih jelas lagi ketika ada pernyataan dari Fernández pada 1983 “Spanyol bukanlah sebuah bangsa, melainkan persatuan nasional yang terjadi akbiat represi dan absolut monarki, sedangkan Catalonia merupakan sebuah Bangsa.” Pelarangan penggunaan bahasa Catalan diseluruh Wilayah Spanyol juga menjadi faktor pemicu dari pemisahan diri Catalonia ini. Akhirnya, pada tahun 1978, Catalonia diberikan kebebasan Otonomi Khusus sebagai bentuk dari implementasi kebijakan demokrasi spanyol, walaupun ditahun yang sama. Terdapat undang-undang yang berbunyi “...setiap wilayah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Spanyol.” Gagalnya upaya kemerdekaan Catalonia juga terhadang akibat dari UU Peradilan Konstitusi Spanyol yang seharusnya bisa memberikan status otonomi yang sejajar dengan konstitusi negara.

Hingga akhirnya, pada 27 September 2014, Presiden Catalonia saat itu, Arthur Mas, menandatangani dekrit yang menyatakan daerah Catalonia akan menggelar referendum. Dalam referendum itu pemilih diharuskan menjawab dua pertanyaan, yakni “apakah Anda menginginkan Catalonia menjadi sebuah negara?” dan “Apakah Anda menginginkan negara tersebut berstatus sebagai negara yang merdeka?”. Dan hasilnya sebanyak 80.6% Warga Catalonia setuju untuk berpisah dari Spanyol. Kemenangan tidak resmi ini disambut baik oleh sang presiden Catalonia. Beliau berkata, ini merupakan suatu sukses besar yang berguna sebagai pengingat Spanyol bahwa Catalonia masih memiliki hasrat untuk pemisahan diri mereka diterima. akan tetapi, di sisi lain referendum ini dianggap ilegal oleh mahkamah konstitusi Spanyol dan pemerintah Spanyol langsung mengambil langkah antisipasi dengan menerapkan pasal 155 konstitusi Spanyol yang di mana memungkinkan pemerintah pusat untuk mencabut otonomi katalognya sementara waktu mengambil alih administrasi dan mengadakan pemilu baru untuk membentuk Pemerintah Daerah yang baru.

akibat dari isu pemisahan diri Catalonia dari Spanyol, menimbulkan berbagai dampak berbagai aspek seperti ekonomi, politik sosial budaya dan stabilitas regional. isu ini juga menarik perhatian warga global, karena dalam rencana perwujudannya, seringkali terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap warga catalonia. berbagai aktor non negara, ikut andil dalam menanggapi isu ini seperti warga negara, organisasi pro kemerdekaan hingga IO & NGO.

Secara ekonomi, Catalonia dewasa ini bisa dikatakan cukup kuat untuk menyokong perekonomian nya sendiri. Hal ini terlihat dari Catalonia yang menyumbang 20,1% GDP dari negara Spanyol pada tahun 2016 dan berkontribusi pada ekspor negara Spanyol yang mencapai 25,6% dari total ekspor pada tahun 2016, yang di mana Persentase tersebut lebih besar daripada yang diberikan oleh Madrid. Pada saat Spanyol terjadi Krisis Ekonomi, suara pro kemerdekaan Catalonia semakin bertumbuh, karena Masyarakat Catalonia merasa bahwa Kekayaan Barcelona diambil oleh daerah lain yang lebih miskin. lalu akibat dari isu pemisahan ini, juga menimbulkan dampak negatif seperti kestabilan ekonomi yang terjadi di wilayah Catalonia, karena banyaknya investor yang mencabut investasi mereka dari wilayah Catalonia.

dalam sosialnya, masyarakat catalonia mempunyai pandangan bahwasanya mereka berbeda dengan masyarakat Spanyol. hal ini bisa dilihat dari bahasa yang digunakan, lalu rata-rata wilayah-wilayah di Spanyol menggunakan bahasa dan memiliki budaya yang sama, sedangkan Catalonia dan Spanyol memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Serta mereka juga pada dasarnya sedang dalam tahap untuk memperjuangkan hak mereka untuk memilih dan menentukan wilayah mereka sendiri. hal ini mencakup hak untuk memperoleh menikmati dan menurunkan warisan kebudayaan serta penegasan akan hak bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan. Peran Media Massa juga penting dalam membangun citra publik terhadap isu ini.

dari segi politik, isu pemisahan ini memiliki dampak yang signifikan baik bagi politik domestik maupun internasional. dalam politik domestik, terjadi ketegangan antara pemerintah pusat di kota Madrid dengan pemerintah daerah catalonia. hari ini menimbulkan polarisasi politik di seluruh negeri dengan partai-partai di Spanyol yang menjadi pecah akibat dari krisis ini. terjadi juga gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat catalonia. dan akhirnya pemerintah Spanyol menganggap segala bentuk upaya untuk kemerdekaan Catalonia akan dianggap sebagai ancaman negara jika mengacu pada pasal 2 konstitusi Spanyol 1978. gerakan separatis semakin menyebar ketika pada 2017, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para penggelar aksi demonstrasi terhadap referendum.

selain itu, di sini juga berdampak ke tingkat regional, yang di mana jika Catalonia berhasil melakukan pemisahan diri, ini kan menjadi inspirasi ataupun penggerak terhadap gerakan separatis lain di Eropa seperti di Skotlandia dan Perancis yang dapat mengancam stabilitas politik yang ada di negara-negara Eropa. posisi Uni Eropa juga dipertanyakan karena Uni Eropa sebagai lembaga kuat, belum dapat mendukung integritas wilayah negara anggotanya, terlebih ditambahnya ada upaya untuk menjaga keseimbangan hak demokrasi dan melindungi keutuhan negara anggota.

Kesimpulan

Pemisahan diri Catalonia adalah isu yang rumit dan multidimensional, tanpa solusi yang mudah. Pentingnya dialog antara pemerintah Spanyol dan otoritas Catalonia sangat krusial untuk menghindari eskalasi konflik. Pendekatan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan stabilitas politik serta ekonomi menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Catalonia memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan, menyumbang sekitar 20% perekonomian nasional Spanyol. Namun, masyarakat Catalonia percaya bahwa kekayaan mereka dieksploitasi oleh pemerintah Spanyol, membuat mereka ingin merdeka. Masyarakat Catalonia juga memiliki identitas budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda dengan Spanyol. Ini meningkatkan sentiment nasionalistik dan keinginan untuk memisahkan diri, akan tetapi Pasal 155 Konstitusi Spanyol memberikan pemerintah pusat kekuasaan untuk merebut kendali institusi otonom jika dipandang mengganggu kepentingan publik Spanyol. Hal ini sering digunakan untuk membubarkan parlemen dan pemerintah lokal Catalonia, membuat upaya pemisahan sulit, dan ini merupakan bentuk penyelewengan Self-determinasi yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan dijamin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Piagam PBB (Pasal 1) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). kesimpulan, upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, identitas nasional, dan konstitusional. Namun, intervensi pemerintah Spanyol dan larangan resmi referendum membuat proses ini sangat kompleks dan belum terselesaikan.