Direktur Jenderal HAM : Pemilu Berkaitan Erat Dengan HAM

Media dialog “BedaHAM : Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” digelar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2023. (Foto: Kemenkumham)

Jakarta–Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki keterkaitan yang erat dengan HAM. Demikian disampaikan dalam acara media dialog “BedaHAM : Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” digelar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2023.

“Pemilu bukan hanya sebuah proses politik namun juga sebuah mekanisme mendasar yang melalui Pemilu terdapat hak asasi manusia yang dilaksanakan dan dilindungi,” kata Dhahana.

Merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Dhahana menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

“Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur bebas memilih yang setara,” terang Dhahana.

Kemenkum HAM melalui Direktorat Jenderal HAM telah membangun komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengedepankan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pemilu.

“Dari pertemuan kami dengan Pak Idham Holik Oktober silam, kami mengapresiasi KPU RI yang telah melakukan upaya-upaya untuk mengedepankan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pemilu,” ujar Dhahana.

Sejalan dengan semangat KPU, sambung Dhahana, Kemenkum HAM melalui Direktorat Jenderal HAM berinisiatif untuk mengkampanyekan Pemilu yang Ramah HAM.

“Dalam Rapat Dengar Kerja di Komisi III selasa lalu, Bapak Menteri Hukum dan HAM menegaskan pentingnya mendorong pemilu yang ramah HAM,” imbuhnya.

Salah satu yang perlu menjadi fokus bersama dalam mendorong pemilu yang ramah HAM adalah aksesibilitas dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan. Komitmen terhadap, kelompok rentan dalam pemilu, sambung Dhahana tidak hanya terkait hak untuk dipilih, tetapi juga termasuk hak pilih.

Selain itu, Dhahana memandang penting adanya penyampaian informasi kepada publik terkait dengan janji kampanye atau komitmen para timses masing-masing Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024 khususnya berkenaan dengan HAM.

“Sejalan dengan nota kesepahaman antara KemenkumHAM dan KPU RI, Kami di Direktorat Jenderal HAM menginisiasi pertemuan dengan Pak Idham Holik, dan para timses hari ini, dengan harapannya agar publik mendapatkan informasi terkait komitmen HAM dari masing- masing Capres dan Cawapres,” ungkap Dhahana.

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa Pemilu atau Pilpres 2024 tidak semata-mata hasil akhir.

“Tidak hanya semata-mata memilih atau dipilih. Melainkan, ada sistem Langsung Umum Bebas Rahasia. Kalau itu tidak bisa dilakukan akan dipertanyakan. Yang penting proses pemilu tidak cacat,” ungkapnya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji Firmantoro, dan Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra. (Foto: Kemenkumham)

Dalam diskusi, Todung Mulya Lubis menekankan kepemimpinan nasional yang kuat atau strong leader terkait Ramah HAM. Pemimpin Negara itu harus memiliki Audit HAM.

“Kita harus memiliki presiden memiliki Audit HAM. Apakah kita mau melakukan itu. Dan bila secara demokrasi substantif itu ada pada kewenangan KPU,” ujarnya.

“Saya ingin siapa pun jadi Presiden RI. Ia lolos dari Audit HAM,” tambahnya lagi.

Senada Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji Firmantoro. Ia menuturkan, bahwa Capres-Cawapres harus berkomitmen soal HAM.

Menurutnya, memang diperlukan sosok strong leader. Pasangan “AMIN” sudah memiliki itu.

“Enggak perlu khawatir bila Mas Anis terpilih. Kita yakin memiliki sensitivitas demokrasi,” jelasnya.

“Bisa menang dengan satu syarat demokrasi. Kira-kira begitu. Komitmen itu dinyalakan Capres-Cawapres kami. Kami memegang teguh HAM,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan ini, turut hadir dalam diskusi panel yaitu, Komisioner KPU RI Idham Holik, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, dan Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji Firmantoro.

Ada pun dari TKN Prabowo-Gibran berdasarkan informasi yang diterima Tim Humas Direktorat Jenderal HAM berhalangan hadir. Hal ini mengingatnya kegiatan rapat besar tim advokasi dan hukum TKN Prabowo-Gibran.

Erton dan Yos