Strategi BPJPH Sebarkan Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK

Ilustrasi logo Halal. Foto: Shutterstock

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengungkapkan beberapa strategi, agar sebaran kuota 1 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) merata bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia.

Kepala BPJPH, Haikal Hasan, mengatakan bahwa mereka berupaya sebisa mungkin untuk membuat sertifikasi halal gratis merata di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuka kuota per wilayah.

"Dari 1 juta (kuota sertifikasi halal gratis), kita buka dengan kuota per wilayah, dengan kriteria terbanyak, dan usaha yang ada di wilayah. Itu prinsip keadilan, karena adil bukan sama rata, kan," ujar Haikal kepada kumparan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan. Foto: Arnidhya Nur Zhafira/ANTARA

Lebih lanjut, Haikal menuturkan bahwa kuota 1 juta sertifikasi halal gratis tersebut tak serta merta disebarkan semua. BPJPH membagi kuota tersebut berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia.

"Kita tidak lepas 1 juta semua, tidak. Kita bagi Jakarta berapa, Jabar (Jawa Barat) berapa, Jateng (Jawa Tengah) berapa, Jatim (Jawa Timur) berapa, kita bagi per provinsi. Kita juga lihat jumlah usaha kuliner yang ada di tiap provinsi," lanjutnya.

Hal tersebut dilakukan BPJPH agar tidak terjadi penumpukan, dan sebagai upaya agar sertifikasi halal gratis dapat merata dari Aceh sampai Papua.

Kendala Berikan Sertifikasi Halal bagi UMK

Ilustrasi pelaku usaha. Foto: Shutterstock

Adapun saat ini menurut Haikal, kendala yang dihadapi BPJPH dalam memberikan sertifikasi halal adalah dari sisi human (SDM). Sebab, tak jarang orang yang menginput data kurang pas atau saat verifikasi tidak sama.

"Kendala yang terjadi saat ini adalah human, yang nginputnya kurang pas, yang verifikatornya tidak sama, dan sebagainya," ungkapnya.

Untuk itu, BPJPH saat ini sedang berupaya untuk semakin meningkatkan pelayanan mereka. Salah satunya adalah dengan menghadirkan artificial intelligent (AI) untuk membantu dala proses sertifikasi halal.

"Kendala ini sedang kita akali dengan AI, sehingga AI bisa mendeteksi tentang kejujuran para pendamping produk halal. Itu yang kami usahakan," kata Haikal.

Pelaku usaha Raya Sadianor mengaduk biji kopi di industri rumahan Indu Kuh Coffe, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (6/11/2024). Foto: Auliya Rahman/ANTARA FOTO

Sementara itu, Haikal mengimbau pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal kepada BPJPH. Sebab, hal ini juga akan membuat konsumen merasa lebih aman jika sudah banyak yang menerapkan sertifikat halal ke dalam usahanya.

"Kalau Anda tidak mengurus sertifikat halal, yakinlah produk Anda akan ditinggalkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah menjadi akar budaya bangsa ini. Sudah banyak contoh perusahaan-perusahaan yang dahsyat besarnya, mendominasi, tapi tidak mencantumkan sertifikat halal, bangkrut," tutur Haikal.

"Jadi, segera urus (sertifikat halal), karena bukan cuma nyaman untuk konsumen, tapi nyaman juga untuk Anda. Bukan cuma nyaman untuk Anda dan konsumen, tapi untuk bangsa, dan itu punya kontribusi yang cukup besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, yaitu sebesar 8 persen," pungkasnya.