Mampukah Akademisi Menyelesaikan Krisis Politik Indonesia Saat Ini?

Mahasiswa Surabaya melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait isu-isu kebijakan pemerintah. Foto: Mazidah Nur Ifanti, Dokumentasi Pribadi.

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah berhadapan dengan tantangan politik yang cukup rumit. Krisis politik ini tidak hanya mengancam kestabilan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Ketidakstabilan dalam partai politik, polarisasi sosial, dan kemunduran kualitas demokrasi menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran para akademisi sebagai sumber wawasan, pengkritik kebijakan, dan penengah yang dapat membantu mengurai kerumitan permasalahan politik yang sedang dialami Indonesia.

Panggilan kepada para akademisi untuk berperan aktif dalam menangani krisis ini muncul karena kemampuan mereka dalam menganalisis dan memberikan solusi berdasarkan data serta penelitian. Melalui pendekatan ilmiah, akademisi dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang netral dan objektif, sekaligus membantu menjalin komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi publik. Diharapkan para akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian kebijakan yang menyeluruh, peningkatan literasi politik, serta advokasi yang berfokus pada keadilan. Kontribusi mereka diharapkan tidak hanya dapat membantu meredakan krisis politik yang sedang terjadi, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi di Indonesia.

Akar Masalah Krisis Politik di Indonesia

Untuk memahami kondisi politik yang sedang berlangsung, penting untuk menggali akar permasalahannya dengan lebih mendalam. Berikut adalah beberapa faktor yang dianggap sebagai pemicu utama krisis politik di Indonesia:

Korupsi tetap menjadi masalah utama dalam pemerintahan di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Praktik korupsi yang merajalela menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Hal ini merusak integritas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik serta menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Penggunaan politik identitas, terutama selama masa pemilihan umum, telah memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Identitas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) sering dijadikan alat politik untuk menarik dukungan, yang akhirnya menciptakan perpecahan antar kelompok masyarakat dan mengurangi rasa persatuan.

Campur tangan kekuatan elit politik dalam proses demokrasi telah menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ini dapat terlihat dari praktik-praktik seperti pengurangan transparansi dalam pemilihan umum, pengaruh oligarki dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Kehadiran teknologi digital dan media sosial memberikan dampak signifikan terhadap proses demokrasi. Disinformasi dan berita palsu semakin mudah menyebar, sehingga mengaburkan kebenaran dan memengaruhi preferensi politik masyarakat secara negatif.

Ketidakstabilan ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19 dan kondisi global yang tidak menentu, telah mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah.

Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan, termasuk deforestasi, polusi udara, dan perubahan iklim. Masalah-masalah lingkungan ini seringkali tidak ditangani dengan efektif oleh pemerintah, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat dan menciptakan ketegangan antara aktivis lingkungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam eksploitasi sumber daya alam.

Akademisi memainkan peran krusial dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi krisis politik yang sedang berlangsung. Pertama, mereka dapat melakukan penelitian kebijakan yang berbasis data untuk memberikan masukan yang konkret dan berfokus pada kepentingan publik. Dengan penelitian yang objektif, akademisi mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan menawarkan solusi yang relevan. Sebagai contoh, penelitian tentang distribusi sumber daya publik dan kebijakan ekonomi dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Kedua, akademisi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat melalui edukasi, diskusi publik, dan penyuluhan. Dengan pemahaman politik yang baik, masyarakat akan lebih terlibat dalam proses politik, mampu menilai kebijakan secara kritis, dan menghindari dampak negatif dari politik identitas. Tingkat literasi politik yang tinggi di kalangan masyarakat akan memperkuat demokrasi pada tingkat dasar dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

Selain itu, akademisi juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang objektif antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan yang berbasis data dan fakta, akademisi dapat menjelaskan kebijakan pemerintah secara transparan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dan didukung. Dengan kemampuan analisis yang kritis dan ilmiah, akademisi mampu mengadvokasi kebijakan yang mendukung kepentingan publik. Mereka dapat mengkritisi kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta mendorong munculnya alternatif kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Di tengah kondisi politik yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok, peran akademisi sebagai penjaga moral dan penggerak perubahan menjadi sangat penting.

Dalam upaya mereka untuk membantu mengatasi krisis politik, akademisi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Independensi akademisi sering kali mendapat tekanan dari kelompok politik atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, yang dapat mengganggu objektivitas dan keberanian akademisi dalam menyampaikan pandangan yang kritis. Tekanan ini bisa berupa intervensi langsung terhadap penelitian akademis atau pembatasan akses informasi yang diperlukan untuk penelitian. Selain itu, akademisi juga sering menemui resistensi dari kelompok masyarakat yang mungkin tidak menerima pandangan atau hasil penelitian mereka. Ini terutama terjadi pada isu-isu yang dianggap kontroversial atau bertentangan dengan pandangan mayoritas. Dalam situasi seperti ini, akademisi harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah dan etika dalam menyampaikan pandangan mereka.

Saat ini, Indonesia tengah mengalami polikrisis, yaitu kondisi krisis politik yang melibatkan berbagai masalah multidimensional, mulai dari penurunan nilai-nilai demokrasi, disrupsi digital, krisis lingkungan, hingga penurunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para akademisi di perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan polikrisis ini dengan menanamkan kembali nilai-nilai demokrasi yang mulai pudar di Indonesia. "Menjadi tugas penting bagi para akademisi saat ini untuk merangkul kembali demokrasi dalam berbagai sektor kehidupan. Mendemokratisasi berarti mengurangi konsentrasi kekuasaan dan mendorong individu untuk memiliki kekuasaan dalam menentukan keinginannya sendiri," ungkap Guru Besar Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Suharko, S.Sos., M.Si., dalam pidato orasi ilmiah di acara Dies FISIPOL UGM.

Selaras dengan Prof. Suharko, Pakar Sosiologi Politik UGM Dr. Arie Sudjito menekankan pentingnya Politik Emansipasi, yaitu politik yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Dr. Arie menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses politik agar mereka memiliki kepedulian terhadap dinamika politik yang terjadi. "Supaya masyarakat tidak acuh ketika terjadi pelanggaran politik," jelas Arie. Ia menyoroti bahwa pemilu yang baru saja berlalu menunjukkan pentingnya penguatan demokrasi yang tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan keterlibatan aktif para akademisi serta dukungan masyarakat, Indonesia memiliki harapan besar untuk keluar dari krisis politik yang melanda. Keterlibatan akademisi dalam memperkuat demokrasi, mempromosikan nilai-nilai inklusif, serta memberikan alternatif kebijakan yang berpihak pada masyarakat sangat penting dalam upaya memperbaiki sistem politik saat ini. Peran akademisi sebagai penjaga moral bangsa diharapkan mampu mendorong perubahan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia. Ini bukan hanya demi terciptanya stabilitas politik, tetapi juga demi membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan.