Fenomena Pamer Kekayaan ala Pejabat dan Keluarganya

Jeep Rubicon di Polsek Pesanggrahan dengan pelat nomor yang belum diganti, yakni B 120 DEN. Foto: Dok. Istimewa

Pamer kekayaan atau kemewahan yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia yang juga dilakukan secara berjemaah dengan para keluarganya menjadi fenomena yang sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, perilaku pamer kekayaan atau juga dapat disebut flexing ini bagi sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai pembuka tabir kepalsuan dan keangkuhan para pejabat.

Memang tesis itu tidak sepenuhnya benar dan tidak seluruhnya salah. Kepalsuan itu dapat diterjemahkan sebagai ketidaktulusan pejabat dalam menjalankan amanah yang telah dipikulkan oleh masyarakat, ketidaksungguhan dalam melakukan tugas yang sudah semestinya dilakukan, dan hanya mementingkan serta mengedepankan kepentingan dirinya dan keluarganya yakni dengan meraih pundi-pundi kekayaan semata.

Sedangkan keangkuhan, sudah jamak diketahui dan dialami oleh masyarakat bahwa pejabat kerap kali mempertontonkan taring keberingasannya saat bertugas atau saat berhadapan dengan masyarakat di ruang publik.

Kasus Rafael Alun Trisambodo yang merupakan bekas pejabat pajak serta tindakan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satrio yang menganiaya David Ozora hingga mengalami koma yang sangat lama serta perilaku pamer kekayaan setidaknya menjadi salah satu contoh wajah keangkuhan pejabat Indonesia.

Keangkuhan yang dilakukan setidaknya didasari oleh jabatan dan harta yang dimilikinya, alhasil percaya dirinya meningkat dan merasa memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.

Pamer kekayaan sebenarnya bukanlah suatu kesalahan yang membutuhkan penebusan dosa. Pamer kekayaan merupakan tindakan naluriah yang dimiliki manusia untuk mendapatkan validitas dari orang lain mengenai status sosialnya atau eksistensi dirinya.

Namun, perilaku pamer kekayaan menjadi tidak patut dan tidak wajar apabila dilakukan oleh pejabat negara yang notabene setiap perilakunya dijadikan teladan oleh masyarakat.

Musabab Pejabat Pamer Kekayaan

Foto diduga Istri Pejabat Dishub DKI yang flexing di media sosial Foto: Repro Twitter @partaisocmed

Pada paragraf sebelumnya sudah disinggung bahwa pamer kekayaan merupakan upaya mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain terkait status sosialnya. Misalnya, sebagai pejabat publik ingin diakui bahwa dirinya telah sukses dan memiliki posisi terhormat, sehingga layak mendapatkan atensi dan orang lain merasa kagum atas keberhasilannya.

Selain untuk mendapatkan atensi dan kekaguman dari orang lain, pelaku pamer kekayaan juga berupaya agar diterima dalam satu kelompok yang dinilai memiliki status sosial yang sama bahkan yang lebih tinggi atau kelas elite. Dia ingin diakui sebagai golongan atas, kelas elite. Bergabung dengan masyarakat kelas bawah menjadi suatu aib baginya.

Jarak antara si kaya dan si miskin semakin jauh, si miskin akan semakin teralienasi, termarjinalkan, dan terhempas dari kodratnya bahwa golongan bawah ini juga layak memiliki pertemanan dengan siapa saja dan tinggal di mana saja termasuk juga mau makan apa saja. Kondisi ini merupakan hal buruk yang semestinya para pejabat memitigasi agar tidak terjadi gap yang lebih lebar antargolongan.

Menurut pakar psikologi Lu'luatul Chizanah, penyebab lain dari perilaku pamer kekayaan adalah tidak memiliki kepercayaan atas nilai yang ada dalam dirinya, sehingga untuk menutupi kekurangan harga diri atau disebut dengan self esteem yaitu dengan cara membuat orang lain terkesan, seperti memamerkan kendaraannya atau hal lain yang dianggap akan mengundang decak kagum orang lain terhadap dirinya.

Dampak Pejabat Sering Pamer Kekayaan

Anak pejabat pajak yang viral pamer harta dan aniaya orang. Foto: Dok. Istimewa

Masyarakat Indonesia tidak jarang menjadikan para pejabat sebagai inspirasi atau teladan dalam setiap tindakannya. Oleh sebab itu, akan memiliki dampak buruk jika pejabat kerap melakukan pamer kekayaan, di antaranya ikut-ikutan memamerkan kekayaan. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat impulsif memburu barang-barang branded hanya untuk dipamerkan.

Dampak lainnya, terciptanya kelas-kelas sosial yang kian lebar. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pejabat yang kerap memamerkan kekayaan secara tidak langsung telah berlaku eksklusif dari masyarakat atau kelas yang lebih rendah. Perlu diwaspadai bahwa semakin melebarnya jarak antar golongan atau kelas-kelas sosial akan ada protes atau kerusuhan dari golongan yang termarjinalkan.

Parahnya lagi, dampak yang ditimbulkan perilaku pamer kekayaan atau flexing oleh para pejabat ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat atau bahkan terhadap instansi pemerintah. Apa yang akan terjadi jika kepercayaan masyarakat merosot, tidak lain adalah munculnya sikap apatis dari masyarakat terhadap aturan serta kewajiban yang semestinya dilakukan.

Agar semua hal buruk itu tidak terjadi, tentu para pejabat di Indonesia harus kembali berbenah diri dengan tidak menciptakan hal yang bikin runyam dan melakukan hal yang sepatutnya dilakukan.