SDG 4: Janji Pendidikan Berkualitas yang Masih Jauh dari Realita

Delapan tahun sudah Indonesia berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), termasuk SDG 4: Pendidikan Berkualitas yang Inklusif dan Setara. Namun, hingga pertengahan 2025, pertanyaan besarnya masih sama: apakah semua anak Indonesia sudah mendapatkan pendidikan yang benar-benar berkualitas?

foto anak menulis di kelas desa (Worldbank.org)

Melihat tingkat partisipasi sekolah dasar yang sudah mencapai lebih dari 95%, tampaknya ada prospek yang baik. Data PISA 2022, bagaimanapun, menunjukkan fakta yang mencemaskan. Siswa di Indonesia memiliki skor literasi membaca hanya 359, jauh di bawah rata-rata global 487. Matematika juga sama: 366 dari 472 standar internasional. Ini bukan hanya masalah peringkat; ini juga tentang kemampuan dasar anak-anak kita yang tidak berkembang meskipun mereka hadir di kelas setiap hari.

Dokumenter “Bridging Indonesia’s rural education gap” oleh Niken Riwu – Reuters Institute

Pendidikan tidak berhenti di angka kehadiran. Kita ambil contoh sekolah di pedalaman. Sekolah hanya berdinding papan kayu, atapnya bocor, dan guru hanya dua orang mengajar enam kelas berbeda. Tidak ada listrik yang stabil, apalagi internet. Buku pelajaran hanyalah lembaran fotokopi lama yang sudah buram. Anak-anak di sana tetap datang setiap pagi, menempuh jalan tanah yang licin sejauh lima hingga tujuh kilometer, hanya untuk duduk dan belajar dengan segala keterbatasan.

Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kota besar, kontrasnya sangat jelas. Anak-anak di Jakarta dapat menikmati pembelajaran digital, kelas coding, dan bahkan mengakses ribuan materi pendidikan melalui jaringan Wi-Fi. Kesalahan ini telah berkembang menjadi luka lama yang terus dibiarkan terbuka. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 67% sekolah dasar di wilayah 3T tidak memiliki akses listrik yang memadai, dan sekitar 42% tidak memiliki akses internet.

Distribusi dan kualitas tenaga pengajar adalah masalah lain yang mendasar. Lebih dari 50% guru di Indonesia belum menguasai numerasi dan literasi pada tingkat dasar, menurut World Bank. Namun, mereka adalah titik awal perubahan. Sebaliknya, banyak guru honorer di daerah hanya menerima gaji bulanan di bawah Rp500.000. Tidak diragukan lagi, keadaan ini melemahkan semangat dan profesionalisme.

Tak hanya itu, program yang semula menjadi harapan, seperti Beasiswa Talenta Muda, kini justru meredup. Dari sebelumnya mampu menjangkau lebih dari 36.000 siswa, kini penerimanya turun drastis menjadi hanya 3.467 pada 2023. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju masa depan yang layak.

Dengan mempertimbangkan semua ini, saya yakin bahwa laporan numerik dan retorika tidak akan cukup untuk mencapai SDG 4. Perubahan sistemik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Ini termasuk anggaran yang adil, digitalisasi yang merata, insentif dan pelatihan guru di daerah, dan komitmen kuat untuk memastikan bahwa semua anak, terutama mereka yang paling tertinggal, memiliki akses ke pendidikan.

Pendidikan bukan sekadar kewajiban negara, tapi hak dasar manusia. Jika kita benar-benar ingin melihat SDG 4 menjadi kenyataan, kita harus berhenti mengukur kualitas pendidikan dari presentasi power point dan mulai mendengarkan suara anak-anak yang masih belajar di bangunan reyot, tanpa listrik, tanpa internet, dan tanpa kepastian masa depan.