Pasien Rumah Sakit Keluhkan Sistem Jual Beli Nomor Antrean BPJS oleh Oknum Calo.

CIREBON - Fasilitas jaminan kesehatan nasional atau yang biasa di kenal BPJS selain membuat masyarakat merasa nyaman dengan jaminan kesehatan tapi di sisi lain masyarakat merasa resah pasalnya fasilitas yang di sediakan oleh Rumah Sakit harus di batas bahkan ada yang jual beli nomor antrean khusus pasien BPJS.

Setiap hari rumah sakit yang telah berkerjasama dengan BPJS hanya membatasi lima pasien yang menggunakan fasilitas BPJS, hal itu membuat masyarakat berlomba - lomba untuk mendapatkan nomor antrean pendaftaran lebih awal khawatir tidak kebagian jatah pengobatan atau terapi dan lain sebagainya.

PYI perempuan (30) warga Kecamatan Mundu salah satu pasien yang masih menjalani perawatan khusus atau terapi, harus merogoh kocek tambahan untuk membeli nomor antrean yang di tawarkan oleh sejumlah oknum calo di Rs Permata Cirebon.

"Untuk mendapatkan nomor antrean dari 1 - 15 harus membelinya dengan seharga 100rb, kemudian kalo di atas nomor 40,di hargai sebesar 50 rb, bahkan harga itu berubah - rubah tergantung kita bisa nawar atau tidak" katanya

Menurutnya,oknum calo itu berjumlah kurang lebih sekitar 5 orang di duga berkerjasama dengan bagian informasi, dan sudah berada di lokasi ketika satu jam sebelum loket nomor antrean di buka, 

Meskipun masih pagi,kata dia, tapi nomor urut antrean sudah mencapai di angka ratusan,

"Jadi kalo ada pasien yang membutuhkan dokter di jadwal pagi jam 9, ya harus datang sekitar pukul 04.00 dinihari, kalo lewat jam segituh ya udah gak kebagian jatah dokter, dan harus pakai biaya umum" jelasnya.

Dia sangat menyayangkan maraknya oknum calo yang memperjual belikan nomor antrean pasien BPJS, "jelas membuat resah,kasihan warga yang ingin atau membutuhkan perawatan rumah sakit tapi harus di persulit lagi dengan adanya jual beli nomor antrean"ungkapnya.

Sementara itu, Rusdy kepala bagian Humas Rs Permata saat di konfirmasi mengatakan, dia mengakui memang ada orang yang manfaatin itu, sebagai tenaga jasa yang membantu para pasien dan berasal dari kader - kader BPJS maupun Desa (Pkk.red).

"Sejauh ini memang saya sering mendengar adanya praktik -  praktik calo, tapi tidak bisa di katakan calo karena mereka berasal dari kader yang membantu pasien dan tidak menarif biaya" katanya.

Meski demikian, penjelasan yang di utarakan oleh bagian Humas tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian ril di lapangan, pasalnya hingga saat ini praktik - praktik tersebut masih marak yang di lakukan oleh sejumlah oknum demi untuk mendapatkan uang tambahan.