Khofifah Inginkan PT Garam Jadi Stabilisator Harga

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati se-Madura memaparkan hasil rapat di aula kantor Pemkab Sampang, Senin (22/7/2019). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons soal menurunnya harga garam produksi petani lokal. Ia berharap PT Garam (Persero) menjadi stabilisator harga di saat penyerapan garam belum maksimal.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah usai rapat tertutup di aula kantor Pemkab Sampang. Pertemuan kali ini dihadiri Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Wakil Bupati Sumenep, dan perwakilan Pemkab Pamekasan, PT Garam, serta asosiasi petani garam.

"Seluruh petani garam di Jawa Timur khususnya Madura menyampaikan aspirasinya terkait harga yang mengalami penurunan drastis, ada harapan pertama mengenangi regulasi yang bisa dirubah yaitu PT Garam diharapkan menjadi stabilisator harga," ujar Khofifah memaparkan hasil rapat kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Oleh karena itu, kata Khofifah, harus ada penunjukan secara khusus apakah dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan untuk bisa memberikan penunjukan kepada PT garam sebagai stabilisator harga dan sebagai penyangga stok garam nasional.

Kemudian, Khofifah berharap Asosiasi Petani Garam untuk bisa memproteksi jika terjadi over suplay. Salah satunya dengan mengkaji Harga Dasar Garam (HDG) guna saling menguntungkan dengan perusahaan.

“Harga garam harus terproteksi seperti halnya petani mendapatkan subsidi pupuk, alsintan, dan seterusnya," imbuhnya.

Dirinya juga menginginkan ada data tunggal mengenai produksi garam dan impor garam. Pasalnya, produksi garam dari Madura sekitar 942 ribu ton. Kualitasnya pun terbilang sangat bagus karena kadar NaCl nya diatas 97 %.

"Dari jumlah yang sangat besar ini, harapannya kualitas garam industri di Madura semakin baik," harapnya.

Dalam kesempatan itu Direktur Operasi PT Garam, Hartono berjanji akan  semaksimal mungkin melakukan penyerapan garam rakyat. Ia menyampaikan, kuota penyerapan tahun ini sebanyak 75 ribu ton.

"Tahun ini kita tetap melakukan penyerapan, dari sisa penyertaan modal negara (PMN) kita maksimalkan untuk penyerapan garam rakyat," jelasnya.

Namun, pihaknya tetap akan mengkaji kualitas dan kuantitas garam yang diproduksi. Karena, menurutnya mekanisme pasar saat ini masih abu-abu. Sehingga keputusan ini bertujuan mencegah permasalahan baru untuk internal perusahaan.

"Kita sih kepingin mengangkat harga yang layak untuk rakyat, tapi mekanisme pasar yang abu-abu," paparnya.

Sekedar diketahui, harga garam petani saat ini sekitar Ro 400 hingga Rp 500 per kilogram.

Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam Jawa Timur (HMPG Jatim) Mohammad Hasan, menyampaikan anjloknya harga garam rakyat disebabkan keberadaan garam impor. Sehingga menyebabkan kelebihan stok garam produksi lokal belum terjual.

Disaat bersamaan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan impor garam pada 2018 sebesar 3,7 juta ton. Sementara untuk 2019, pemerintah mengalokasikan impor garam sebesar 2,7 juta ton.

"Inilah yang menyebabkan stagnasi penyerapan garam dan terjun bebasnya harga," terang Hasan.

Dia meminta pemerintah untuk membatasi impor garam dan mengutamakan penyerapan garam produksi lokal. Seharusnya pemerintah turun tangan dan melakukan penyerapan dengan harga layak. Hal ini sebagai upaya melindungi dan memberikan kepastian kepada petambak garam.

"Kami juga meminta pemerintah mengatur HPP garam rakyat yang sudah diusulkan yakni harga eceran terendah sebesar Rp 1500 per kilogram dan Rp tertinggi Rp 2000 per kilogram, kami menilai dari kondisi ini terjadi karena regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada nasib petambak garam," pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto

Editor      : Arif