Ketimpangan Penanganan Covid-19 Antara Desa dengan Kota

Gambaran ketimpangan penanganan Covid-19 antara desa dengan kota (Tirto.id)

Optimisme Indonesia akan kekebalan terhadap Coronavirus Disease yang menyebar di Wuhan, Cina tak bertahan lama, selang beberapa bulan virus yang masih dibuat guyonan dalam setiap perbincangan masyarakat akhirnya memporak-porandakan satu Indonesia pada semua sektor baik kesehatan itu sendiri, ekonomi, dan pendidikan. Melihat peristiwa tersebut, jika menurut istilah orang tua dulu adalah “Indonesia kemakan omongannya sendiri”.

Tercatat pada awal Maret, tepatnya 02 Maret 2020 saat Presiden Joko Widodo mengonfirmasi terdapat dua orang warga negara yang terpapar virus tersebut. Yang kemudian virus mulai merebak masuk negara, tanpa dibarengi persiapan apa pun dari pemerintah. Hal ini sontak membuat persebaran virus semakin cepat memakan korban dan susah untuk menekan lajunya.

Hingga 02 November 2020, total kasus positif capai 413.000 orang, dengan penambahan kasus 2.696 orang. Sedang pasien sembuh 342.000 pasien dan 74 tambahan pasien meninggal dunia menjadi 13.943 pasien.

Dari jumlah di atas, muncul pertanyaan baru “kenapa angka-angka ini semakin melonjak tinggi tiap harinya?”, jawabannya adalah testing atau permasalahannya terdapat pada testing. Ketika pemerintah mulai masif melakukan rapid test dan swab test maka semakin banyak masyarakat yang terdeteksi sejak dini.

Bukti lapangan testing memperlihatkan bahwa pemeriksaan belum menyeluruh sampai pelosok desa hanya pada wilayah perkotaan saja. Berdasarkan keterangan Eko Sri Haryanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan penanganan Covid-19 di desa hanya melalui relawan yang berupa kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, ketua RW, serta tokoh masyarakat.

Adapun tugas relawan desa tanggap Covid-19 yakni menginformasikan dan mengedukasi masyarakat akan bahaya Covid-19 melalui papan informasi pencegahan, melakukan pendataan dan pemeriksaan kepada warga yang rentan sakit dan baru kembali dari perantauan. Namun, semua berlaku tidak bertahan lama hanya ketika virus sedang marak-maraknya kemudian hilang tertelan oleh waktu. Bahkan terdapat desa yang tidak mengeluarkan dana sama sekali untuk fasilitas pencegahan Covid-19, sehingga testing atau swab test pun tidak bisa diperoleh warga desa.

Keacuhan pemerintah tingkat desa akhirnya membawa dampak buruk bagi warganya, dimana banyak yang mulai tidak memperdulikan protokol kesehatan baik menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Mayoritas dari mereka menyakini masih kebal terhadap virus dan beranggapan virus tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka.

Berbeda dengan kondisi pedesaan, di wilayah perkotaan salah satunya Kota Bekasi yang telah menyiapkan anggaran untuk pengananan Covid-19 hampir sebanyak Rp 172,5 miliar dari pengajuan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat termasuk rapid test dan reagen PCR-VTM sekaligus penanganan pasien Covid-19. Dengan begitu, kesadaran warga kota tentang bahaya virus semakin terbentuk dan tidak abai akan protokol kesehatan.

Kondisi diatas harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengupayakan virus terdeteksi dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dengan sikap awas dari pemerintah tersebut harapannya dapat segera memulihkan keadaan Indonesia.