Konsul Jenderal RI Davao City Bertemu Jubir Presiden Filipina

Media Center Kementerian Hukum dan HAM
Kanal Resmi Pemberitaan Unit Kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikelola oleh tim Media Center Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Konten dari Pengguna
16 Maret 2022 12:58 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Media Center Kementerian Hukum dan HAM tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Konsul Jenderal RI Davao City, Dicky Fabrian, bersama staf teknis Imigrasi, Galih Perdhana dan Minister Counsellor Penerangan & Sosial Budaya KBRI Manila, Teguh Wiwieko, bertemudengan Menteri Martin Andanar, juru bicara Presiden Filipina di Kantor Operasi Komunikasi Presiden di Manila, Selasa, 15 Maret 2022. (Foto: Ditjen Imigrasi Kemenkumham)
zoom-in-whitePerbesar
Konsul Jenderal RI Davao City, Dicky Fabrian, bersama staf teknis Imigrasi, Galih Perdhana dan Minister Counsellor Penerangan & Sosial Budaya KBRI Manila, Teguh Wiwieko, bertemudengan Menteri Martin Andanar, juru bicara Presiden Filipina di Kantor Operasi Komunikasi Presiden di Manila, Selasa, 15 Maret 2022. (Foto: Ditjen Imigrasi Kemenkumham)
ADVERTISEMENT
Oleh: Ahmad dan Yos Foto: Ditjen Imigrasi Kemenkumham
Konsul Jenderal RI Davao City, Dicky Fabrian, bersama staf teknis Imigrasi, Galih Perdhana dan Minister Counsellor Penerangan & Sosial Budaya KBRI Manila, Teguh Wiwieko, melakukan pertemuan dengan Menteri Martin Andanar, juru bicara Presiden Filipina di Kantor Operasi Komunikasi Presiden di Manila, Selasa, 15 Maret 2022
ADVERTISEMENT
Dalam pertemuan tersebut, Konsul Jenderal RI menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas penghargaan ’Kaanibng Bayan Award’ yang diberikan oleh Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.
“Melalui Komisi untuk Orang Filipina di Luar Negeri (Commissionon Filipinos Oversea) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna Laoly,” ungkap Konsul Jenderal RI Davao City, Dicky Fabrian, Rabu 16 Maret 2022.
‘Kaanibng Bayan Award’ adalah penghargaan oleh Pemerintah Filipina kepada figur individu maupun organisasi di luar negeri atas peran atau kontribusinya terhadap warga atau komunitas Filipina di luar negeri.
Hal tersebut, terkait dengan kebijakan keimigrasian yang diberlakukan kepada orang asing selama masa pandemi yang memberikan manfaat serta kemudahan bagi warga negara asing di Indonesia, tidak terkecuali warga negara Filipina.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya itu, Dicky Fabrian menambahkan, dalam pertemuan turut disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Filipina. Atas perhatian dan upayanya dalam menyelesaikan permasalahan legalitas status kewarganegaraan.
“Dan tinggal warga keturunan Indonesia di Mindanao,” ungkapnya.
Yakni melalui Departemen Kehakimannya, Pemerintah Filipina menerbitkan peraturan Department Circular No.026 tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan registrasi dan pemberian izin tinggal berupa special non immigrant visa/47 (a) (2) terhadap Warga Negara Indonesia(WNI)/Registered Indonesian Nationals (RINs).
Kerja Sama Program Konfirmasi Status Kewarganegaraan
Kerja sama antara Departemen Kehakiman Filipina dan KJRI Davao City, dengan asistensi UNHCR melalui program registrasi dan konfirmasi status kewarganegaraan terhadap warga keturunan Indonesia di Mindanao.
“Telah berhasil memberikan solusi permanen berupa penerbitan dokumen perjalanan RI (Paspor). Juga sekaligus izin tinggalnya,” ungkap Dicky Fabrian menjelaskan.
ADVERTISEMENT
“Hubungan baik kedua negara ini dapat terus berlangsung dan bahkan menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ucap Konsul Jenderal Dicky Fabrian lagi seraya berharap.
Turut dibahas dalam pertemuan tersebut, terkait rencana kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM RI keFilipina untuk bertemu mitra kerja Menteri Kehakiman dalam waktu dekat di Manila. Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut juga akan dimanfaatkan untuk bertemu dengan Presiden Duterte guna menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan ’Kaanibng Bayan’ yang diterima Menteri Hukum dan HAM.
Terkait hal tersebut, Menteri Andanar menyambut baik keinginan Menteri Hukum dan HAM bertemu dengan Presiden Duterte dan akan melakukan pengaturan lebih lanjut.