Mitrovica Utara : Menilik Dampak Dua Tata Kelola Dalam Satu Kota di Utara Kosovo

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis

Pada sebuah daerah di region Balkan, tepatnya di bagian Utara Kosovo khususnya pada kota Mitrovica Utara, kehidupan sehari-hari seringkali terganggu oleh masalah administratif yang seharusnya sudah jelas dan lugas, warga mengurus dokumen di kantor yang berbeda-beda karena sebagian layanan diurus oleh otoritas yang berbeda. Situasi ini dirasa oleh penulis, bukan lagi sekadar ketidakharmonisan birokrasi, namun juga mencerminkan masalah legitimasi dan akses layanan publik yang cenderung malah membingungkan. Hal ini kemungkinan besar akan berdampak langsung pada rasa aman dan kepercayaan warga terhadap institusi akibat lalainya pemerintahan yang ada dalam melaksanakan kegiatan administratif mereka.

Pusat persoalan ini terdapat pada sebuah istilah yang dikenal sebagai vakum legitimasi, hal ini dapat terjadi apabila otoritas pusat tidak lagi dipandang sah oleh sebagian penduduk sehingga aturan dan layanan sulit ditaati. Keadaaan ini melahirkan hal yang disebut institusi paralel yang artinya, tempat-tempat seperti kantor pos, layanan pajak, dan jaringan administratif lainnya, berfungsi menggantikan layanan-layanan resmi. Hal ini tergambar lewat bagaimana sebagian warga mengurus urusan administratif mereka pada kantor yang diakui oleh Pristina sementara yang sebagian lainnya mengurus urusan administratif mereka di layanan yang didukung oleh pihak paralel. Dua sistem tata kelola yang berjalan berdampingan dan bersamaan inilah yang kita sebut governance paralel, hal ini dapat menyebabkan hidup publik jadi terpecah akibat rumitnya seseorang dalam mengurus suatu dokumen, di lain sisi hal tersebut juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat, karena pengurusan hal-hal administratif seperti dokumen, pajak, dan akses layanan bergantung pada manakah “sistem” yang lebih dekat dengan tempat seseorang berada atau menetap.

Di balik fenomena tersebut, terdapat juga patronase, yaitu kondisi dimana struktur hubungan politik-ekonomi dan hal-hal seperti pekerjaan, atau kontrak diberikan pada seseorang atau kelompok sebagai imbalan loyalitas kepada individu, kelompok, dan kepentingan lain yang lebih berkuasa. Akibat dari patronase ini, banyak aktor lokal ogah menilik perubahan, karena jaringan keuntungan mereka bergantung pada status quo. Narasi politik yang beredar menjadi sekedar retorika semata yang sering kali diramu dan dibungkus sedemikian rupa untuk menjaga solidaritas kelompok, mulai dari kata-kata tentang sejarah, martabat, dan ancaman acap kali digunakan untuk memobilisasi pada sebuah dukungan, hal ini juga dianggap penulis sebagai hal yang dapat memicu tindakan kolektif.

Secara dinamis, yang seringkali terjadi ialah security dilemma pada taraf lokal atau nasional karena satu pihak bertindak defensif sementara pihak lain memandang hal tersebut sebagai ancaman terhadap identitasnya, dan kemudian merespons kembali secara defensif. Respon-respon tersebutlah yang memicu reaksi berantai, sehingga tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan keamanan justru menumbuhkan rasa was-was dan ketidakpercayaan.

Kasus Banjska tahun 2023 menunjukkan betapa cepatnya masalah administratif ini bisa berubah menjadi ancaman yang nyata. Pada kasus tersebut, saat serangan bersenjata oleh aktor non-negara mendorong isu ke ranah hybrid threats yang memiliki sifat campuran antara kekerasan fisik, disinformasi, dan kriminalitas, seakan membuatkan penegasan terhadap adanya spoiler dynamics, yang artinya, baik kelompok bersenjata, jaringan kriminal, maupun para elitis yang mendapat keuntungan dari konflik mungkin saja berupaya untuk menggagalkan proses perdamaian. Kehadiran mereka inilah yang membuat perjanjian formal sarat akan kepentingan pihak tertentu dan bisa jadi tidak efektif bila tidak segera diatasi.

Peran pasukan perdamaian seperti KFOR (di bawah komando NATO) adalah mencegah konflik terbuka serta menciptakan negative peace, yaitu ketiadaan kekerasan masif. Negative peace dirasa penting untuk keselamatan jangka pendek, tanpa itu, korban dan kehancuran akan jauh lebih besar meskipun, disisi lain menunjukan bahwa negative peace tidak otomatis menghasilkan rekonsiliasi, karena tanpa usaha yang sistematis dalam membangun kepercayaan dan legitimasi institusional, stabilitas yang ada akan tetap rapuh (UNSC Resolution 1244, 1999; Galtung, 1969.)

Oleh karena itu, solusi yang diharapkan haruslah bersifat berkelanjutan serta bersifat multidimensional. Pertama, integrasi administratif perlu dilaksanakan secara bertahap dan sensitif sehingga pelayanan administratif jelas dan lugas. Kedua, program peacebuilding yang menempatkan rekonsiliasi sebagai tujuan utama harus diperkuat dengan cara, pengajaran kurikulum sejarah yang inklusif, proyek lintas etnis, dan forum dialog warga yang nyata, bukan sekadar simbol. Ketiga, penanganan yang dilakukan terhadap ancaman bersenjata dan jaringan kriminal harus transparan serta akuntabel, sehingga tidak memberi ruang untuk narasi konspirasi yang dimanfaatkan oleh para spoiler yang berkuasa.

Disinilah peran diplomasi internasional dan kebijakan insentif menjadi penting. Insentif kompromi atau paket manfaat nyata seperti akses ekonomi, kemajuan dalam jalur integrasi Eropa, atau proyek pembangunan, dinilai dapat mengubah kalkulasi politik. Insentif membuat biaya mempertahankan status quo lebih tinggi daripada menerima solusi bersama. Namun tantangannya ialah, insentif saja tidak cukup jika patronase dan jaringan lokal tetap memberi keuntungan besar bagi mereka yang menolak perubahan.

Jika kita menginginkan Mitrovica yang lebih damai, seharusnya kita dapat mengusahakan administratif yang lebih jelas dan menghilangkan "batas-batas tak terlihat". Maka dibutuhkan lebih dari kehadiran pasukan di lapangan, namun dibutuhkan pula legitimasi institusional yang dirasakan, tata kelola yang adil, dan upaya rekonsiliasi yang nyata. Hal ini dirasa dapat diraih bila kita memahami dan merespons konsep-konsep seperti vakum legitimasi, security dilemma, hybrid threats, spoiler dynamics, patronase, dan insentif kompromi secara tepat dan aksi, bukan sekadar teori.