PNS Puskesmas di Karangasem Jadi Tersangka Pencabulan Sepupu Sejak Korban Berusia 9 Tahun
PerbesarSeorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Karangasem, Bali, berinisial IKEP (40), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sepupunya sendiri. Aksi tersebut diduga dilakukan berulang kali sejak korban masih berusia 9 tahun.
Kasi Humas Polres Karangasem, Ipda I Nengah Artono, mengatakan korban baru melaporkan kasus tersebut ke Polres Karangasem pada 30 Agustus 2026.
“Kejadian sudah terjadi sekitar bulan Juli tahun 2009. Tersangka memang berniat untuk menyetubuhi korban karena memiliki rasa nafsu dan dilakukan dalam keadaan rumah sepi,” kata Artono saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Artono menyebut, selama periode 2009 hingga 2023, korban diduga telah mengalami persetubuhan sebanyak 62 kali. Peristiwa itu disebut terjadi di rumah yang berada di Banjar Dinas Amertasari, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Menurut Artono, tersangka menggunakan sejumlah cara untuk mengendalikan korban. Salah satunya dengan mengancam akan menyebarkan video korban apabila tidak menuruti keinginannya.
“Korban merasa diancam bahwa videonya akan disebar, sedangkan dalam pemeriksaan video tersebut tidak ditemukan,” terangnya.
Kasus tersebut sempat diketahui keluarga korban dalam sebuah pertemuan pada 2025. Kedua belah pihak kemudian melakukan mediasi secara internal keluarga. Namun, korban akhirnya memilih melaporkan dugaan kekerasan seksual itu ke polisi.
Artono mengatakan, polisi menangkap IKEP pada 22 Oktober 2026 setelah menerima laporan dari korban. Dalam pemeriksaan, polisi juga mengetahui bahwa tersangka rutin memeriksa kondisi korban untuk memastikan apakah korban hamil atau tidak.
“Jadi tidak sampai hamil karena setiap bulan tersangka mengecek korban hamil atau tidak,” ucap Artono.
Atas perbuatannya, IKEP disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (4) KUHP atau Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 415 huruf b juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Artono menyebut ancaman hukuman terhadap tersangka berupa pidana penjara paling lama 15 tahun.