APBN Menopang Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

Ilustrasi Perdagangan Internasional. Foto: Freepik

Ketidakpastian ekonomi global bukan lagi sekadar isu jauh di luar negeri. Dampaknya terasa langsung hingga ke dalam negeri, mulai dari naiknya harga barang, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak punya banyak pilihan selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penopang utama.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi global menunjukkan tren perlambatan. Setelah sempat tumbuh tinggi pasca pandemi, pertumbuhan dunia justru menurun dari 6,0% pada 2021 menjadi sekitar 2,7% pada 2023 . Kondisi ini diperparah oleh konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga kebijakan proteksionisme perdagangan yang membuat arus ekonomi global semakin tidak stabil.

Bagi Indonesia, situasi ini menciptakan tantangan besar. Ketika ekspor melemah dan investasi global menurun, aktivitas ekonomi dalam negeri ikut terdampak. Di sinilah peran APBN menjadi krusial.

APBN sebagai Penyangga Saat Ekonomi Melemah

APBN bukan hanya sekadar catatan pemasukan dan pengeluaran negara. Ia merupakan alat kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang melemah, APBN berfungsi sebagai counter-cyclical, yaitu instrumen yang bekerja berlawanan dengan siklus ekonomi.

Artinya, ketika sektor swasta tidak mampu mendorong pertumbuhan, pemerintah hadir melalui belanja negara. Program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga subsidi menjadi cara untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan roda ekonomi tetap berputar.

Kajian Mustari dan Rahmat (2026) menegaskan bahwa APBN memainkan peran penting dalam menstabilkan ekonomi nasional, terutama saat terjadi tekanan global . Tanpa intervensi fiskal, dampak perlambatan ekonomi bisa jauh lebih dalam dan berkepanjangan.

Namun, peran besar ini datang dengan konsekuensi yang tidak kecil.

Utang Negara yang Terus Meningkat

Untuk membiayai berbagai program tersebut, pemerintah sering kali harus mengeluarkan belanja lebih besar daripada pendapatan. Kondisi ini disebut defisit anggaran. Untuk menutup defisit, pemerintah mengandalkan pembiayaan melalui utang.

Data menunjukkan bahwa total utang Indonesia telah mencapai sekitar Rp8.680 triliun pada akhir 2024 . Bahkan, rasio utang terhadap pendapatan negara meningkat tajam hingga lebih dari tiga kali lipat.

Lebih dari itu, beban bunga utang juga semakin besar. Pada 2024, pembayaran bunga diperkirakan mencapai hampir Rp500 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 18% dari pendapatan negara—jauh di atas batas aman yang direkomendasikan lembaga internasional.

Situasi ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya menjadi alat penyelamat, tetapi juga membawa risiko baru jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Tiga Risiko Besar dalam Pengelolaan Utang

Pengelolaan utang negara tidak hanya soal jumlah, tetapi juga tentang risiko yang menyertainya. Setidaknya ada tiga risiko utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, risiko nilai tukar. Sebagian utang Indonesia masih dalam bentuk valuta asing. Ketika rupiah melemah, beban pembayaran utang otomatis meningkat. Ini membuat APBN rentan terhadap gejolak global.

Kedua, risiko suku bunga. Kenaikan suku bunga global, terutama dari Amerika Serikat, dapat meningkatkan biaya utang pemerintah. Jika tidak diantisipasi, beban bunga bisa melonjak dan membebani anggaran.

Ketiga, risiko refinansiasi. Utang yang jatuh tempo harus dilunasi atau diganti dengan utang baru. Jika kondisi pasar tidak mendukung, pemerintah bisa kesulitan mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang wajar.

Ketiga risiko ini menunjukkan bahwa utang bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga sumber potensi masalah di masa depan.

Strategi Menjaga Stabilitas Fiskal

Untuk memastikan APBN tetap berfungsi sebagai penopang ekonomi, pemerintah perlu menerapkan strategi yang tepat. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pembiayaan domestik agar tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri.

Selain itu, penggunaan utang dengan bunga tetap dan tenor jangka panjang perlu diperkuat untuk mengurangi risiko fluktuasi suku bunga dan tekanan pembayaran dalam jangka pendek.

Reformasi perpajakan juga menjadi kunci. Tanpa peningkatan pendapatan negara, defisit akan terus terjadi dan utang akan semakin menumpuk. Di sisi lain, efisiensi belanja negara harus ditingkatkan agar setiap pengeluaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menjaga Keseimbangan di Tengah Ketidakpastian

APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Perannya sebagai penopang ekonomi tidak bisa digantikan, terutama saat sektor lain melemah.

Namun, ketergantungan yang berlebihan pada utang dapat menjadi risiko serius. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, beban utang justru bisa mengganggu stabilitas ekonomi di masa depan.

Kunci utamanya terletak pada keseimbangan tentang bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan APBN sebagai alat pemulihan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.