Direktur Jenderal HAM: Pemilihan HAM, Debat Resmi Perdana Calon Presiden Tepat

Media Center Kementerian Hukum dan HAM
Kanal Resmi Pemberitaan Unit Kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikelola oleh tim Media Center Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Konten dari Pengguna
13 Desember 2023 12:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Media Center Kementerian Hukum dan HAM tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Media dialog “BedaHAM : Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” digelar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2023. (Foto: Kemenkumham)
zoom-in-whitePerbesar
Media dialog “BedaHAM : Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” digelar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2023. (Foto: Kemenkumham)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Jakarta-Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, mengapresiasi pemilihan HAM sebagai salah satu tema pada debat resmi perdana calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
ADVERTISEMENT
Menurut Dhahana, masuknya HAM dalam tema debat perdana menunjukan KPU RI selaku penyelenggara pemilu memprioritaskan HAM. Sebagai poin penting dalam proses kepemimpinan politik bangsa ke depan.
“Pemilihan HAM sebagai salah satu tema dalam debat perdana calon presiden ini kami pandang tepat. Karena HAM sedemikian pula hukum merupakan fondasi penting dalam tata Kelola negara yang demokratis,” ujar Dhahana.
Direktur Jenderal HAM juga menyinggung mengenai jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas jelang debat pertama. Merujuk hasil jajak pendapat litbang Kompas pada 7-9 Desember 2023, HAM menduduki posisi ketiga yang diharapkan para responden untuk dibahas dalam debat capres perdana.
Ada pun besaran responden yang memilih HAM dalam pembahasan debat capres ini ada di 9,6 %. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang hukum (4,1%) maupun penguatan demokrasi (3,4%).
ADVERTISEMENT
“Angka ini tampaknya dapat menjadi indikator adanya lapisan masyarakat yang memandang penting HAM dalam konteks tata kelola bernegara yang demokratis. Yang kami tidak duga, pembahasan terkait HAM lebih diminati bahkan ketimbang hukum maupun penguatan demokrasi,” ungkap Dhahana.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM mengaku pihaknya telah membangun dialog dengan KPU RI terkait pentingnya mengedepankan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurut Dhahana, KPU RI memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan pemilu yang ramah HAM.
“Bahkan dalam diskusi november lalu, Komisioner KPU RI Pak Idham Holik menyatakan jika pemilu tanpa HAM, maka punya potensi pemilunya bermasalah. Ini menunjukan bahwa KPU RI memandang pentingnya mengedepankan HAM dalam pelaksanaan pemilu,” ujar Dhahana.
Berbicara mengenai debat yang digelar tadi malam oleh KPU RI, Direktur Jenderal HAM menyatakan para calon presiden merupakan putra-putra terbaik bangsa.
ADVERTISEMENT
“Harapan kami, program-program di bidang HAM yang telah berjalan dengan baik seperti RANHAM dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat terus dilaksanakan sehingga kesadaran para pemangku kebijakan tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai HAM dapat terus meningkat ke depan,” pungkasnya.
(Erton)