Konten dari Pengguna

Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak Penghasilan

Muhammad Fachry Albar

Muhammad Fachry Albar

Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Unpam

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Muhammad Fachry Albar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Dari pajak inilah pemerintah membiayai jalanan yang kita lewati, sekolah yang mendidik anak-anak kita, hingga layanan kesehatan yang kita butuhkan. Tapi, meski kita sudah taat bayar pajak, masih banyak yang bertanya-tanya: "Uangnya ke mana, sih?"

Pertanyaan seperti itu muncul bukan tanpa alasan. Kita hidup di era di mana masyarakat makin sadar dan kritis. Mereka ingin tahu, pajak yang dipotong dari gaji tiap bulan itu digunakan dengan benar atau tidak. Inilah mengapa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak penghasilan menjadi sangat penting.

Transparansi berarti masyarakat diberi akses untuk melihat bagaimana pajak dikelola. Misalnya, laporan realisasi anggaran yang mudah dipahami, atau sistem digital yang menunjukkan ke mana uang pajak dibelanjakan. Bukan sekadar tumpukan data, tapi informasi yang bisa dimengerti masyarakat awam.

AI EDITING

Akuntabilitas, di sisi lain, adalah soal tanggung jawab. Pemerintah tidak hanya perlu menjelaskan penggunaan pajak, tapi juga siap menerima kritik dan perbaikan. Kalau ada penyalahgunaan, harus ada sanksi. Kalau ada kesalahan, harus segera dibenahi. Ini soal menjaga kepercayaan publik.

Sayangnya, kepercayaan itu masih sering goyah. Kasus korupsi di tubuh instansi pajak, misalnya, membuat publik kecewa. Rasa-rasanya, semangat membayar pajak bisa langsung turun begitu melihat berita seperti itu. Padahal, kalau pengelolaan pajak dilakukan secara jujur dan terbuka, masyarakat pasti lebih semangat berkontribusi.

Saat ini, langkah-langkah ke arah transparansi sudah mulai terlihat. Ada sistem e-filing, e-billing, hingga pelaporan anggaran yang bisa diakses publik. Tapi tantangannya bukan hanya soal teknologi. Lebih dari itu, dibutuhkan budaya birokrasi yang bersih dan mau terbuka terhadap masyarakat.

Bayangkan jika masyarakat merasa yakin bahwa pajak mereka benar-benar digunakan untuk hal yang bermanfaat. Bayangkan jika ada laporan tahunan yang simpel tapi informatif tentang pengelolaan pajak, disajikan dalam bentuk infografis yang menarik dan bisa dibagikan di media sosial. Dampaknya bisa besar: bukan hanya meningkatkan penerimaan pajak, tapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara.

Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Ia adalah fondasi dari sistem perpajakan yang sehat. Karena saat rakyat merasa dihargai dan dilibatkan, mereka bukan hanya taat pajak — tapi juga bangga melakukannya.