Kolaborasi Pemprov DKI-KPK, Halte Setiabudi Ganti Nama Jadi Setiabudi Integritas
PerbesarPemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan perubahan nama Halte Setiabudi menjadi Halte Setiabudi Integritas. Penamaan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas kampanye nilai integritas dan antikorupsi kepada masyarakat melalui ruang publik.
Peresmian dilakukan bersamaan dengan penataan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2026). Kegiatan ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Pramono mengatakan, perubahan nama halte tersebut merupakan bentuk kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK.
"Dan pada hari ini juga tadi bersama dengan Bapak Ketua KPK, kita baru saja meresmikan Halte Setiabudi Integritas menjadi nama tempat ini, dan juga nanti ada halte kecil bernama Halte Integritas 1. Inilah sebagai komitmen kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Pramono kepada wartawan.
Dalam sambutannya, Pramono juga menyampaikan bahwa kawasan tersebut akan memiliki halte lain bernama Setiabudi Integritas 1 sebagai bagian dari program penamaan halte atau naming rights.
"Kita akan punya halte yang namanya Setiabudi Integritas 1. Dan juga halte-halte lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut MRT dan pembiayaannya sepenuhnya dari naming rights dan juga iklan yang ada," ujarnya.
Ide Awal Pemberian Nama
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan gagasan pemberian nama Integritas bermula dari pengalamannya menggunakan transportasi umum dan melintasi kawasan Setiabudi.
"Nah, pada suatu saat perjalanan dari Ragunan ke sini tiba-tiba muncul sebuah ide. Kenapa sih kok Halte Setiabudi itu tidak diberikan sebuah nama yang bisa menampilkan identitas, ya? Identitas baik dari provinsi maupun dari KPK," kata Setyo.
Menurut dia, usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran KPK dan mendapat respons positif dari Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya direalisasikan.
"Muncul ide lalu saya tugaskan kedeputian pendidikan masyarakat untuk melakukan koordinasi. Dan rupanya respons itu sangat positif oleh Pak Gubernur. Bahkan setiap saat ditanyakan dan akhirnya muncullah sebuah nama Halte Integritas 1," ujarnya.
Setyo menegaskan, perubahan nama halte tersebut bukan sekadar pergantian identitas, melainkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas.
"Saya yakin ini bukan sekadar nama. Halte ini juga bukan sekadar untuk naik turunnya penumpang. Bukan sekadar dilewati, tetapi setidaknya harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas itu bisa menjadi sebuah memori kolektif," katanya.
Ia berharap, masyarakat dapat mengingat dan menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam nama halte tersebut.
"Orang akan mengingat, orang akan menjaga, ya akan melakukan sesuatu hal yang positif sesuai dengan namanya. Kita enggak bisa bilang apa arti sebuah nama, tapi nama mengandung makna yang sangat luar biasa," lanjut Setyo.
Dalam kesempatan yang sama, Setyo menyebut penamaan Halte Setiabudi Integritas menunjukkan kolaborasi antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam menanamkan nilai antikorupsi kepada masyarakat.
"Ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi, komitmen, dan kerja sama yang luar biasa antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Menurut Setyo, integritas tidak hanya dibangun di lingkungan kerja atau ruang rapat, tetapi juga dapat ditanamkan melalui ruang-ruang publik yang digunakan masyarakat sehari-hari.
"Integritas itu tidak hanya berangkat dari ruang rapat, tidak hanya berangkat dari ruang kerja saja, tetapi juga bisa kita mulai dari jalan raya," kata dia.
Terakhir, Pramono berharap penataan kawasan Rasuna Said dan peresmian Halte Setiabudi Integritas dapat mencerminkan semangat Jakarta sebagai kota global yang tetap menjunjung nilai integritas.
"Semoga penataan kawasan ini tidak hanya menghadirkan ruang kota yang lebih baik, namun juga membanggakan dan mencerminkan semangat Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai-nilai integritas, budaya, dan keberlanjutan," ujar Pramono.