Menjaga Rupiah atau Mendorong Pertumbuhan? Dilema Kebijakan Moneter Indonesia

from AI Image ilustration

Oleh : Melisa Efrata Girsang

Di tengah dinamika ekonomi global yang sulit diprediksi, Bank Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi harus dijaga. Di sisi lain, perekonomian nasional membutuhkan dorongan agar dunia usaha berkembang, investasi meningkat, dan masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik.

Persoalannya, kedua tujuan tersebut tidak selalu berjalan beriringan. Kebijakan yang membantu menjaga stabilitas moneter belum tentu langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi ekspansi ekonomi juga harus mempertimbangkan risiko terhadap inflasi dan nilai tukar.

Menurut saya, tantangan terbesar kebijakan moneter Indonesia bukan sekadar menentukan apakah suku bunga harus naik, turun, atau dipertahankan. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap keputusan moneter mampu menjaga kepercayaan terhadap perekonomian sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Suku bunga dan dilema yang tidak sederhana

Suku bunga merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan moneter. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman cenderung menjadi lebih mahal. Kondisi ini dapat menahan konsumsi dan investasi yang dibiayai melalui kredit, sehingga membantu meredam tekanan permintaan dan inflasi.

Namun, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi. Pelaku usaha dapat menunda ekspansi, masyarakat menghadapi beban pembiayaan yang lebih besar, dan sektor-sektor yang bergantung pada kredit berpotensi mengalami perlambatan.

Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat memberikan ruang bagi peningkatan konsumsi dan investasi. Akan tetapi, pelonggaran kebijakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi inflasi, arus modal, dan nilai tukar juga dapat menimbulkan risiko baru.

Dilema inilah yang membuat kebijakan moneter tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026, BI mempertahankan suku bunga kebijakan atau BI-Rate sebesar 5,75%. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Bank Indonesia, 23 September 2026).

Keputusan ini memperlihatkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan merupakan dua pertimbangan yang harus dikelola secara bersamaan, bukan diperlakukan sebagai pilihan yang sepenuhnya terpisah.

Inflasi terkendali belum tentu berarti beban masyarakat ringan

Salah satu alasan penting untuk menjaga stabilitas moneter adalah melindungi daya beli masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan harga.

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia secara tahunan (year-on-year) sebesar 3,28% pada September 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,30%, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,17%. Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga tetap menjadi bagian penting dalam pertimbangan kebijakan ekonomi. (BPS, 1 Oktober 2026).

Angka inflasi tersebut perlu dibaca secara cermat. Inflasi tahunan sebesar 3,28% tidak berarti semua barang mengalami kenaikan harga dengan besaran yang sama. Pengalaman setiap rumah tangga bisa berbeda, bergantung pada komposisi pengeluaran, lokasi tempat tinggal, serta jenis barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi.

Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok dapat terasa lebih berat karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, keberhasilan mengendalikan inflasi perlu dinilai bersama dengan perkembangan harga kebutuhan penting dan kemampuan masyarakat mempertahankan daya belinya.

Di sinilah kebijakan moneter memiliki keterbatasan. Suku bunga dapat membantu mengendalikan tekanan permintaan dan menjaga ekspektasi inflasi, tetapi tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan pasokan pangan, gangguan distribusi, atau kenaikan biaya produksi secara langsung.

Karena itu, menurut saya, pengendalian inflasi tidak seharusnya dibebankan kepada Bank Indonesia saja. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat distribusi pangan, menjaga kelancaran pasokan, memperbaiki infrastruktur logistik, serta mengantisipasi gangguan produksi. Kebijakan moneter akan lebih efektif ketika didukung kebijakan sektor riil yang tepat sasaran.

Ketika keputusan bank sentral Amerika ikut memengaruhi Indonesia

Dilema kebijakan moneter Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi internasional. Pergerakan suku bunga Amerika Serikat, perubahan persepsi risiko investor, dan ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi aliran modal serta pergerakan nilai tukar negara berkembang.

Pada 16 September 2026, Federal Reserve menaikkan kisaran suku bunga federal funds menjadi 3,75–4%. Bank sentral Amerika Serikat menyatakan bahwa inflasi masih berada pada tingkat yang tinggi dan keputusan tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran inflasinya. (Federal Reserve, 16 September 2026).

Perbedaan arah dan tingkat suku bunga antarnegara dapat memengaruhi pertimbangan investor dalam menempatkan dananya. Namun, arus modal tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Prospek pertumbuhan, stabilitas politik, kondisi fiskal, likuiditas pasar, dan persepsi risiko juga berperan.

Bagi Indonesia, tekanan eksternal semacam ini membuat pengelolaan rupiah menjadi penting. Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor, termasuk bahan baku dan barang modal tertentu. Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, tekanan inflasi dapat bertambah.

Meski demikian, menjaga rupiah bukan berarti nilai tukar harus dipaksakan berada pada angka tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi fundamental. Yang lebih penting adalah menghindari gejolak berlebihan, menjaga likuiditas pasar, dan memastikan bahwa pergerakan nilai tukar tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara luas.

Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia perlu mengambil keputusan berdasarkan kondisi domestik sekaligus memperhitungkan perkembangan global. Kebijakan yang terlalu longgar dapat mengandung risiko bagi stabilitas, sedangkan pengetatan yang berlebihan juga berpotensi menambah beban pembiayaan dan menghambat aktivitas ekonomi.

Jangan biarkan stabilitas berhenti sebagai angka statistik

Menurut saya, keberhasilan kebijakan moneter tidak cukup diukur dari stabilitas rupiah atau inflasi yang berada dalam sasaran. Kedua indikator tersebut memang penting, tetapi masyarakat juga perlu merasakan manfaatnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Stabilitas yang baik seharusnya menciptakan lingkungan yang lebih pasti bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, bagi perbankan untuk menyalurkan kredit secara sehat, dan bagi rumah tangga untuk merencanakan pengeluaran. Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, perlu dipahami bahwa Bank Indonesia tidak dapat menjamin seluruh manfaat kebijakan moneter langsung dirasakan oleh setiap kelompok masyarakat. Penyaluran kredit, misalnya, turut dipengaruhi oleh penilaian risiko perbankan, kelayakan usaha, permintaan pembiayaan, dan prospek ekonomi.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi lainnya berjalan searah. Kemudahan berusaha, peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, kepastian regulasi, dan pembangunan infrastruktur dapat membantu mengubah stabilitas makroekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Di sisi lain, perbankan perlu menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan kemampuan menjangkau usaha produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Akses pembiayaan yang sehat dapat membantu pelaku usaha memperluas kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja.

Mencari keseimbangan, bukan memilih salah satu

Menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang harus selalu dipertentangkan. Keduanya justru saling membutuhkan dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang dibangun di atas inflasi yang tidak terkendali akan sulit bertahan, sedangkan stabilitas yang tidak diikuti peningkatan kegiatan ekonomi juga belum cukup untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Tugas Bank Indonesia adalah menentukan bauran kebijakan yang sesuai dengan perkembangan inflasi, nilai tukar, dan kondisi ekonomi. Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab memperkuat fondasi pertumbuhan melalui kebijakan fiskal, perbaikan pasokan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Pada akhirnya, tidak ada satu keputusan suku bunga yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi Indonesia. Setiap kebijakan memiliki manfaat, keterbatasan, dan risiko yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Bagi saya, ukuran keberhasilan kebijakan moneter seharusnya bukan hanya seberapa stabil angka-angka ekonomi nasional, tetapi juga seberapa kuat stabilitas tersebut menopang kegiatan usaha, menjaga daya beli, dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Rupiah yang stabil memang penting. Pertumbuhan ekonomi juga tidak kalah penting. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan keduanya berjalan beriringan sehingga stabilitas bukan sekadar tujuan di atas kertas, melainkan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.