Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten dari Pengguna
Perempuan, Kesetaraan Gender, dan Kedaulatan Lingkungan
3 Maret 2023 16:45 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Milenia Ferli tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Identitas gerakan perempuan lingkungan haruslah memelopori gerakan di luar isu arus utama. Sebab, gerakan lingkungan selalu mempunyai keterkaitan dengan isu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ketidakadilan akses publik yang dialami perempuan, perdagangan anak, perkawinan anak juga kematian ibu dan bayi. Salah satu identitas gerakan perempuan dan lingkungan adalah berseberangan dengan negara.
ADVERTISEMENT
Gerakan perempuan untuk isu lingkungan menunjukkan fenomena yang berbeda dari identitas gerakan perempuan urban di abad ke-20, yang ditemukan Blackburn (2010). Rumusan kerusakan lingkungan dan penjarahan sumber daya alam diibaratkan sebagai ketubuhan yang saling terkoneksi. Kehancuran, eksploitasi, dan bencana alam adalah ancaman bagi tubuh perempuan.
Melalui gerakan lingkungan, perempuan berhasil merumuskan pembebasan tubuh dan spiritnya secara komprehensif dan pembebasan itu melintasi batas negara dan korporasi. Isu lingkungan ini termasuk isu yang penting setelah isu nasionalisme. Pergerakan isu lingkungan adalah pergerakan yang muncul pasca kemerdekaan.
Sedikit berbeda dari isu poligami, perkawinan anak, perdagangan perempuan, Pendidikan perempuan, Kesehatan dan isu hak politik yang telah menjadi perjuangan panjang gerakan pasca kemerdekaan. Konteks yang pada akhirnya melatarbelakangi gerakan perempuan adalah akibat isu sosial yang disebabkan agersi korporasi global di era pascakolonial.
ADVERTISEMENT
Pemiskinan kawasan yang rentan rusak dan tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif, operasi ekstraksi oleh korporasi mulitnasional bukan hanya mengancam kekayaan mineral dan kerusakan lingkungan saja, kegiatan ekstraksi juga menimbulkan gegar pangan lokal yang membuat sumber bahan pangan lokal menjadi terancam punah keberadaannya.
Terlepas dari itu semua, dampak yang ditimbulkan dari operasi ekstaraksi tambang sangat berbahaya. Di sinilah titik konflik kepentingan antara aktivitas tambang yang agresif dan kerentanan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat ekstraksi tambang yang dilakukan oleh korporasi menjadi inti dari kemunduran kedaulatan pangan yang dalam hal ini sangat terkait dengan perempuan.
Mungkin sampai sini akan timbul pertanyaan: mengapa kerentanan lingkungan berpengaruh pada kedaulatan pangan lokal dan merupakan isu penting dalam gerakan perempuan? Bersamaan dengan kerusakan lahan pertanian akibat eksploitasi tambang dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan korporasi, ada pergeseran bahan baku pangan.
ADVERTISEMENT
Kemerosotan bahan pangan lokal bisa memberikan peluang bagi pangan lain masuk mengisi "kekosongan" pasar dan permintaan lokal. Keluarga yang dulunya mengkonsumsi swadaya pangan lokal menjadi beralih dan tergantung pada pasokan bahan pangan 'pendatang'. Selain kedaulatan pangan bisa terancam oleh invasi pangan non lokal tadi, juga merembet pada sector ekonomi masyarakat lokal yang hidup dari hasil pertanian sekitar. Perempuan adalah agen penting dalam merespons pertanyaan seperti di atas.
Bicara soal konstruksi sosial, perempuan diposisikan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus makanan keluarga. Pemenuhan itu bukan hanya menyediakan makanan atau tidak, pemenuhan itu juga mencakup kultur pangan. Penyusutan bahan pangan dan air akibat polusi zat beracun, mengubah cara hidup seluruh keluarga masyarakat lokal dan mengganggu perekonomian. Secara tradisional kedaulatan pangan pada dasarnya didominasi oleh perempuan. Berbeda dari gerakan lainnya, gerakan perempuan memiliki inspirasi perubahan social dengan arah tertentu. Melalui banyak strategi, gerakan perempuan punya agenda rekonstruksi keadilan gender.
ADVERTISEMENT
Seperti yang sudah kita semua pahami, tujuan besar daripada gerakan sosial adalah menciptakan perubahan kelembagaan dan kebijakan negara. Gerakan sosial bersinggungan erat dengan sistem representasi politik, dan berkontribusi terhadap kemampuan partai politik agar melakukan perubahan keputusan publik. Gerakan sosial merupakan elaborasi antara peluang politik, struktur gerakan dan budaya.
Munculnya gerakan keperempuanan ini tidak terlepas dengan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan, bukan hanya itu. Diskriminasi yang dilakukan oleh negara, individu atau bahkan komunitas ini bersifat sistematis. Oleh karena itu, gerakan ini muncul sebagai agency kelompok yang menolak subordinasi dan tekanan yang dimanifestasikan melalui aksi kolektif terhadap budaya, politik dan juga Individu.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh perempuan adalah dengan merespons situasi diskriminasi tersebut melalui aksi kolektif perempuan akar rumput, sebagai upaya pemberdayaan dalam menghadapi diskriminasi terhadap perempuan. Aksi kolektif perempuan bukanlah sebuah hal yang baru di Indonesia khususnya. Sejak abad ke-20 praktik ini sudah meluas dan terjadi di berbagai negara juga daerah.
ADVERTISEMENT
Gerakan perempuan di Indonesia saat ini telah menginjak usia lebih dari satu abad. Mulai dari masa kolonial Belanda hingga kini 24 tahun pascareformasi. Hal ini juga didukung oleh Inpres No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional. Situasi ini memberikan kesempatan bagi gerakan perempuan untuk melakukan advokasi menyoal kebijakan publik yang sebagian besarnya mengatur peran perempuan juga ide-ide tradisional perempuan.
Disinyalir, hal yang demikian memperkuat subordinasi perempuan baik di ruang publik maupun ruang privat. Hal tersebut menyebabkan negara yang patriarkat. Konferensi PBB di Brasil, tepatnya Rio de Janeiro pada tahun 2012 merumuskan tujuh belas poin atau capaian tentang Sustainable Development Goals (SDG’s), salah satunya yaitu "kesetaraan gender dan penguatan seluruh perempuan". Kesetaraan gender dan penguatan perempuan yang disebutkan tentunya meliputi berbagai macam sektor, termasuk sektor lingkungan dan pertanian yang menyangkut ketahanan pangan.
ADVERTISEMENT
Di Indonesia sektor pertanian juga menjadi tonggak pencapaian, karena Indonesia adalah negara berkembang maka salah satu perekonomiannya mengandalkan sektor pertanian untuk tujuan SDG’s yang lain yaitu ‘mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi sekaligus mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan perempuan sebagai pihak yang terlibat dalam gerakan ini menjadi penguatan dalam sektor pertanian dan tentunya bisa memberi dampak yang berkelanjutan.