Soal Kenaikan UKT: Menkeu dan Mendiktisaintek terjadi Interpretasi

Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendiktisaintek (kiri) dan Sri Mulyani, Menkeu (kanan). Sumber: Canva

Kita tahu bahwa Pendidikan adalah tonggak dasar untuk kemajuan suatu Bangsa. Dalam Negara Republik Indonesia, konstitusi menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuannya.

Namun hal itu, sepertinya pemerintah menganggap banal, mengingat pemangkasan dengan dalil efisiensi anggaran menjarah ke sektor pendidikan.

Sebenarnya sah-sah saja bagi pemerintah melakukan pemangkasan tersebut, namun yang jadi pertanyaan, dialokasikan kemana anggaran itu? Apakah makanan bergizi gratis atau karena ada penambahan staf khusus menteri? Dan yang paling penting adanya pemangkasan di sektor pendidikan tidak mengakibatkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Ini menyebabkan, seolah publik kembali dibuat gaduh, keteduhan mahasiswa diusik oleh pejabat pemerintah akibat terjadinya simpang siur dan interpretasi antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu).

Sebelumnya kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 12 Februari 2024, mengatakan bahwa programnya mulai dari BOPTN, BPPTNBH, Program Revitalisasi PTN (PR-PTN), dan Bantuan kelembagaan PTS terkena efisiensi 50 persen dari pagu awal. Dan ini berpotensi pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Namun, benarkah demikian? Ini akan terus menjadi persoalan kedepan jika memang nanti PTN atau PTS tiba-tiba menaikkan UKT, maka Prabowo selaku Presiden RI harus memberikan perhatian penuh jangan sampai imbas dari efisiensi UKT menjadi tumbal.

Tidak lama dari apa yang kemudian disampaikan oleh Satryo waktu rapat, sosok Sri Mulyani muncul untuk memberikan klarifikasi kabar mengenai kenaikan UKT. Ia mengatakan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) meski mengalami pemangkasan, perguruan tinggi tidak boleh menaikkan UTK. Sebagai mana ia sampaikan pada Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jumat 14 Februari.

Hal ini terlihat jelas, bahwa antar kementrian terjadi intepretasi. Namun kedepannya pemerintah akan terus kita kawal, apakah konsisten dengan ucapannya atau hanya omon-omon. Salam akal sehat.