Brebes dalam Peristiwa 3 Daerah

Pabrik Gula Jatibarang. Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/PG_Jatibarang_1957%281%29.jpg

Pembahasan mengenai konflik pasca-kemerdekaan Indonesia telah banyak bertebaran, terlebih lagi yang membahas tentang politikal ideologi komunis serta gerakan-gerakannya yang berimbas pada kestabilan kondisi sosial di Indonesia. Akan tetapi, bahasan yang memuat tentang konflik yang terjadi di Brebes, daerah yang terkenal sebagai penghasil bawang merah dan telur asin ini masih sempit dan belum banyak orang tahu. Beruntunglah, Anton Lucas tertarik pada bahasan ini dan mengangkatnya sebagai topik penelitiannya. Pada tulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan sedikit coretan kisah tentang posisi Brebes dalam Peristiwa Tiga Daerah.

Pabrik Gula Peninggalan Belanda di Kecamatan Jatibarang, Kab. Brebes. Sumber: https://jatibarang.brebeskab.go.id/wp-content/uploads/2021/03/pabrik-gula.jpg

Brebes merupakan kabupaten yang terkenal sebagai penghasil bawang merah dan telur asinnya, sekaligus sebagai kota perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat di bagian utara pulau Jawa. Memiliki wilayah seluas 1.769,62 km dan 17 kecamatan yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kota dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Cirebon dan Kuningan (Provinsi Jawa Barat) di sebelah barat, dan Kabupaten Banyumas dan Cilacap di sebelah selatan. Brebes merupakan kabupaten terluas setelah Kabupaten Cilacap.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah digaungkan dan kabar tentang itu telah tersebar luas, akar penjajahan Jepang dan Belanda di Indonesia perlahan mulai tercabut. Pergerakan-pergerakan sosial untuk membenahi kemasyarakatan dan keadaan ekonomi gencar dilakukan. Tuntutan perubahan sistem dan nasib sosial masyarakat aktif bergerak hingga menimbulkan konflik perbedaan golongan dan nasib diri. Peristiwa Tiga Daerah yang pernah terjadi pada awal revolusi kemerdekaan Indonesia termasuk dalam gerakan sosial-ekonomi dan merupakan peristiwa yang berhubungan dengan revolusi sosial.

Peristiwa Tiga Daerah

Peristiwa Tiga Daerah melibatkan tiga daerah sesuai sebutannya yang berada dalam satu Karesidenan Pekalongan, yaitu Kabupaten Brebes, Kota & Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Peristiwa ini dapat juga disebut sebagai revolusi di tiga daerah . Peristiwa ini terpusat di wilayah Tegal, tetapi juga menjalar di daerah Brebes dan Pemalang sebagai daerah yang berdekatan dan merupakan satu wilayah Karesidenan Pekalongan. Namun, dalam kesempatan kali ini akan lebih condong pada pembahasan peristiwa yang terjadi di Brebes selama Peristiwa Tiga Daerah berlangsung dari bulan Oktober 1945 hingga diberantas oleh pemerintah pada Desember 1945 sampai keadaan benar-benar pulih pada bulan Februari 1946 .

Awal terjadinya Peristiwa Tiga Daerah ini dapat disebut karena usaha yang dilakukan oleh rakyat lapisan bawah dari golongan Islam, sosialis dan komunis yang merasa tertindas yang bergerak melakukan gerakan pemberhentian pangreh praja (pamong praja) dan pejabat-pejabat pemerintah di beberapa tempat pada tanggal 8 Oktober 1945 , sekitar tiga bulan pasca-proklamasi kemerdekaan. Pejabat daerah, seperti lurah, camat, wedana, bupati, dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya didatangi tempatnya secara beramai-ramai oleh sekumpulan rakyat kalangan bawah, kemudian para pejabat yang menjadi sasaran ditangkap untuk kemudian diadili (Aman, 2014). Rakyat menyasar pejabat-pejabat pemerintahan tersebut karena dipandang menjadi penyebab penderitaan rakyat dan menjadi kaki tangan bawahan pemerintah koloni Belanda dan imperial Jepang sebelum proklamasi kemerdekaan.

Peran Brebes dalam Peristiwa Tiga Daerah

Menurut Aman (2014), kericuhan yang terjadi di Kabupaten Brebes terjadi di daerah Banjaratma, sedangkan berdasarkan buku Komunisme di Indonesia Jilid 1 disebutkan bahwa kekerasan di Brebes pertama kali terjadi di Kawedanan Tanjung. Orang-orang yang menjabat sebagai perangkat pemerintah, pangreh praja (pamong praja) maupun yang bekerja sebagai pengawas pabrik gula dan kumiai (pengumpul padi) menjadi sasaran massa yang nanti ditangkap dan didombreng dengan leher diberi kalung padi. Terjadi pencurian dan penjarahan hasil panen serta pembakaran-pembakaran oleh massa. Berbagai pertentangan, konflik, dan pertikaian terjadi selama bulan Oktober 1945. Bupati Brebes, Sarimin Reksadihardja dan sejumlah perangkat pemerintahan lainnya ditangkap dan dibawa ke suatu tempat di Tegal Selatan pada malam hari tanggal 18 Oktober. Jalannya pemerintahan pun berhenti dan mengalami status quo.

Dalam status kekosongan pemerintahan itu, datang Subandi Widarta yang merupakan tokoh PKI ilegal. Widarta kerap kali berpindah tempat dari Surabaya merantau ke Sumatera, lalu kembali lagi ke Surabaya karena mendapat masalah dengan Belanda di tempat kerjanya Bataafsche Petroleum Maatschappij di Lubuklinggau pada tahun 1936, kemudian terpilih menjadi pemimpin bagi komunitas komunisnya pada 1943 menggantikan kawannya, Pamudji. Widarta menyebarkan dan menghimpun paham komunis dengan gerakan bawah tanah di utara Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan. Kedatangan Widarta bertepatan dengan terjadinya kekacauan di tiga daerah Karesidenan Pekalongan (Brebes, Tegal, dan Pemalang). Ia mendirikan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP-3D) yang diketuai oleh Sukirman dan Suwignya yang nantinya organisasi tersebut menjadi penggerak utama Peristiwa Tiga Daerah.

Dengan berlangsungnya kekacauan yang disebabkan oleh penderitaan rakyat di wilayah Karesidenan Pekalongan, GBP-3D yang menjadi instrument gerak masyarakat revolusioner melakukan pergantian posisi pejabat yang berada di pemerintahan dengan orang-orang yang dianggap cocok menjadi pemimpin daerahnya. Telah disebutkan sebelumnya, Sarimin Reksadihardja sebagai Bupati Brebes diculik dan dibawa oleh kelompok revolusioner yang menyebabkan macetnya pemerintahan di Brebes. Haji Syatori yang memiliki latar belakang sebagai pemuka agama Islam ditunjuk untuk menggantikan posisi bupati sebelumnya. Haji Syatori ditunjuk sebagai instrumen relasi antara golongan revolusioner kiri dengan golongan islam nasionalis.

Pengangkatan pejabat dan pangreh praja, dan pembentukan lembaga pemerintahan baru dilakukan untuk menggerakkan roda pemerintahan. Berdasarkan buku Sejarah Kabupaten Brebes (2011), selain Haji Syatori yang ditunjuk oleh rakyat untuk menjadi Bupati Brebes, ada juga Sujak Sastrawiyata yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala Inspeksi Pendidikan Kabupaten Brebes menjadi patihnya. Menurut Aman (2014), ketika kabar perintah bebas tugas untuk para pejabat pemerintah (wedana dan camat) dari Brebes di Bumiayu datang, wedana dan para camat yang menjabat saat itu langsung menanggalkan jabatannya. Jadi, pergantian posisi jabatan pemerintahan daerah Bumiayu dilakukan tanpa kericuhan.

KNI yang tidak dapat bertugas dengan baik digantikan dengan pembentukan Badan Pekerja oleh K. Mijaya yang ditugaskan untuk mengurusi permasalahan harian pemerintah. Bekas rumah Asisten Residen Brebes yang sejak pemerintahan bala tentara Jepang dijadikan Ken Yakusho (Kantor Kabupaten) diubah menjadi pusat kegiatan pemberian penerangan, indoktrinasi dan informasi bagi rakyat dari GBP-3D, dan rumah dinas Bupati dijadikan pusat kegiatan Badan Pekerja untuk melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan jabatan dari rakyat yang dianggap cocok (dirasa dapat dipercaya dan bukan merupakan kaki tangan penjajah) juga dilakukan di lain posisi, seperti Wedana, Camat, dan Lurah yang diisi oleh orang-orang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru. Namun pengangkatan tersebut pastinya tidak menilik dan mempertimbangkan dari kesanggupan dan kemampuan orang yang ditunjuk, sama halnya terjadi pada seorang petugas pengairan yang menjadi pemimpin markas kepolisian.

Penggantian posisi perangkat pemerintahan dengan sembarang orang memicu masalah baru di masyarakat. Konflik sosial di masyarakat yang dasarnya dari kebencian dan balas dendam atas nasib yang didapat kelompok revolusioner (kiri) mulai terjadi karena kekosongan pemangku kebijakan masyarakat yang digantikan oleh orang-orang yang dipilih. Rencana pembunuhan massal dengan dalih perintah kinrohosi (kerja bakti paksa) di lapangan sepak bola Karang Birahi untuk mengumpulkan para pegawai negeri (priyayi) pernah dilakukan, tetapi digagalkan oleh suara tembakan yang membuat semua pegawai yang sudah berkumpul langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Peristiwa lainnya adalah upaya penyerangan rumah penjara dengan tujuan membebaskan para napi secara paksa dari sekumpulan pasukan yang membawa bambu runcing yang berasal dari Tegal dan Brebes. Namun, upaya tersebut menuai kegagalan ketika di depan gardu listrik Aniem (PLN) Brebes.

Di daerah lain juga banyak terjadi kekacauan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sachjani atau juga dikenal dengan julukan Kutil di daerah Talang (Kewedanan Adiwerna) malah menjadi bagian yang paling disorot dalam Peristiwa Tiga Daerah. Ia menjadi algojo di sana karena telah mengeksekusi banyak orang dan pada awal bulan Desember 1945, ia berhasil ditangkap TKR dan dijebloskan ke penjara. Pada tanggal 21 Oktober 1946, atas keputusan Pengadilan Pekalongan menimbang tindakan-tindakan yang telah dilakukan Sachyani (Kutil), ia dijatuhi hukuman mati.

Berakhirnya Peristiwa Tiga Daerah

Berakhirnya Peristiwa Tiga Daerah diawali dengan mengirim Sayuti Melik sebagai perantara untuk mengadakan perundingan antara pemerintah dengan masyarakat revolusioner di sana. Letnan Kolonel Kyai Haji Iskandar Idris sebagai Komandan Rsimen XVII juga menyertai peran penumpasan Peristiwa Tiga Daerah ini. Dengan ditangkapnya Sachyani (Kutil) dan para tokoh lainnya, gerakan ini dapat mulai dinetralisir. Golongan Islam beserta para ulama juga memberi andil dalam berakhirnya Peristiwa Tiga Daerah. Golongan Islam yang semula mendukung gerakan ini, merasa bahwa gerakan ini mulai menuai penyimpangan dengan tindakan ekstrem-radikal yang dilakukan oleh golongan kiri. Oleh karena itu, ketika pemerintahan revolusioner telah berdiri pada tanggal 11 Desember 1945, golongan Islam malah menuntut pembubaran pemerintahan revolusioner tersebut pada tanggal 13 Desember 1945.

Pada bulan Februari 1946, suasana pemerintahan dan masyarakat telah pulih dan terkendali. Peristiwa Tiga Daerah tidak hanya menyangkut kerugian material atas fasilitas-fasilitas yang ada di pabrik dan di masyarakat, tetapi juga terdapat banyak pihak menjadi korban yang disebabkan adanya rasa ketidakadilan, dendam, dan tidak sesuainya tatanan pemerintahan dan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat golongan bawah di wilayahnya masing-masing.

Daftar Referensi

Aman. Kedudukan Ulama, Umat Islam, dan Kemunculan Haluan Kiri dalam Revolusi Sosial di Kabupaten Brebes 1945. Jurnal Istoria, Vol. 10, No. 1, (2014).

Diskominfotik Kabupaten Brebes 2020. (2020). Brebes dalam Data 2019. Brebes: Dinkominfotik Kabupaten Brebes.

Djamhari, Saleh As’ad, dkk. (2009). Komunisme di Indonesia Jilid 1: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948). Jakarta: Pusjarah TNI bekerja sama dengan Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB).

Lucas, Anton. (2019). Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi. Yogyakarta: Media Pressindo.

Matanasi, Petrik. (2019). Dombreng: Cara Rakyat Mempermalukan Pejabat Korup dan Menyebalkan. Online: https://tirto.id/dombreng-cara-rakyat-mempermalukan-pejabat-korup-dan-menyebalkan-eiCv

Munsi, Hardiyanti. (2016). Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis. Jurnal Etnosia. Vol. 1, No. 1, (2016): 30-43

Subarkah, Muhammad. (2020). Revolusi Tiga Daerah: Rusuh Kaum Kiri di Awal Kemerdekaan. Online: https://www.republika.co.id/berita/qhakli385/revolusi-tiga-daerah-rusuh-kaum-kiri-di-awal-kemerdekaan/

Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2011. (2011). Sejarah Kabupaten Brebes. Brebes.

Triyana, Bonnie. (2017). Anton Lucas dan Cerita Kutilnya. Online: https://historia.id/politik/articles/anton-lucas-dan-cerita-kutilnya-D8e9p/page/1

Wijanarto. (2020). Widarta: Tokoh PKI dalam Peristiwa Tiga Daerah yang Terlupakan. Online: https://tirto.id/widarta-tokoh-pki-dalam-peristiwa-tiga-daerah-yang-terlupakan-ex61

________. (2020). Sumber Arsip Lokal Revolusi 1945: Catatan dari Mohammad Nuh. Jurnal Sejarah. Vol. 3, No. 1, ( 2020): 87-94