Literasi Digital Finansial: Celah Terbesar Inklusi Keuangan di Indonesia

Perempuan pedagang sedang menjajakan barang jualan dan tengah menggunakan gadget [Tim Dokumentasi MicroSave Consulting/2024]

“Waktu pertama kali belajar literasi digital dan pakai platform keuangan online, saya bingung, tapi saya minta bantuan anak sulung dan lama-lama bisa juga,” ujar seorang pengemudi ojek online perempuan di Jawa Timur menunjukkan gambaran inklusi keuangan di masyarakat.

Kalimat sederhana ini menggambarkan tantangan besar literasi digital dan inklusi keuangan yang masih dihadapi banyak perempuan Indonesia. Namun di baliknya, tersembunyi kesulitan memahami cara kerja uang di dunia digital agar benar-benar bisa merasakan manfaat inklusi keuangan secara nyata.

Indonesia memang punya kabar baik. Tingkat inklusi keuangan kita mencapai 80,51%, artinya semakin banyak orang punya akses ke layanan keuangan. Tapi, apakah mereka paham cara menggunakannya? Ternyata belum tentu.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencatat bahwa hanya 66,46% masyarakat benar-benar memahami cara memanfaatkan layanan keuangan dengan efektif. Lebih dari sepertiga masyarakat bisa saja punya rekening, tapi tak tahu cara mengelola uangnya dengan aman dan cerdas.

Dan yang paling terdampak? Perempuan pekerja informal.

Perempuan yang bekerja di sektor informal, sebagai pedagang, pengemudi, atau pekerja rumahan sering kali sudah punya akun digital, bahkan berjualan lewat platform online. Namun, kebanyakan belum benar-benar mengerti bagaimana menggunakan akun itu untuk mencatat pemasukan, menabung, atau menghindari utang berbunga tinggi.

Seorang pemilik usaha kecil di Jawa Barat mengaku kebingungan saat harus belajar membuat brand, memahami pasar, hingga membuat foto produk yang menarik. "Kalau jualan offline, nggak perlu pusing mikirin hal-hal itu," katanya sambil tertawa getir.

Masalahnya, banyak dari perempuan ini menjalankan bisnis sambil mengurus rumah tangga, anak, dan lansia. Dalam seminggu, mereka bisa bekerja lebih dari 60 jam baik untuk pekerjaan berbayar maupun tidak dibayar.

Mengapa Literasi Keuangan Harus Berbasis Gender

Masalah literasi keuangan tak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang dihadapi perempuan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki: 56,42% berbanding 84,66%. Kesenjangan ini salah satunya karena beban domestik yang tidak terbagi adil.

Meningkatkan literasi keuangan perempuan tidak cukup dilakukan lewat brosur atau seminar satu arah. Perlu pendekatan yang memahami situasi mereka: waktu yang terbatas, akses teknologi yang belum merata, dan keputusan keuangan yang sering harus melalui diskusi keluarga.

Solusinya: Jangan Ajari, Tapi Temani

MicroSave Consulting (MSC), mencoba mendekati isu ini bukan dari sisi teknologi semata. Namun menggunakan pendekatan yang melihat kehidupan perempuan secara utuh, termasuk dinamika rumah tangga, budaya lokal, dan kebiasaan sehari-hari.

Ada tiga hal yang direkomendasikan dari studi Small Firm Diaries yang dilakukan MSC di Indonesia, yaitu:

• Literasi bukan tambahan, tapi fondasi dari inklusi keuangan.

• Desain program harus melihat realitas perempuan, bukan asumsi teknokrat.

• Kolaborasi adalah kunci, antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas.

Pemerintah menargetkan 91% inklusi keuangan pada 2025 dan 98% pada 2045. Tapi pertanyaannya: apakah perempuan pekerja informal akan ikut di dalamnya, atau hanya jadi angka?

Keberhasilan sistem keuangan bukan soal seberapa banyak rekening yang dibuka, tapi seberapa banyak orang yang merasa lebih aman, percaya diri, dan bisa merencanakan masa depan. Termasuk perempuan yang setiap hari berjibaku menghidupi keluarga.

Meninggalkan perempuan dalam transformasi ekonomi digital bukan hanya tak adil, tapi juga merugikan kita semua.