Pernyataan Gubernur Papua soal Perundingan dengan Freeport

9 Oktober 2017 14:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Lukas Enembe (Foto: Twitter/@LukasEnembe)
zoom-in-whitePerbesar
Lukas Enembe (Foto: Twitter/@LukasEnembe)
ADVERTISEMENT
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang di rumah dinasnya di Jakarta pada Sabtu (7/10) lalu.
ADVERTISEMENT
Dalam makan siang yang berlangsung santai tersebut, Jonan menjelaskan perkembangan perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
Usai pertemuan dengan Jonan, Lukas Enembe hari ini mengeluarkan pernyataan tertulis yang menjelaskan sikapnya terkait perundingan pemerintah dengan Freeport.
"Sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Gubernur Papua, kami terus mencermati dinamika yang berkembang dalam proses perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia," kata Lukas dalam keterangan tertulis, Senin (9/10).
Ada 4 poin penting yang dikemukakan Lukas dalam pernyataan tertulisnya. Pertama, Pemerintah Provinsi Papua sepakat dan mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT Freeport Indonesia di tanah Papua.
Kedua, kerangka dasar (Framework) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia merupakan acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan detail dan teknis menyangkut divestasi 51% saham PT Freeport untuk kepemilikan nasional dan penerimaan negara secara agregat lebih baik.
ADVERTISEMENT
Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua mendorong PT Freeport Indonesia untuk lebih kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya, sehingga perundingan tidak berkepanjangan dan bisa segera diselesaikan.
Keempat, Pemerintah provinsi dan masyarakat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10% saham PT Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua.
"Hal mana belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam kontrak karya pertama atau kedua. Hal ini mencerminkan konsistensi kepedulian pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terhadap rakyat Papua," tutupnya.