Bayar Pajak, Dapat Apa? Menumbuhkan Kepercayaan di Tengah Beban Ekonomi
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi yang aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan di bidang pendidikan dan ekonomi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari melsaviantika38 tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
" Bayar pajak tepat waktu". Kalimat ini mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat. Namun, pernahkah kita berenti sejenak dan bertanya: setelah pajak di bayarkan, ke mana uang tersebut pergi dan apa yang kita dapatkan kembali?
Ke mana uang bayar pajak pergi?
Pertanyaan sederhana itu sebenarnya menjadi salah satu kunci dalam melihat hubungan antara pajak dan masyarakat. Pajak bukan hanya angka yang muncul dalam tagihan atau kewajiban tahunan. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, transportasi, hingga pelayanan publik. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2,357,7 triliun dari total pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Artinya, sekitar tiga perempat pendapatan negara bergantung pada pajak yang dibayar masyarakat.
Namun, persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat mau membayar pajak. persoalan yang lebih besar adalah apakah masyarakat percaya bahwa pajak mereka dikelola dengan baik?
Bagi sebagian masyarakat, pajak masih terasa seperti beban. Ketika harga kebutuhan meningkat dan pendapatan harus dibagi untuk berbagai keperluan, tambahan kewajiban pajak tentu dapat menimbulkan kekhawatiran, apalagi bagi pelaku usaha kecil yang masih berusaha mempertahankan usahanya di tengah persaingan.
Disinilah pemerintah perlu berhati-hati. Meningkatkan penerimaan pajak memang penting, tetapi jangan sampai kebijakan perpajakan justru menekan masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar target penerimaan negara tidak berujung pada melemahnya daya beli dan aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, masyarakat tidak bisa terus memandang pajak hanya sebagai pengambil sebagian penghasilan. Ketika anak-anak bersekolah, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan jalan perbaikan, atau fasilitas umum dibangun, di dalamnya ada kontribusi pajak. Bayar pajak adalah bentuk gotong royong untuk membangun indonesia.
Tetapi gotong royong membutuhkan kepercayaan. Sulit meminta masyarakat untuk semakin taat pajak apabila mereka masih mempertanyakan bagaimana uang tersebut digunakan. Karena itu, transparasi sangat penting. Pemerintah perlu menunjukan kepada masyarakat bahwa setiap penerimaan negara dikelola secara bertanggung jawab dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik.
Selain itu, pelayanan perpajakan harus semakin sederhana. Di era digital, membayar dan melaporkan pajak seharusnya tidak menjadi proses yang rumit. Teknologi harus di manfaatkan agar masyarakat lebih mudah memahami kewajibannya, bukan justru menambah kebingungan.
Pada akhirnya, membangun ekonomi melalui pajak bukan hanya soal beberapa banyak uang yang terkumpul, tetapi juga tentang seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Masyarakat memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, negara juga memiliki tanggung jawab memastikan pajak dikelola secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Jika kepercayaan itu tumbuh, membayar pajak tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi bagian dari kesadaran bersama untuk membangun ekonomi dan masa depan indonesia.