974 WNA Tinggal di Madiun Raya, WN Malaysia Terbanyak

Sebanyak 974 warga negara asing (WNA) tercatat berada di wilayah Madiun Raya hingga November 2026. WN Malaysia menjadi kelompok terbanyak dengan 228 orang. Disusul warga negara China sebanyak 220 orang dan Kamboja sebanyak 121 orang. Sisanya berasal dari sejumlah negara lain.
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memperketat pengawasan untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, terutama penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing (TKA). Sepanjang Januari-November 2026, empat WNA telah dideportasi karena melanggar ketentuan keimigrasian.
Empat WNA tersebut terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia. Pelanggaran yang dilakukan meliputi izin tinggal yang telah melewati batas waktu (overstay) serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah kerjanya.
"Kasusnya karena mereka overstay dan penyalahgunaan izin tinggal," kata Arief, Rabu (18/11/2026).
Arief menjelaskan, jumlah WNA di Madiun Raya bersifat fluktuatif karena dipengaruhi mobilitas keluar-masuk warga asing. Sementara itu, pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) sepanjang 2026 tercatat berkisar 150 hingga 200 orang.
Namun, keberadaan WNA di wilayah tersebut tidak seluruhnya berkaitan dengan kegiatan industri atau kebutuhan tenaga kerja asing. Sebagian di antaranya merupakan santri asing yang menempuh pendidikan di sejumlah pondok pesantren, terutama di kawasan Temboro dan Gontor.
"Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor," ujarnya.
Di tengah tingginya mobilitas warga asing, Imigrasi Madiun juga memperhatikan kepatuhan perusahaan yang menjadi sponsor TKA. Perusahaan maupun penanggung jawab WNA diminta memastikan dokumen keimigrasian dan jenis izin tinggal yang dimiliki sesuai dengan aktivitas mereka di Indonesia.
Arief menegaskan, pengawasan terhadap TKA bukan bertujuan menghambat investasi ataupun penanaman modal asing. Pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas warga asing tetap sesuai dengan ketentuan hukum keimigrasian.
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab, hingga WNA. Mereka diberikan pemahaman mengenai jenis izin tinggal yang harus digunakan sesuai dengan tujuan kedatangan dan aktivitas di Indonesia.
Meski demikian, pendekatan persuasif bukan berarti Imigrasi mengendurkan penindakan. Jika pelanggaran tetap dilakukan setelah edukasi diberikan, tindakan administratif keimigrasian hingga deportasi dapat dijatuhkan sesuai ketentuan.
"Jika langsung digas tanpa edukasi, dikhawatirkan mereka malah kabur. Makanya kita edukasi dulu mana izin tinggal yang harus digunakan. Namun, jika setelah diedukasi mereka tetap nekat menyalahgunakan izin tinggal, tentu tindakan tegas akan kami ambil sesuai aturan yang berlaku," tandas Arief.
