Begini Jurus Jokowi Pangkas Ketimpangan Orang Kaya dan Miskin

Potret Kemiskinan di Indonesia (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Jumat (20/10) tepat berumur tiga tahun. Salah satu masalah yang belum berhasil diselesaikan duet Jokowi-JK adalah pemerataan kesejahteraan.

Meski pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun ini dalam tren yang positif, tapi hanya segelintir masyarakat yang merasakan dampaknya, ada ketimpangan besar antara masyarakat yang kaya dan yang miskin.

Manfaat pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir hanya dapat dirasakan oleh 20% penduduk kelas menengah ke atas. Artinya, masih ada 80% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ini. Salah satunya lewat pemangkasan anggaran subsidi BBM untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program bantuan sosial (bansos).

Subsidi BBM kurang tepat sasaran, sebagian besar justru dinikmati oleh masyarakat menengah atas. Maka pemerintah mengalihkannya saja untuk sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil, peningkatan anggaran pendidikan, dan bansos yang tepat sasaran tentu mendorong pemerataan dan memberdayakan rakyat kecil.

"Sejak pemerintahan ini dilantik yang dilakukan adalah mengkonversi subsidi menjadi pengeluaran untuk membangun infrastruktur, untuk bansos, dan pendidikan. Itu infrastruktur yang menyebar, karena dia menyebar maka selain pertumbuhan ekonomi juga untuk pemerataan minimum. Kalau pemerataan untuk antara orang kaya dan orang miskin itu di bansos," papar Darmin dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).

Selain itu, ada 3 kebijakan khusus yang dibuat pemerintah untuk mengatasi ketimpangan, yaitu reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memberi keterampilan pada masyarakat miskin, dan penciptaan lapangan kerja.

"Kebijakan pemerataan ekonomi itu ada 3 pilar utama. Pertama akses terhadap lahan, kemiskinan dan ketimpangan itu sangat dilengaruhi oleh akses masyarakat terbawah terhadap lahan. Kedua, perbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Ketiga, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha," ucapnya.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menambahkan bahwa masih banyak program-program pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil dan mendorong pemerataan.

Misalnya subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan di daerah tertinggal, hingga pemberian beasiswa.

"Kami ingin ada perbaikan kesenjangan dan perlindungan sosial. Yaitu bagaimana kredit ke perumahan, transfer ke daerah ada afirmasi terutama daerah tertinggal, beasiswa riset untuk LPDP juga ada afirmasi untuk mahasiswa di daerah terluar terpencil," tutupnya.