Dilema Moral Ormas Keagamaan dalam Mendukung Eksploitasi Sumber Daya Alam

Ilustrasi Ormas Keagaaman dalam Pertambanga I Dok: Pribadi, Muhammad Abdul Aziz

Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan basis pengikut yang luas dan pengaruh moral yang kuat, ormas keagamaan seringkali menjadi aktor penting dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, termasuk dalam hal eksploitasi sumber daya alam (SDA). Namun, di balik keterlibatan mereka dalam proyek-proyek ekonomi besar seperti pertambangan dan perkebunan, terselip dilema moral yang sulit diabaikan. Bagaimana ormas keagamaan dapat mendukung eksploitasi SDA yang seringkali merusak lingkungan, sementara pada saat yang sama mereka diharapkan menjadi penjaga moralitas dan etika dalam kehidupan masyarakat?

Diskursus tentang keterlibatan agama dalam isu lingkungan, dalam beberapa literatur, diawali oleh asumsi Lynn White pada tahun 1967 yang menyebutkan bahwa, agama dan berbagai otoritasnya adalah sumber masalah dari krisis lingkungan (Anwar & Rosyad, 2021).

Ajaran Keagamaan dan Eksploitasi SDA

Sebagian besar ajaran agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam Islam, misalnya, konsep khalifah (kepemimpinan manusia di bumi) dan tasarruf (pengelolaan sumber daya alam) menggarisbawahi tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan. Al-Qur'an dalam Surah Al-A'raf ayat 31 mengingatkan agar manusia tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya, karena Allah tidak menyukai tindakan yang merusak. Serupa dengan itu, ajaran Kristen dalam Kitab Kejadian 2:15 mengajarkan bahwa manusia harus menjaga dan memelihara bumi.

Namun, pada praktiknya, ada beberapa ormas keagamaan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proyek eksploitasi SDA yang seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan. Proyek-proyek ini, seperti pertambangan batubara, eksploitasi minyak, dan pembukaan lahan perkebunan skala besar, sering kali menimbulkan deforestasi, pencemaran air, serta marginalisasi masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah eksploitasi. Dukungan ini seringkali didorong oleh pertimbangan ekonomi dan politis yang rumit.

Motif Ekonomi dan Politik di Balik Dukungan Ormas

Di satu sisi, ormas keagamaan kerap mendapatkan dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam eksploitasi SDA. Perusahaan-perusahaan ini berusaha meraih legitimasi sosial dengan melibatkan ormas dalam proyek tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dalam banyak kasus, dukungan ini tidak hanya berupa bantuan keuangan, tetapi juga pembangunan infrastruktur keagamaan seperti masjid, gereja, atau sekolah, serta bantuan sosial bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, ormas keagamaan dihadapkan pada pilihan antara menolak kerjasama dengan perusahaan yang mungkin merusak lingkungan atau menerima bantuan tersebut demi mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Motif politik juga sering mempengaruhi keputusan ormas keagamaan untuk mendukung proyek eksploitasi SDA. Dalam konteks politik Indonesia yang kompleks, di mana ormas keagamaan sering menjadi mitra atau bahkan bagian dari kekuasaan politik, keterlibatan dalam proyek ekonomi besar dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi politik mereka. Dalam beberapa kasus, ormas keagamaan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi SDA sebagai bagian dari negosiasi politik antara pemerintah dan kelompok masyarakat.

Dilema Moral: Menjaga Lingkungan vs Kesejahteraan Ekonomi

Dilema moral yang dihadapi ormas keagamaan dalam mendukung eksploitasi SDA muncul dari kontradiksi antara ajaran agama yang menekankan perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Eksploitasi SDA sering kali dikaitkan dengan janji-janji kesejahteraan ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Bagi ormas keagamaan yang memiliki misi sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini menjadi godaan yang sulit ditolak.

Namun, dilema moral ini semakin rumit ketika eksploitasi SDA justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus deforestasi besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, yang tidak hanya menghancurkan habitat hutan dan menyebabkan bencana ekologis, tetapi juga menggusur masyarakat adat dari tanah mereka. Dalam kondisi seperti ini, ormas keagamaan harus mempertimbangkan apakah keuntungan ekonomi jangka pendek benar-benar sepadan dengan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tanggung Jawab Moral Ormas Keagamaan

Dalam menghadapi dilema ini, ormas keagamaan harus kembali kepada esensi ajaran agama yang mereka anut. Tanggung jawab moral mereka bukan hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, ormas keagamaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan suara kritis terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan dan tidak adil bagi masyarakat lokal.

Alih-alih hanya menerima bantuan finansial dari perusahaan-perusahaan eksploitatif, mereka dapat menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari pihak-pihak tersebut dalam hal perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, mereka bisa mengadvokasi program-program pengelolaan sumber daya alam yang lebih partisipatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.

Untuk keluar dari dilema moral, ormas keagamaan harus mengambil sikap yang lebih tegas dalam menolak eksploitasi SDA yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Mereka perlu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan ajaran agama, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Sebagai penjaga moralitas dalam masyarakat, ormas keagamaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa eksploitasi SDA tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga melindungi alam dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.