Siapa Dibalik Nilai Kekayaan Negara?

melekapbn
Komunitas yang fokus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan anggaran negara (APBN) beserta kebijakan yang relevan. Artikel yang kami publikasikan di Kumparan merupakan opini pribadi tim peneliti kami
Konten dari Pengguna
29 April 2021 16:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari melekapbn tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Mengacu pada Real Time Billionaires Forbes, orang terkaya di Indonesia adalah Hartono bersaudara alias Budi Hartono dan Michael Hartono yang tercatat memiliki kekayaan mencapai US$21,1 miliar atau setara dengan Rp297,1 triliun (kurs Rp14.084/US$). Berbeda dengan Real Times Billionaires Forbes, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sosok orang terkaya di Indonesia adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang saat ini dijabat oleh Rionald Silaban. Dirjen Kekayaan Negara dianggap sebagai sosok orang terkaya di Indonesia karena memegang kekayaan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan utang.
ADVERTISEMENT
Saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatatkan nilai aset negara mencapai Rp10.467,5 triliun. Nilai ini meningkat 65 persen dari nilai sebelumnya yaitu Rp6325 triliun. Kenaikan nilai aset pemerintah ini terjadi karena telah dilakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap barang milik negara pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar. Barang Milik Negara sebagai salah satu bagian dari aset negara, adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, dapat berupa barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, serta barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
ADVERTISEMENT
Untuk menghasilkan nilai revaluasi, para Penilai Pemerintah melakukan proses penilaian kembali terhadap Barang Milik Negara untuk selanjutnya mengeluarkan nilai wajar. Revaluasi aset ini melibatkan 71 kantor vertikal dan ratusan penilai pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia karena aset-aset negara tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan tak jarang berlokasi di daerah terpencil.
Penilaian sendiri merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian dilakukan terhadap berbagai jenis objek/aset negara yang dapat berupa properti, bisnis, serta sumber daya alam dengan menggunakan berbagai pendekatan atau metode penilaian. Dalam menjalankan tugasnya, Penilai Pemerintah wajib bertindak secara independen dalam melakukan penilaian. Penilai tidak boleh memiliki kepentingan atas objek penilaian yang dinilainya dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak manapun dalam memberikan opini nilai.
ADVERTISEMENT
Berbeda dengan orang terkaya versi Real Time Billionaires Forbes, orang terkaya versi Menteri Keuangan memiliki tugas yang sangat berat. Pasalnya, Dirjen Kekayaan Negara bertugas untuk menjadikan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya menjadi aset yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian, karena salah satu indikator suatu perekonomian negara maju adalah aset yang mampu bekerja keras dan secara efektif berkontribusi bagi penerimaan negara.
Penulis : Rizka Hutami (Anggota Komunitas Melek APBN serta penilai pada Kementerian Keuangan)