Miris, Janji Transportasi untuk Pelajar Karampuang Hanya Menjadi Angan-Angan

Ilustrasi transportasi untuk pelajar karampuang hanya menjadi angan-angan Editor Foto: Misra

Pendidikan yang berkualitas adalah hak dasar setiap anak bangsa, termasuk bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil seperti Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sayangnya, meski berbagai program pemerataan pembangunan sering diklaim berhasil, banyak daerah yang masih berjuang sendiri untuk memperoleh hak dasarnya. Karampuang adalah salah satu contoh nyata di mana realitas di lapangan jauh tertinggal dari janji-janji manis yang sering disampaikan. Anak-anak di pulau ini harus menyeberangi lautan dan berjalan berkilometer setiap hari demi bersekolah, yang menggambarkan ketidakadilan pendidikan yang terus terabaikan meskipun ada kemajuan di kota besar. Kekecewaan pelajar dan mahasiswa Karampuang yang tergabung dalam Gerakan Vendetta sangat dapat dipahami, terutama karena mereka telah berbulan-bulan menyuarakan tuntutan kepada DPRD Mamuju untuk merealisasikan janji pengadaan transportasi darat dan laut yang layak. Ongkos penyebrangan yang mencapai Rp70.000–Rp80.000 per bulan serta jarak tempuh yang jauh adalah beban berat yang harus mereka tanggung setiap hari.

Janji Kosong DPRD Mamuju dan Meningkatnya Skeptisisme

Meski sempat ada komitmen dari anggota DPRD Mamuju seperti Muh. Nur dan Yuslifar untuk mengatasi masalah ini, kenyataannya hingga saat ini tidak ada tindakan konkret yang dilakukan. Dua anggota dewan lainnya, Munawir Arafat dan Arnold Topo Sujadi, memang berani menandatangani komitmen untuk menyediakan kapal dan bus sekolah, namun tanpa implementasi nyata, komitmen di atas kertas ini tidak akan berarti bagi para pelajar Karampuang yang harus terus berjuang setiap hari. Akan tetapi, Pengalaman masa lalu membuat para pelajar mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hanya menghasilkan retorika tanpa solusi semakin memperkuat skeptisisme terhadap sistem. Gerakan massa, mural protes, hingga pembakaran ban di Gedung DPRD Mamuju bukan sekadar ekspresi kemarahan, tetapi juga manifestasi dari rasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi hak mereka. Ini menunjukkan bahwa janji-janji politik tanpa realisasi hanya akan merusak kepercayaan publik dan mengorbankan masa depan generasi muda.

Seruan Mendesak untuk Realisasi Janji dan Pemulihan Kepercayaan Publik

Kasus di Karampuang menggambarkan kegagalan serius dalam tata kelola aspirasi publik di tingkat daerah. Janji tanpa realisasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, dan DPRD Mamuju harus segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti komitmen mereka. Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus untuk mengawasi realisasi pengadaan transportasi untuk pelajar Karampuang, yang juga melibatkan elemen masyarakat sipil. Selain itu, mekanisme sanksi politik yang tegas terhadap anggota dewan yang mengingkari janji publiknya perlu diterapkan agar kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan. Karena pendidikan bukan sekadar program seremonial, melainkan janji suci sebuah bangsa untuk masa depan anak-anaknya. Ketidakseriusan dalam memenuhi janji ini bukan hanya memalukan, tetapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal. Jika janji politik dijadikan alat untuk meredam aspirasi, maka yang terjadi adalah pembunuhan perlahan terhadap kepercayaan publik, yang pada akhirnya merusak fondasi demokrasi itu sendiri.

Kesimpulan Tanggapan

Mendorong DPRD Mamuju untuk segera merealisasikan pengadaan kapal dan bus sekolah seperti yang telah dijanjikan. Setiap hari yang berlalu tanpa solusi hanya akan menambah jumlah anak yang mungkin akan putus sekolah. Pelajar Karampuang tidak menuntut kemewahan, mereka menuntut hak dasar untuk bersekolah tanpa harus mempertaruhkan keselamatan dan mengorbankan masa depan. Sudah saatnya DPRD Mamuju berbenah dan menjaga kredibilitas mereka, serta membuktikan kepada rakyat bahwa lembaga legislatif masih pantas menjadi tempat rakyat menaruh harapan. Tanpa implementasi nyata, janji-janji yang diucapkan hanya akan menjadi lembaran kosong yang menguap di antara janji-janji lama. Jika DPRD Mamuju ingin mengembalikan kepercayaan publik, mereka harus menunjukkan komitmen dengan tindakan konkret. Jika tidak, maka rakyat, terutama generasi muda seperti pelajar Karampuang, akan belajar bahwa perubahan hanya bisa diperoleh melalui perlawanan yang lebih keras dan suara yang lebih lantang. Karena di balik setiap janji yang diingkari, ada masa depan anak-anak pulau yang terus dirampas secara perlahan.