Polemik Ijazah: Menguji Kejujuran, Keadilan, dan Kemanusiaan dalam Pancasila
Tulisan dari Mimin Adnan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOleh: Mimin Adnan
Di negara demokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin merupakan modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui janji politik, tetapi juga melalui keterbukaan, integritas, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan di hadapan publik.
Polemik mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengundang perhatian masyarakat. Perdebatan ini bukan hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana seharusnya seorang pejabat publik merespons keraguan masyarakat dalam negara yang berlandaskan Pancasila?
Pertanyaan tersebut penting karena pejabat publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kepentingan pribadi. Jabatan publik membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk menjaga kepercayaan, menghormati hukum, dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kejujuran sebagai Dasar Kepercayaan Publik
Kejujuran merupakan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun kata jujur tidak disebutkan secara langsung dalam rumusan sila kedua Pancasila, kejujuran merupakan bagian penting dari etika yang diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan beradab.
Dalam konteks polemik ijazah, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah persyaratan pendidikan pejabat publik telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaan tersebut seharusnya tidak langsung dianggap sebagai bentuk kebencian politik, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan melalui cara yang sah.
Di sisi lain, tuduhan yang disampaikan tanpa bukti juga tidak dapat dibenarkan. Kejujuran menuntut masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, sementara pejabat publik dituntut untuk memberikan keterangan yang akurat dan tidak menyesatkan.
Dengan demikian, prinsip kejujuran harus berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Masyarakat tidak boleh menjadikan prasangka sebagai fakta, dan kekuasaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan yang sah dari publik.
Keadilan Tidak Boleh Bergantung pada Jabatan
Salah satu persoalan penting dalam kehidupan politik adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Prinsip ini mengandung makna bahwa status sosial, kekayaan, hubungan keluarga, maupun jabatan politik tidak seharusnya menentukan bagaimana seseorang diperlakukan oleh hukum.
Dalam perkara Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA, tetapi tidak menerima permohonan yang meminta pembatalan kelayakannya sebagai wakil presiden. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan persoalan pembuktian dokumen dari persoalan kewenangan dan akibat hukum suatu perkara.
Sementara itu, polemik ijazah Joko Widodo perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses hukum yang relevan dengan perkaranya sendiri. Persoalan yang berbeda tidak semestinya disatukan menjadi satu kesimpulan tanpa pemeriksaan yang memadai.
Dari sudut pandang Pancasila, masyarakat berhak mengharapkan transparansi dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, keadilan juga mengharuskan setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk menjelaskan dan mempertahankan dirinya berdasarkan prosedur yang berlaku.
Keadilan bukan berarti seseorang harus dinyatakan bersalah karena tekanan publik. Keadilan berarti persoalan diperiksa secara objektif, bukti dinilai secara cermat, dan keputusan dibuat berdasarkan hukum, bukan semata-mata kepentingan politik.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Perdebatan Politik
Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan martabat dan penghormatan terhadap hak-haknya.
Dalam perdebatan mengenai pejabat publik, nilai ini memiliki dua sisi yang perlu dijaga secara bersamaan.
Pertama, pejabat publik harus menghormati masyarakat dengan memberikan respons yang bertanggung jawab terhadap pertanyaan mengenai kepentingan publik. Kritik dan pertanyaan yang disampaikan secara sah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Kedua, masyarakat juga harus menghormati martabat manusia ketika menyampaikan kritik. Perbedaan pandangan tidak membenarkan penghinaan, penyebaran fitnah, ancaman, atau penghakiman tanpa bukti.
Sikap beradab bukan berarti masyarakat harus diam ketika menemukan persoalan. Sebaliknya, masyarakat dapat bersikap kritis tanpa kehilangan etika. Demikian pula, pejabat publik seharusnya mampu menghadapi kritik tanpa menganggap setiap pertanyaan sebagai serangan pribadi.
Dalam hal ini, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan bahwa kritik harus tetap memiliki dasar, sedangkan tanggapan harus disampaikan dengan tanggung jawab.
Pancasila Harus Menjadi Pedoman, Bukan Sekadar Slogan
Polemik ijazah pejabat publik seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi Indonesia. Persoalan ini tidak seharusnya hanya berakhir sebagai pertentangan antara pendukung dan penentang tokoh politik.
Masyarakat membutuhkan budaya politik yang mengutamakan bukti, keterbukaan, dan proses hukum yang dapat dipercaya. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten serta informasi mengenai persyaratan jabatan publik dapat dipahami masyarakat.
Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan dalam ruang kelas atau disebutkan dalam pidato kenegaraan. Nilai-nilainya harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk dalam cara kekuasaan dijalankan, kritik disampaikan, dan persoalan publik diselesaikan.
Apabila kejujuran diabaikan, kepercayaan masyarakat dapat melemah. Apabila keadilan tidak diterapkan secara konsisten, masyarakat dapat kehilangan keyakinan terhadap hukum. Apabila perdebatan politik kehilangan adab, perbedaan pendapat berisiko berubah menjadi permusuhan.
Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang jabatan, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan.
Polemik ijazah Joko Widodo dan persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka mengingatkan kita bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui integritas, keterbukaan, dan penegakan hukum yang adil.
Sebagai warga negara, kita berhak mengajukan pertanyaan dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan yang berkaitan dengan jabatan publik. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan menghormati fakta, proses hukum, dan martabat manusia.
Pada akhirnya, penerapan Pancasila tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sedang dikritik. Kejujuran harus dijunjung oleh semua pihak, keadilan harus berlaku tanpa diskriminasi, dan kemanusiaan yang beradab harus menjadi batas etis dalam setiap perdebatan.
Sebab, negara yang berlandaskan Pancasila bukanlah negara yang melarang rakyatnya bertanya, melainkan negara yang mampu menjawab pertanyaan publik melalui cara yang jujur, adil, dan beradab.