Dewan Minta Bupati Pamekasan Sanksi OPD Minim Realisasi Anggaran

Pamekasan, (Media Madura) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Mohammad Ali meminta, bupati untuk bertindak tegas terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang minim dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Untuk OPD yang molor terhadap pekerjaan maka Bupati harus memberikan teguran atau sanksi," katanya, Selasa (8/1/2018).

Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota komisi III DPRD Pamekasan ini menilai, di Pamekasan proyek fisik yang molor hampir terjadi setiap tahun.

"Tidak ada lagi alasan bagi OPD untuk tidak mempercepat realisasi anggarannya. Apalagi, APBD tahun 2019 sudah lama disahkan. Semuanya harus tuntas. Saya selaku wakil rakyat tidak mau dengar lagi molornya proyek," tambah Ali.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Pamekasan ini meminta, pemangku kebijakan yakni bupati untuk tegas terhadap kepala OPD dengan menerapkan reward and punishment. Misalnya, memberikan sanksi berupa pemecatan bagi kepala OPD yang programnya molor, begitu pula sebaliknya memberikan penghargaan bagi yang melaksanakan programnya dengan baik.

“Dengan demikian, maka OPD akan berlomba-lomba memperbaiki kinerjanya. OPD yang tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik, berarti dia tidak mampu menerjemahkan visi dan misi bupati," tegas politikus asal pantaibutara (Pantura) pamekasan ini.

Reporter: Ahmad Rifqi Editor : Zainol