Food Estate di Antara Kritik dan Upaya Swasembada

Oleh : M. Hendrayani

Kritik dibutuhkan guna melihat suatu gagasan, ide yang lahir dari perspektif yang berbeda dengan tujuan memperluas pemahaman serta memperbaiki kekurangan dari gagasan atau karya melalui pemikiran kreatif dan inovatif.

Akhir akhir ini disaat pemerintah baru terbentuk dan mulai bekerja, Program Stragis Nasional (PSN) terkait swasembada pangan dan energi mengalami kritik yang makin intens khususnya soal food estate di Merauke, dimulai dari isu deforestasi hingga hak ulayat.

Tentu menjadi pertanyaan mengapa food estate harus di Merauke ?

Bukan tanpa sebab dipilihnya wilayah Merauke sebagai PSN, pertama, sudah saatnya pemerintah lebih memprioritaskan wilayah timur dalam upaya pengembangan sektor ekonomi agar lebih berdaya saing melalui food estate yang akan mendorong pengembangan dan pembangunan infrastruktur khususnya di Papua dan dimulai dari Papua Selatan.

Kedua, Merauke relatif memiliki lahan datar yang cukup subur dan luas untuk pengembangan sektor pertanian dalam skala besar. Untuk hal ini pemerintah berani menargetkan pengembangan 3 juta hektare lahan untuk program food estate, terlebih luasan lahan datar dengan jumlah tersebut di atas tidak akan lagi ditemukan di pulau jawa yang merupakan sentral produksi beras.

Disisi lain peningkatan populasi penduduk mengakibatkan lahan produksi (sawah) di pulau jawa mengalami degradasi lahan akibat alih fungsi menjadi permukiman dan sektor bisnis.

Ketiga, Merauke memiliki iklim yang cenderung stabil dan mendukung untuk pertanian dengan pola tanam yang relatif fleksibel. Iklim ini memungkinkan tanaman pokok selain padi yaitu jagung, sorghum dan kedelai bisa ditanam secara efektif dengan perlakuan tepat terhadap tanah.

Keempat, ancaman krisis pangan global bukan isapan jempol. Data Food and Agriculture Association (FAO, 2022) menyampaikan secara global pada tahun 2021 terdapat 828 juta orang terdampak bencana kelaparan atau lebih banyak 46 juta orang lebih banyak dari tahun 2020 dan 150 juta lebih banyak dari tahun 2019.

Kelima, krisis iklim yang berdampak pada produksi pangan global memicu kenaikan harga pangan, energi dan pupuk serta konflik antarnegara menyebabkan sebagian negara produsen pangan dunia menahan produksi dan lebih memilih pemenuhan konsumsi domestik masing masing negara.

Lokasi Food Estate di Merauke (Dok.TV.Tani, Kementan)

Kondisi tersebut di atas sebagai faktor pendorong bagi pemerintah melalui pertimbangan matang mengambil kebijakan, melanjutkan kembali upaya swasembada pangan dan energi serta pemerataan ekonomi di wilayah timur.

Faktanya, kebijakan food estate yang hingga saat ini masih berproses tetap dikritik, dianggap sebagai "Historia magistra vitae est." yaitu mengulang kembali kesalahan masa lalu sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Ungkapan ini sepenuhnya tidak dapat dibenarkan, ada berbagai kendala yang dihadapi program food estate sebelumnya sehingga berjalan tidak sesuai harapan, diantaranya soal infrastruktur yaitu jalan untuk distribusi produk dari lokasi panen belum tertata secara baik serta belum secara masif pemanfaatan atau pelibatan alat pertanian modern di Merauke.

Target swasembada pangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada pidato pertama saat pelantikan di gedung DPR/MPR adalah janji seorang pemimpin yaitu berkomitmen memenuhi kata yang terucap.

Keseriusan beliau soal swasembada pangan tidak main-main, ini dibuktikan dengan keputusan beliau untuk melakukan kunjungan kerja pertama ke Merauke (3/11), meninjau langsung progam food estate yang saat ini sedang dikebut pelaksanaannya.

Komitmen soal food estate inipun dipertegas oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa program ini bertujuan bagi masa depan bangsa, “ingat, ketahanan pangan dekat dengan ketahanan negara, pangan bermasalah, negara bermasalah. Tanpa pangan kita tidak bisa ngapa-ngapain,"ujar dia.

Perjalanan program food estate Merauke yang saat ini sedang dikerjakan, perlu belajar menyikapi dari program-program di era Gubernur Sutiyoso 1997 -2007 yang mengalami kritik dan hujatan.

Sejak digelar tahun 2004, Transjakarta bertujuan untuk menyediakan moda transportasi umum yang efisien, terjangkau, mengurangi kemacetan serta ramah lingkungan.

Kebijakan mengambil sebagian ruas jalan utama sepanjang Blok M- Kota sejauh 12, 9 km untuk jalur busway mendapat hujatan sebagai proyek yang main main dari pemerintah daerah Jakarta.

Pada kenyataannya, Transjakarta adalah jawaban atas perombakan total sistem transportasi masal yang sangat disyukuri dan dinikmati oleh warga Jakarta.

Tidak hanya program Transportasi ramah lingkungan, berbagai kritik dan hujatan terhadap Sutiyoso terkait kasus stadion menteng home base klub kebanggan Ibukota Jakarta, Persija, beralih fungsi menjadi taman kota yang non komersial.

Meskipun menyandang jabatan sebagai Pembina utama klub sepakbola persija, tidak menyurutkan niat Sutiyoso merobohkan stadion menteng dan diganti dengan Taman Kota yang dapat dimanfaatkan seluruh warga Jakarta. Bahkan, dia berani pasang badan dan siap dihukum jika melanggar peraturan.

Kritik adalah kritik melihat persoalan dari berbagai perspektif, tetapi kabinet Indonesia Maju (KIM) belum berumur 100 hari kerja, perlu diberi waktu, didukung dan diberi ruang menjalankan program yang telah dicanangkan.

Kritik yang dilayangkan sebaiknya konstruktif dan solutif bagi kemajuan bangsa dan negara bukan kritik omon omon karena Presiden dan para Menteri siap bekerja keras dan tidak anti kritik seperti ditegaskan Prabowo Subianto dalam pengukuhan di KPU sebagai pemenang Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada april 2024, beliau mewanti wanti bahwa dalam bekerja harus siap dikoreksi, “jika kita tidak kuat diserang, dikritik dan dihujat, jangan jadi pemimpin (politik) duduk di rumah saja nonton tv, jangan berdiri di depan kamera”.tegas dia.