SMAN 2 Tasikmalaya Adakan Pembuatan SIM Kolektif untuk Muridnya
PerbesarDisadari atau tidak, saat ini masih banyak pelajar SMA yang mengendarai motor tanpa memilki surat izin mengemudi (SIM). Padahal, sudah jelas bahwa ada aturan yang mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki izin tersebut.
Menanggapi hal tersebut, salah satu sekolah menengah atas di Tasikmalaya, Jawa Barat, tergerak untuk memfasilitasi siswa-siswinya untuk membuat SIM.
"Resmi bang, difasilitasi sama sekolah," tutur Salman, pelajar SMAN 2 Tasikmalaya, saat ditanya soal tes SIM yang beberapa waktu lalu diikutinya.
Untuk mengonfirmasi sekaligus mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, kumparan (kumparan.com) menghubungi Dida Rulianda, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan SMAN 2 Tasikmalaya.
Dihubungi kumparan pada Kamis (1/2) sore, Dida membenarkan adanya program kerjasama antara institusinya dengan pihak kepolisian setempat dalam pembuatan SIM.
"Ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, kalau tidak salah. Anak-anak OSIS bekerja sama dengan pihak kepolisian, berinisiatif untuk membentuk kegiatan yang positif, di antaranya membuat SIM secara kolektif," tutur Dida.
Selain itu, Dida juga mengatakan bahwa tujuan pembuatan SIM secara kolektif ini diadakan--salah satunya-- karena banyak anak-anak SMA yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
Perbesar"Kita ingin melegalkan anak-anak yang sudah saatnya memiliki SIM guna bisa menggunakan kendaraannya, terutama kendaraan roda dua. Yang kedua, melalui program ini, justru ada penanaman 'rasa' juga. Selain membuat SIM secara kolektif, mereka juga diberikan pembekalan dari pihak kepolisian," jelasnya.
Menurut Dida, program pembuatan SIM secara kolektif ini mendapatkan respons yang cukup baik dari para pelajar di SMAN 2 Tasikmalaya.
"Pesertanya mencapai lebih dari 50 orang. Bahkan, kita juga mengakomodasi beberapa siswa SMA lain yang ini (membuat SIM). Minimal, kita juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab untuk pelajar di sekolah lain," ucapnya.
"Di samping itu, kita ciptakan ikatan kebersamaan. Mudah-mudahan dengan ini, gontok-gontokan yang kerap terjadi antar pelajar SMA juga dapat dikurangi," tambahnya.
Meski secara teknis proses pembuatan SIM secara kolektif lebih praktis-- dengan dijemput pihak kepolisian ke sekolah-- menurut Dida, semua persyaratan ujian SIM tetap berlaku seperti dengan yang sudah diatur.
"Untuk syarat tidak ada yang berubah, termasuk harga juga sama. Kita memfasilitasi saja. Mereka yang enggan pergi ke kantor polisi, sekarang didatangi oleh pihak kepolisian dengan mobil SIM (SIM keliling), bahkan ada sosialisasi safety riding juga," tutup Dida.
Kira-kira, kalau kebijakan ini diadopsi semua sekolah di Indonesia, kamu setuju tidak? Sampaikan di kolom komentar, ya!