Tiongkok-ASEAN: Bukan Perang, tapi Jalinan Kompleks Keamanan Regional ala Buzan

Juli 2016. Ketika sebuah pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Vientiane berakhir tanpa pernyataan bersama yang seharusnya dan ekspetasi banyak orang bahwa akan menjadi momentum bersejarah: mengomentari putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas klaim China di Laut China Selatan. Negara yang memblokir? Kamboja. Alasannya? Kepentingan nasional. Tapi sebetulnya siapa yang berdiri di balik "kepentingan nasional" Kamboja itu, hampir tidak menjadi misteri atau sudah menjadi rahasia umum bagi siapa pun yang mengikuti dinamika kawasan.

Insiden ini bukan anomali diplomatik. Ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih struktural dan ini memang lebih mengkhawatirkan. Dua dekade sebelum peristiwa itu, Barry Buzan dan Ole Waever (2003) telah meletakkan fondasi teoritis untuk memahami fenomena ini melalui Regional Security Complex Theory (RSCT). Kesimpulan mereka adalah, jika ditarik ke konteks Asia Tenggara hari ini, menghasilkan argumen yang cukup bikin tidak nyaman: China tidak perlu menembakkan satu peluru pun untuk membentuk ulang arsitektur keamanan kawasan. Dia cukup masuk ke dalamnya dan ini sudah terjadi.

Mengenal Senjata Teoritis dan Pisau Analisis: RSC, Amity/Enmity, dan "Penetrasi"

Buzan dan Waever (2003) mendefinisikan Regional Security Complex (RSC) sebagai kumpulan unit, biasanya memang terdiri dari negara yang masalah-masalah keamanannya saling terkait sedemikian rupa sehingga sangat sulit atau tidak bisa dianalisis secara terpisah. Asia Tenggara, kawasan dengan segala kompleksitas sengketa perbatasannya, rivalitas historisnya, dan saling ketergantungan ekonominya, jelas sangat memenuhi definisi ini sebagai sebuah RSC.

Yang menjadi kunci analisis adalah dua konsep turunannya. Pertama, amity/enmity patterns, pola pertemanan dan permusuhan yang membentuk dinamika internal RSC. Kedua, dan ini yang paling relevan, konsep penetrasi: ketika kekuatan dari luar RSC berhasil menyejajarkan dirinya dengan satu atau lebih aktor di dalam RSC, sehingga mendapatkan stake dalam dinamika internal kawasan tersebut. ada perbedaan dari Penetrasi dengan overlay (di mana ketika kekuatan besar menekan habis dinamika lokal seperti yang dilakukan AS-Soviet di Eropa saat Perang Dingin). Penetrasi ini lebih halus, lebih diam-diam, dan justru karena itu lebih sulit dilawan karena tidak ada garis depan yang bisa dipertahankan.

Tiga Bukti Nyata: Tiongkok Sudah berada di Dalam RSC Asia Tenggara

Sejauh mana penetrasi Tiongkok ke dalam RSC Asia Tenggara? ada Tiga kasus aktual yang akan memberikan jawaban secara komprehensif.

Pertama, yaitu Kamboja sebagai pintu masuk. Insiden pemblokiran 2016 itu bukan berdiri sendiri dan murni kepentingan nasional kamboja. Kamboja secara konsisten menjadi suara terdepan yang menolak bahasa keras atau konfrontasi terhadap Tiongkok dalam forum ASEAN. Lebih jauh lagi, laporan investigasi Reuters (2023) mengungkap pembangunan fasilitas angkatan laut di Ream Naval Base yang diduga eksklusif untuk penggunaan militer China, ini artinya sudah menunjukan sebuah fakta yang secara de facto mengubah geometri keamanan Selat Thailand dan Laut China Selatan bagian barat. Kamboja bukan lagi sekadar negara anggota ASEAN yang netral, karena telah menjadi titik masuk penetrasi Tiongkok ke dalam RSC.

Kedua, Laos sebagai contoh langsung buku teks ketergantungan struktural. Jalur kereta Kunming–Vientiane sepanjang 1.035 km yang beroperasi sejak Desember 2021 sering dipresentasikan sebagai sebuah pencapaian hebat dan keajaiban infrastruktur. Tapi di balik infrastruktur rel yang membanggakan masyarakat di kamboja, sebetulnya ada tersembunyi fakta yang lebih kompleks: per 2023, lebih dari 45% utang luar negeri Laos dipegang oleh Tiongkok (Lao PDR Economic Monitor, World Bank, 2023). Ketergantungan fiskal yang ekstrem ini membuat Laos hampir tidak memiliki ruang untuk mengambil posisi kebijakan yang bertentangan ataupun independen dengan Beijing, termasuk dalam forum-forum ASEAN. Ini artinya adalah penetrasi yang melalui ketergantungan ekonomi, bukan ancaman militer.

Ketiga, Myanmar sebagai arena penetrasi yang paling vulgar. Pasca-kudeta militer Februari 2021, Tiongkok menjadi salah satu negara kekuatan besar yang tidak mengutuk ataupun menggunakan bahasa yang keras terhadap junta dan justru terus mempertahankan hubungan diplomatik normal. Proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) senilai sekitar 15 miliar dolar sudah memastikan bahwa Beijing memiliki kepentingan ekonomi yang besar dalam stabilitas pemerintahan mana pun yang berkuasa di Naypyidaw. Hasilnya adalah Myanmar, yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika internal RSC Asia Tenggara, kini sebagian besar sudah dipengaruhi oleh kalkulasi dari Beijing.

Peta Aktor: Siapa yang Bermain dan Siapa yang Terjepit dalam Dinamika RSC

Dalam kerangka RSCT, kita harus memahami siapa yang berperan dalam dinamika ini adalah yang paling krusial. Tiongkok beroperasi sebagai strategic penetrator atau membangun jaringan kepentingan di dalam RSC melalui investasi infrastruktur, pinjaman bilateral, dan insentif ekonomi. Kamboja, Laos, dan Myanmar telah bergeser posisinya dari anggota RSC yang otonom menjadi semacam client states de facto yang pasti akan sulit membuat keputusan keamanan secara independen dari Beijing.

Di sisi yang berlawanan, Vietnam dan Filipina jusstru berfungsi sebagai resistors, karena dua negara ini yang secara langsung berbagi klaim teritorial dengan Tiongkok dan karena itu memiliki insentif struktural untuk melawan penetrasi. Sementara itu, ASEAN sebagai institusi berada dalam posisi yang akan paling sulit dan terjepit, karena prinsip konsensusnya yang dibanggakan selama puluhan tahun kini akan menjadi bumerang ketika satu negara yang ter-penetrasi cukup untuk memveto respons kolektif. Acharya (2014) sudah mengidentifikasi kelemahan struktural ini jauh sebelum penetrasi Tiongkok mencapai skala yang seperti sekarang. Dan juga jangan lupakan perusahaan-perusahaan infrastruktur Tiongkok seperti CRRC, China Southern Power Grid, hingga Huawei, mereka adalah tentara penetrasi yang tidak memakai seragam, masuk melalui tender proyek dan perjanjian bilateral.

Mengapa Ini bisa Menimbulkan Ancaman Lebih Serius dari Invasi Militer Konvensional

Serangan militer konvensional sangat bisa direspons: ada garis depan, ada musuh yang bisa diidentifikasi, ada PBB yang akan bisa intervensi dan memfasilitasi diplomasi. Penetrasi RSC tidak memiliki satu pun dari ketiga hal itu. Yang terjadi adalah fragmentasi diam-diam dari dalam: ASEAN yang seharusnya bisa berbicara dengan satu suara di isu-isu keamanan kritis, justru sekarang menjadi parlemen yang macet, tapi bukan karena serangan dari luar, tapi karena perbedaan kepentingan yang ditanam dengan sangat pintar dan sabar dari dalam.

Survei State of Southeast Asia 2024 yang diterbitkan ISEAS-Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa mayoritas elit dan akademisi Asia Tenggara mengakui pengaruh Tiongkok semakin besar di kawasan, namun sekaligus mengungkap bahwa banyak negara memilih untuk tidak mengkonfrontasi Beijing secara terbuka. Ini adalah ciri-ciri tanda paling jelas dari penetrasi yang berhasil: ketika negara-negara di dalam RSC mulai melakukan self-censorship strategis terhadap kekuatan yang seharusnya berada di luar batas RSC mereka.

Kesimpulan

Barry Buzan sebetulnya tidak pernah berbicara tentang Tiongkok secara spesifik ketika merumuskan RSCT nya. Tapi teorinya mendeskripsikan dengan presisi yang tinggi dan juga apa yang sedang terjadi di Asia Tenggara hari ini: penetrasi sistematis oleh kekuatan eksternal yang kuat, alih-alih biasanya menyerang dari luar "pagar", justru memilih membuka "pintu-pintu" dari dalam dan satu pinjaman, satu proyek rel kereta, satu pangkalan angkatan laut pada waktu yang bersamaan.

Pertanyaan yang seharusnya sekarang mendominasi diskusi keamanan Asia Tenggara bukan lagi tentang "apakah Tiongkok akan menjadi ancaman militer?" tapi seharusnya: "seberapa dalam penetrasi yang sudah terjadi, dan berapa banyak pintu di dalam yang masih bisa untuk dikunci?" Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah ASEAN itu sekarang akan tetap relevan sebagai arsitektur keamanan regional, atau perlahan menjadi cangkang kosong atau institusi yang tidak lagi bisa menghasilkan respons kolektif terhadap ancaman bersama.