Perlindungan Perempuan Shift Malam: Kepmenaker 224/2003 Perspektif Mubadalah

Transformasi Regulasi Ketenagakerjaan: Menuju Kebijakan Berbasis Risiko dan Keadilan Gender

Ilustrasi kerja freelance shift malam hari . Gambar diambil di Bento Kopi, Antirogo, Kab. Jember

Regulasi perlindungan pekerja perempuan di Indonesia, khususnya Kepmenaker 224/2003, menghadapi ujian multidimensi di tengah transformasi digital dan dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan penurunan partisipasi pekerja perempuan di sektor manufaktur 24 jam sebesar 15-20% sejak 2015, padahal sektor ini menyumbang 27% PDB nasional1. Penelitian SMERU Research Institute (2022) mengungkap akar masalahnya: regulasi berbasis gender yang dianggap protektif justru memperkuat segregasi okupasional dan glass ceiling di industri strategis. Studi Komnas Perempuan (2021) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan peningkatan 34% pekerja perempuan yang beralih ke sektor informal minim perlindungan. Dalam konteks inilah perspektif mubadalah (kesalingan) dan hukum progresif hadir sebagai alternatif solutif untuk mereformulasi kebijakan yang responsif gender dan berkeadilan substantif.

Kritik terhadap Pendekatan Proteksionis

Kepmenaker 224/2003, yang melarang pekerja perempuan bekerja pada shift malam kecuali dengan persyaratan ketat, mencerminkan paradigma paternalistik yang mengabaikan kompleksitas relasi gender dalam ekonomi modern. Analisis Suryakusuma (2019) terhadap konsep State Ibuism mengungkap bagaimana regulasi ini berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab domestik utama, sekaligus membatasi mobilitas ekonomi mereka. Data Lembaga Demografi UI (2023) memperlihatkan dampak nyata: kesenjangan upah gender di industri 24 jam mencapai 23%, lebih tinggi 8% dibandingkan sektor konvensional. Studi kasus di Yogyakarta (Subhan, 2022) menemukan fenomena silent resistance di kalangan pekerja perempuan melalui pembentukan komunitas night shift sisters untuk saling mendukung menghadapi tekanan kerja. Kritik feminis Muslim seperti Husein Muhammad (2020) menegaskan bahwa konsep "perlindungan" dalam Islam harus dimaknai sebagai penguatan kapasitas, bukan pembatasan otonomi.

Dampak Fisiologis dan Psikososial

Kebijakan pembatasan jam kerja berbasis gender pada Kepmenaker 224/2003 tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan sistemik. Meta-analisis Journal of Occupational Health (2024) terhadap 1.203 kasus di Asia Tenggara membuktikan bahwa pekerja perempuan yang dipaksa beralih ke sektor informal mengalami peningkatan 45% risiko gangguan sirkadian akibat jam kerja tidak teratur. Di Indonesia, 54% pekerja perempuan sektor kesehatan melaporkan gejala shift work sleep disorder selama Ramadhan, sementara 29% mengalami gangguan menstruasi (SMERU, 2022). Teori allostatic load McEwen (2020) menjelaskan akumulasi stres fisiologis ini sebagai konsekuensi triple burden: tanggung jawab kerja, domestik, dan ibadah selama puasa. Studi longitudinal UI (2023) mengonfirmasi bahwa 68% pekerja perempuan di industri 24 jam mengalami penurunan produktivitas 23% akibat kelelahan kronis.

Reformulasi Berbasis Risiko dan Mubadalah

Transformasi paradigma perlindungan pekerja perempuan memerlukan pendekatan berbasis risiko yang universal dan responsif gender. Model Islamic Gender Mainstreaming yang diusulkan Dzuhayatin (2023) mengintegrasikan prinsip maqashid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan standar ketenagakerjaan internasional. Rekomendasi ILO (2022) tentang digital transformation in labor protection menyarankan implementasi AI-based fatigue monitoring dan flexible furlough system selama Ramadhan untuk mengurangi beban kerja tanpa mengurangi upah. Data Bank Dunia (2023) menunjukkan perusahaan yang mengadopsi kebijakan inklusif mengalami peningkatan produktivitas 27% dan penurunan turnover 35%. Di tingkat operasional, integrasi teknologi seperti big data analytics untuk memetakan risiko kerja dan sistem transportasi aman 24 jam menjadi prasyarat utama (Kemnaker, 2023).

Implementasi dan Harmonisasi Regulasi

Harmonisasi regulasi ketenagakerjaan progresif membutuhkan sinergi multidimensi. Analisis Mahfud MD (2023) terhadap politik hukum Indonesia menekankan perlunya revisi UU Ketenagakerjaan yang mengakomodasi prinsip universal design dan gender-responsive budgeting. Pengalaman Singapura dengan Ramadan Workforce Guidelines (2023) patut diadopsi, khususnya dalam hal insentif transportasi dan konseling kesehatan mental. Rekomendasi APINDO (2023) tentang insentif fiskal bagi perusahaan yang menerapkan standar ketenagakerjaan universal perlu diintegrasikan dengan program Ramadan health voucher untuk akses gizi dan kebugaran. Studi McKinsey (2023) merekomendasikan pembentukan gender audit committee independen yang dilengkapi blockchain technology untuk memastikan transparansi implementasi kebijakan.

Transformasi regulasi perlindungan pekerja perempuan Indonesia bukan sekadar revisi teknis, melainkan rekonstruksi paradigmatik yang menyinergikan keadilan gender, prinsip kesalingan (mubadalah), dan inovasi digital. Data empiris dari 15 tahun implementasi Kepmenaker 224/2003 membuktikan bahwa pendekatan proteksionis telah usang dan kontraproduktif. Solusi ke depan harus berbasis tiga pilar: (1) regulasi berbasis risiko yang universal, (2) infrastruktur pendukung berbasis teknologi, dan (3) penguatan kapasitas melalui pendidikan literasi finansial-digital. Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo (2009), hukum progresif hanya akan bermakna ketika mampu menjadi instrumen pembebasan, bukan alat kontrol yang membelenggu

---------------------

Referensi :

Mulia, Siti Musdah. (2019). "Kesetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan: Perspektif Islam." Jurnal Perempuan, 24(1), 23-35.

Muhammad, Husein. (2020). "Fiqh Perempuan Kontemporer: Perspektif Keadilan Gender dalam Isu-isu Ketenagakerjaan." Journal of Islamic Law Studies, 3(2), 145-160.]

Rahardjo, Satjipto. (2009). "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia." Genta Publishing.

Irianto, Sulistyowati. (2017). "Pluralisme Hukum dan Isu Gender dalam Pembangunan Hukum di Indonesia." Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Radbruch, Gustav. (2006). "Legal Philosophy." The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, 43-224.]

Badan Pusat Statistik. (2022). "Statistik Ketenagakerjaan Indonesia: Analisis Gender 2017-2022."

Komnas Perempuan. (2021). "Laporan Penelitian: Dampak Regulasi Berbasis Gender terhadap Akses Ekonomi Perempuan."

Suryakusuma, Julia. (2019). "State Ibuism Revisited: Political Economy of Gender Relations in Contemporary Indonesia." Journal of Gender Studies, 28(4), 445-460.]

SMERU Research Institute. (2022). "Gender-based Occupational Segregation in Indonesian Labor Market: A Structural Analysis."

Lembaga Demografi UI. (2023). "Tren Kesenjangan Upah Gender di Indonesia: Analisis Sektor Industri 2015-2022."

Abdullah, Taufik. (2021). "Transformasi Budaya Kerja dan Mobilitas Sosial Perempuan Indonesia." Jurnal Sosiologi Indonesia, 16(2), 78-95.]

Muhammad, Husein. (2021). "Reinterpretasi Konsep Perlindungan dalam Fiqh Perempuan Kontemporer." Journal of Islamic Law Studies, 4(1), 67-82.

Subhan, Zaitunah. (2022). "Fiqh Sosial dan Transformasi Kebijakan Gender di Indonesia." Jurnal Perempuan dan Hukum, 15(2), 234-251.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2023). "Islamic Gender Mainstreaming: Bridging Religious Values and Modern Labor Standards." International Journal of Gender Studies, 18(3), 312-328.]

Mahfud MD. (2023). "Politik Hukum Ketenagakerjaan: Menuju Regulasi Progresif dan Berkeadilan." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 1-22.

(2022). "Digital Transformation in Labor Protection: Best Practices and Implementation Guidelines."

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). "Roadmap Transformasi Digital Pengawasan Ketenagakerjaan 2024-2029."]

World Bank. (2023). "Gender-Inclusive Labor Policies and Business Performance in Emerging Economies."

McKinsey Global Institute. (2023). "The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Indonesia."

(2023). "Position Paper: Transformasi Regulasi Ketenagakerjaan di Era Digital."

Kementerian Keuangan RI. (2023). "Kajian Insentif Fiskal untuk Mendukung Implementasi Standar Ketenagakerjaan Universal."]