Menko Polkam Pastikan Keamanan Nasional Terkendali, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan situasi keamanan nasional secara umum tetap terkendali dan kondusif di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Dudung dalam pernyataan resmi kepada media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Dudung mengatakan pemerintah senantiasa menjunjung tinggi konstitusi, menghormati kewenangan lembaga negara, serta menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Menurutnya, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab.
"Negara tetap hadir. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap menjadi pedoman. Dan kepentingan serta keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama," tegas Dudung.
Dalam menghadapi perkembangan situasi tersebut, Kemenko Polkam terus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Koordinasi tersebut difokuskan pada penguatan kewaspadaan, pencegahan potensi kerawanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dudung menekankan seluruh aparatur negara harus bertindak profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta menghormati hak konstitusional masyarakat.
Dudung juga memastikan dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun aktivitas masyarakat. Pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, kegiatan perekonomian, serta berbagai layanan publik harus tetap berjalan efektif.
Pemerintah berkomitmen menjaga situasi agar masyarakat dapat bekerja, berusaha, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tenang. Menurut Dudung, keberhasilan negara tidak hanya diukur dari kemampuannya menjaga stabilitas politik, tetapi juga dari keberlanjutan pelayanan dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Terkait perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11/2026), Dudung menjelaskan aksi penyampaian aspirasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan awalnya berlangsung tertib dan damai. Bahkan, para peserta aksi telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Namun, berdasarkan laporan instansi terkait, situasi pada malam hari mengalami peningkatan ketegangan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dilaporkan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum. Aparat kemudian melakukan langkah pengendalian hingga situasi berhasil dikendalikan pada Rabu dini hari.
Terkait sejumlah orang yang diamankan, Dudung menegaskan proses pemeriksaan dan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Lebih lanjut, Dudung menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi negara. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentuan hukum.
Pemerintah mengajak seluruh pihak menghindari provokasi, tindakan kekerasan, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
"Negara berkewajiban melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat yang sama, negara juga berkewajiban melindungi keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan," ujar Dudung.
Dudung turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, insan pers, pemimpin politik, dan seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog, memperkuat persaudaraan, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Generasi muda juga diharapkan terus berperan aktif menyampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif, damai, dan bermartabat. Menurut Dudung, energi bangsa harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta menegakkan hukum secara berkeadilan.
Menutup pernyataannya, Dudung memastikan pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipatif sesuai ketentuan hukum. Ia mengajak masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga kepercayaan dan persatuan nasional.
"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan kebangsaan. Kita boleh berdebat tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi jangan pernah melupakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama," tegasnya.
Ia menambahkan, stabilitas nasional yang kokoh harus dibangun melalui penegakan keadilan, pemeliharaan kepercayaan, dan penguatan persatuan bangsa.
"Indonesia harus tetap aman. Indonesia harus tetap bersatu. Dan Indonesia harus terus melangkah maju," pungkasnya.