Harga Sebuah Rasa Malu

Ilustrasi dibuat dengan AI

Tragedi yang baru saja terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang siswa kelas 4 SD berinisial YBR mengakhiri hidupnya, telah meninggalkan lubang menganga dalam nurani kita bersama. Detail peristiwa ini begitu memilukan—seorang anak yang merasa tak berdaya hanya karena tidak mampu membeli buku dan pena yang harganya tidak sampai Rp 10.000, hingga meninggalkan surat terakhir meminta ibunya untuk tidak mencarinya lagi.

Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah tamparan keras bagi sistem pendidikan kita yang gagal melindungi subjeknya yang paling rentan. Ketika para pemangku kebijakan sibuk berbicara soal kurikulum baru atau digitalisasi sekolah, kita sering melupakan variabel sunyi namun vital di dalam kelas: psikologi kemiskinan. Kematian YBR menuntun kita untuk menghadapi sebuah realitas pahit bahwa bagi banyak anak Indonesia, sekolah tidak lagi menjadi tempat dengan tangga menuju masa depan, melainkan lorong gelap menuju humiliasi (penghinaan).

Meski alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan dan narasi sekolah gratis terus didengungkan, fakta di lapangan justru menceritakan hal yang berbeda. Istilah ‘gratis’ ini sering kali menjadi jebakan semantik. SPP mungkin ditiadakan, namun ‘biaya-biaya tersembunyi’—seperti seragam, buku LKS, iuran perayaan hari besar, hingga uang komite—tetap menjadi tembok penghalang yang nyata. Bagi kelas menengah, biaya ini mungkin trivial. Namun bagi keluarga miskin ekstrem, biaya tersebut ibarat tembok raksasa yang memisahkan anak-anak mereka dari rasa bermartabat.

Namun, inti masalah sebenarnya melampaui sekadar soal ketidakmampuan finansial; ini adalah soal eksklusi sosial. Sekolah, tidak bisa disangkal, sudah menjadi seperti arena sosial tempat anak membangun harga diri mereka. Ketika sebuah sistem menempatkan siswa dalam posisi yang tidak menyenangkan akibat tidak berseragam lengkap atau tidak memiliki buku paket, sekolah secara tidak sadar sedang menanamkan budaya rasa malu (culture of shame). Dalam sosiologi pendidikan, hal ini disebut sebagai kurikulum tersembunyi (hidden curriculum)—pelajaran tak tertulis yang diterima siswa tentang posisi mereka dalam hierarki sosial. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Philip W. Jackson pada 1968.

Ketika kelemahan ekonomi seorang anak terus-menerus diekspos di depan teman sebayanya, maka sekolah telah berubah fungsi dari ruang aman menjadi sumber tekanan mental yang toksik. Bagi anak sekecil YBR, akumulasi rasa malu ini, ditambah ketakutan membebani orang tuanya, jelas menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Tragedi ini juga seakan ‘menelanjangi’ kegagalan sistem pendukung di sekolah kita.

Sekolah sering kali terlalu fokus pada metrik akademis dan gagap saat menangani kesejahteraan mental para siswanya (student wellbeing). Peran Guru Bimbingan Konseling (BK) juga kerap kali tereduksi dengan hanya menjadi "polisi sekolah" yang tugasnya mengawasi seragam dan kehadiran, alih-alih menjadi konselor empatik yang mampu mendeteksi sinyal depresi pada siswa atau bisa melihat "anak" di balik status "siswa". Seandainya ada sistem yang mampu mendeteksi perubahan perilaku siswa, atau mekanisme yang menangani masalah tunggakan secara tertutup tanpa sepengetahuan siswa, mungkin nyawa YBR masih bisa terselamatkan.

Ke depan, respons pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada santunan reaktif atau sanksi administratif semata. Dibutuhkan suatu pergeseran mendasar dalam cara sekolah menangani kemiskinan.

Pertama, definisi pendidikan gratis harus dimaknai sebagai nol biaya (zero cost) bagi kuartil masyarakat termiskin. Praktik menahan akses belajar karena masalah biaya harus dianggap sebagai pelanggaran serius, bukan sekadar kenakalan administratif. Kedua, kita perlu melatih kepekaan para pendidik. Guru perlu selalu diingatkan untuk memahami bahwa siswa yang tidak membawa buku bukanlah siswa yang malas atau tidak disiplin, melainkan anak yang mungkin sedang berada dalam keadaan krisis. Empati harus menjadi kompetensi pedagogik yang sama pentingnya dengan manajemen kelas.

Kematian YBR adalah alarm yang berbunyi sangat nyaring. Kita tidak bisa mengklaim sedang mencerdaskan kehidupan bangsa jika sekolah-sekolah kita justru menjadi tempat di mana anak-anak kehilangan hasrat untuk hidup. ●